PA3KN - DPR RI

Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / 2021

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E., M.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E., M.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E., M.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP

Siklus:

Sekilas:
Pada Januari 2021, masih terdapat 47 kabupaten/kota yang belum memutakhirkan DTKS sama sekali sejak dilakukannya PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa DTKS yang digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial masih belum akurat dan mutakhir.

Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 / 2021

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP

Siklus:

Sekilas:
Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai pengelolaan PEN untuk UMKM yang ditinjau dari permasalahan akuntabilitas pada tiga sumber stimulus modal kerja yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan TA 2020, dan refocusing APBD. Selain itu, buku ini juga diharapkan menjadi masukan yang konstruktif bagi terwujudnya pengelolaan PEN untuk UMKM yang lebih akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan Pimpinan dan Anggota DPR RI. Kajian ini telah disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para akademisi lintas Perguruan Tinggi, dan peneliti serta para pelaku usaha.

PENYELENGGARAAN KESERENTAKAN PEMILU & PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024: URGENSI MEMBANGUN AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI / 2021

Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E., M.E. ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP ❖ Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP ❖ Eko Adityo Ananto, S.E., MBA ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E., M.E.

Siklus:

Sekilas:
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu memang pada hakikatnya bertujuan untuk memilih dan menentukan pejabat publik dalam sebuah negara demokrasi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mendefinisikan Pemilu adalah landasan pemerintahan yang demokratis dan stabilitas politik. Melalui pemilu, pemerintah mendapatkan mandat demokrasi dari rakyat dan bertanggung jawab atas kinerja atas roda pemerintahan mereka.

Permasalahan dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional / 2021

Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP

Siklus:

Sekilas:
Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil (Lubis, 2007). Penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara masih mendominasi bauran energi primer nasional.

Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 / November 2021

Slamet Widodo, S.E., M.E. ❖ Marihot Nasution, S.E., M.Si. ❖ SAVITRI WULANDARI, S.E. ❖ Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak. ❖ MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.

Siklus:

Sekilas:
Penyebaran pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia, tidak hanya berdampak pada peralihan fokus prioritas pembangunan nasional, namun juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung membaik sebelum pandemi. Untuk mengurangi tekanan bagi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini, pemerintah meluncurkan berbagai program dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, utamanya melalui berbagai program bantuan sosial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Buku ini merangkum berbagai program bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah dalam masa pandemic COVID-19 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja program tersebut. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerja program di masa mendatang sebagai upaya perbaikan kebijakan dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang.