Buku

Siklus:

Sekilas:
Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil (Lubis, 2007). Penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara masih mendominasi bauran energi primer nasional.

Siklus:

Sekilas:
Penyebaran pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia, tidak hanya berdampak pada peralihan fokus prioritas pembangunan nasional, namun juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung membaik sebelum pandemi. Untuk mengurangi tekanan bagi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini, pemerintah meluncurkan berbagai program dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, utamanya melalui berbagai program bantuan sosial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Buku ini merangkum berbagai program bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah dalam masa pandemic COVID-19 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja program tersebut. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerja program di masa mendatang sebagai upaya perbaikan kebijakan dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

Siklus:

Sekilas:
Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan informasi mengenai isu-isu strategis dalam otonomi daerah yang dilihat dari perspektif anggaran. Pada buku ini berisi 1) Prolog: Membedah Keberadaan Otonomi Daerah dan Permasalahannya; 2) Ketimpangan antar Daerah dalam Dua Dekade Otonomi; 3) Permasalahan Pemungutan Pajak Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah; 4) Kemandirian Keuangan Daerah dalam Era Otonomi; 5) Penyesuaian Otonomi Daerah pada Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja; 6) Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia; 7) Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap APBN; 8) Kebijakan Fleksibilitas Penganggaran Pemerintah Daerah pada Kondisi Luar Biasa; serta 9) Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Otonomi Daerah

Siklus:

Sekilas:
Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Merujuk pada karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang harus terus didorong perkembangannya adalah sektor pertanian. Pilihan ini didasarkan pada kotribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional saat ini. Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor pertanian berkontribusi rata-rata sebesar 10,22 persen per tahun terhadap kue ekonomi nasional. Urutan kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan yang berkontribusi rata-rata sebesar 20,9 persen setiap tahunnya. Hal lain yang mendasarkan pilihan tersebut adalah besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap daya serap tenaga kerja. Dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata daya serap tenaga kerja sektor pertanian dikisaran 27 persen setiap tahunnya. Lebih tinggi dibanding sektor perdagangan yang sebesar 18,81 persen dan sektor industri pengolahan yang sebesar 14,96 persen. Jika merujuk pada dokumen perencanaan dalam sepuluh tahun terakhir, memang sektor pertanian selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan. Berbagai dukungan kebijakan juga sudah dijalankan pemerintah, termasuk dukungan anggaran melalui APBN. Namun, berbagai dukungan tersebut belum mampu secara optimal mendorong produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan. Belum optimalnya dampak dari berbagai dukungan tersebut merupakan indikasi bahwa masih terdapat berbagai kebijakan yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, buku bunga rampai yang kami susun dan terbitkan ini akan mengulas beberapa isu perbaikan dukungan kebijakan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam mendorong penigkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di masa mendatang. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini mejadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Siklus:

Sekilas:
Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan pandangan para ahli dan berbagai studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema, baik subsidi, cash transfer atau bentuk skema lainnya, merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program yang menyasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada tingginya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja. Dari sisi kebijakan keuangan negara, sudah banyak dukungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengembangkan dan menguatkan UMKM di Indonesia, baik dari sisi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Namun, hasil dari berbagai kebijakan tersebut belum optimal, yang salah satunya terlihat dari masih rendah dan stagnannya kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor nasional. Berangkat dari hal tersebut di atas, buku bunga rampai ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mencoba mengulas 6 (enam) topik terpilih, di mana topik tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian pengambil kebijakan guna semakin memperkuat UMKM di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam mengembangkan dan memperkuat UMKM di masa mendatang. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.