PA3KN - DPR RI

Analisis Terhadap Efektivitas Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia (Berdasarkan Pemeriksaan Kinerja Tematik BPK RI Pada IHPS II 2019) / 2020

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP

Siklus:

Sekilas:
Buku ini mengelaborasi temuan serta permasalahan pada Kemendagri dan Pemerintah Daerah agar permasalahan belanja daerah untuk meningkatkan Pembangunan Manusia dapat terpetakan secara komprehensif. Sehingga, diharapkan Belanja Daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia akan menjadi lebih efektif kedepannya, mengingat Pembangunan Manusia merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN 2015-2019.

Belanja Infrastruktur Daerah Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Transfer Umum / 2020

Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA

Siklus:

Sekilas:
Buku yang merupakan hasil kajian ini diharapkan menjadi perhatian para pemangku kepentingan, karena di antara fakta empirik yang diungkap adalah kondisi dimana sebagian besar Pemerintah Daerah tidak dapat menjelaskan seberapa besar kontribusi pengalokasian DTU untuk infrastruktur dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut. Padahal diketahui bahwa kebijakan ini diarahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai stimulus bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, penilaian atas efektivitas pelaksanaan kebijakan baru terbatas pada tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur dalam APBD yang bersumber dari DTU di setiap tahun anggaran sesuai persentase yang diamanahkan dalam UndangUndang APBN, sedangkan penilaian atas kesesuaian antara tujuan dengan dampak yang diharapkan belum dapat dilakukan.

Efektivitas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tematik IHPS II Tahun 2019) / 2020

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP ❖ HAFIZ DWI PUTRA ❖ Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP ❖ HAFIZ DWI PUTRA

Siklus:

Sekilas:
Buku kajian ini di ungkap 6 permasalahan signifikan pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran, baik pada Kemendikbud maupun 48 pemerintah daerah yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI.

Kajian Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 / 2020

Fajri Ramadhan, S.E., M.E., M.A. ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP

Siklus:

Sekilas:
Pembahasan dalam buku kajian LKPP Tahun 2019 ini merupakan kelanjutan kajian yang diterbitkan sebelumnya oleh Puskaji AKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan tema “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”. Sehingga para pembaca, terutama para pemangku kepentingan dapat melihat secara lebih komprehensif mengenai berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan negara untuk satu periodisasi pemerintahan sejak tahun 2015-2019.

Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP Pada Kementerian ESDM Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara / 2020

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P.

Siklus:

Sekilas:
Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM khususnya pada Ditjen Minerba masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih ditemukannya permasalahan dan kelemahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu 1) belum adanya bukti pendukung atas pengurangan piutang; 2) surat tagih yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap; 3) salah catat pada worksheet piutang; 4) perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Wajib Bayar; 5) tidak tertibnya penerbitan dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga; 6) Piutang Bukan Pajak yang tidak tertagih karenga IUP tidak aktif dan belum diterminasi; dan 7) masih lemahnya aplikasi Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP).