PA3KN - DPR RI

Anggaran Hijau Indonesia di Dalam Menghadapi Perubahan Iklim / September 2022

Marihot Nasution, S.E., M.Si. ❖ Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Rastri Paramita, S.E., M.M. ❖ Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si. ❖ ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E. ❖ ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M. ❖ DAMIA LIANA, S.E. ❖ HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc ❖ OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM ❖ MUJIBURRAHMAN

Siklus:

Sekilas:
Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh besar negara penyumbang gas rumah kaca (GRK) global, menyumbang 2,03 persen dari emisi global. Hal ini disebabkan oleh konversi hutan yang marak terjadi dan besarnya lahan gambut yang kaya akan karbon. Kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah pesisir, luasnya garis pantai, tingginya ketergantungan terhadap produk pertanian dan sumber daya alam serta kapasitas adaptif yang relatif rendah menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan Bank Dunia, Indonesia masuk ke peringkat 12 dari 35 negara yang menghadapi risiko kematian tinggi akibat berbagai bahaya seperti diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan. Perubahan iklim ekstrim memperburuk risiko tersebut, berupa kekeringan dan banjir sehingga memengaruhi ketahanan pangan dan ketersediaan air. Pemerintah menghitung perkiraan potensi kerugian ekonomi akibat dari perubahan iklim dari empat sektor prioritasIndonesia merupakan salah satu dari sepuluh besar negara penyumbang gas rumah kaca (GRK) global, menyumbang 2,03 persen dari emisi global. Hal ini disebabkan oleh konversi hutan yang marak terjadi dan besarnya lahan gambut yang kaya akan karbon. Kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah pesisir, luasnya garis pantai, tingginya ketergantungan terhadap produk pertanian dan sumber daya alam serta kapasitas adaptif yang relatif rendah menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan Bank Dunia, Indonesia masuk ke peringkat 12 dari 35 negara yang menghadapi risiko kematian tinggi akibat berbagai bahaya seperti diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan. Perubahan iklim ekstrim memperburuk risiko tersebut, berupa kekeringan dan banjir sehingga memengaruhi ketahanan pangan dan ketersediaan air.

Tinjauan Atas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun 2023 / Mei 2022

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. ❖ Rastri Paramita, S.E., M.M. ❖ Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM. ❖ Marihot Nasution, S.E., M.Si. ❖ Dahiri, S.Si., M.Sc ❖ Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P. ❖ Ade Nurul Aida, S.E., M.E. ❖ SAVITRI WULANDARI, S.E. ❖ Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si. ❖ Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak. ❖ HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc ❖ MUJIBURRAHMAN ❖ OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM

Siklus:

Sekilas:
Untuk memperkuat pelaksaan fungsi anggaran DPR RI dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023, maka Pusat Kajian Anggaran sebagai unsur pendukung perlu menyusun tinjauan atas ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2023. Tinjauan ini diperoleh dengna melakukan diskusi dengan beberapa narsumber baik akademisi maupun praktisi seperti INDEF, Badan kebiajakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Universitas Indonesia, Universitas Nasional, IPB University, dan Purnomo Yusgiantoro Center. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh beberapa Informasi dan kebijakan seperti disampaikan pada poin poin di dalam buku tersebut.

Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / 2021

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ HAFIZ DWI PUTRA ❖ Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ HAFIZ DWI PUTRA ❖ Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ HAFIZ DWI PUTRA ❖ AYU SETYA LESTARI

Siklus:

Sekilas:
Pada Januari 2021, masih terdapat 47 kabupaten/kota yang belum memutakhirkan DTKS sama sekali sejak dilakukannya PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa DTKS yang digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial masih belum akurat dan mutakhir.

Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 / 2021

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP ❖ Widi Septuaji

Siklus:

Sekilas:
Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai pengelolaan PEN untuk UMKM yang ditinjau dari permasalahan akuntabilitas pada tiga sumber stimulus modal kerja yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan TA 2020, dan refocusing APBD. Selain itu, buku ini juga diharapkan menjadi masukan yang konstruktif bagi terwujudnya pengelolaan PEN untuk UMKM yang lebih akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan Pimpinan dan Anggota DPR RI. Kajian ini telah disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para akademisi lintas Perguruan Tinggi, dan peneliti serta para pelaku usaha.

PENYELENGGARAAN KESERENTAKAN PEMILU & PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024: URGENSI MEMBANGUN AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI / 2021

Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ DWIMO GOGY PRABOWO ❖ HAMAS WURYANTINA ❖ Cika Vanny

Siklus:

Sekilas:
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu memang pada hakikatnya bertujuan untuk memilih dan menentukan pejabat publik dalam sebuah negara demokrasi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mendefinisikan Pemilu adalah landasan pemerintahan yang demokratis dan stabilitas politik. Melalui pemilu, pemerintah mendapatkan mandat demokrasi dari rakyat dan bertanggung jawab atas kinerja atas roda pemerintahan mereka.