Siklus:
Sekilas:
Berdasarkan perkembangan neraca perdagangan Indonesia, sejak tahun
2012 neraca perdagangan Indonesia kerap mengalami defisit
dibandingkan surplus. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor,
diantaranya: perlambatan perekonomian global dan kondisi geopolitik
yang memengaruhi penurunan permintaan terhadap barang ekspor
Indonesia; meningkatnya ketergantungan akan bahan baku impor pada
industri manufaktur sehingga mengakibatkan harga barang ekspor
menjadi kurang kompetitif karena terpengaruh oleh exchange rate
exposure dimana nilai Rupiah lebih sering mengalami depresiasi
dibandingkan apresiasi sehingga harga beli barang impor menjadi lebih
mahal; belum fokusnya pemerintah dalam mengembangkan industri yang
menjadi unggulan Indonesia sehingga kebijakan perdagangan, industri,
maupun alokasi anggarannya masih belum optimal mendorong
peningkatan produksi dan ekspor Indonesia; kebijakan pengenaan tarif
dan nontarif oleh beberapa negara untuk melindungi industri dalam
negerinya; defisit neraca migas yang disebabkan oleh belum
meningkatnya kemampuan Indonesia dalam mencari sumber migas baru
untuk dilakukan eksplorasi maupun ekspolitasi; serta perang dagang
antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Pada buku bunga rampai ini akan menyajikan artikel yang membahas
variabel yang menjadi fokus perbaikan pemerintah dalam memperbaiki
neraca perdagangan Indonesia, diantaranya mengenai investasi, tenaga
kerja, dan industri. Investasi menjadi krusial karena merupakan salah
satu faktor yang mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
Investasi di sektor industri menjadi penting karena dengan meningkatnya
kemampuan sektor industri melakukan ekspansi maka akan memiliki
multiplier effect yang lebih baik terhadap variabel makro yang lain seperti,
penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan negara melalui pajak,
peningkatan konsumsi agregat karena peningkatan pendapatan perkapita,
dan kesemuanya akan berujung pada perbaikan pertumbuhan ekonomi
nasional.
Berangkat dari ketiga variabel tersebut, buku ini akan menyajikan artikel
yang membahas dari mulai kebijakan yang ada selama ini, perkembangan
investasi, tenaga kerja, maupun industri, serta rekomendasi yang dapat
menjadi pertimbangan pemangku kewenangan.
Siklus:
Sekilas:
Pada buku ini akan membahas isu-isu strategis terkait penerimaan dan pembiayaan negara yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan sumber pembiayaan yang kredibel. Adapun isu-isu yang dibahas dalam buku ini terbagi kedalam lima bagian yaitu:
Pertama, Analisis Pelaksanaan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan Di Indonesia Dalam Mendorong Investasi.
Kedua, Tata Kelola dan Tantangan PNBP Sektor SDA.
Ketiga, Kinerja Keuangan Dan Utang BUMN Karya Pasca Suntikan PMN.
Keempat, Skema KPBU Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandar Udara.
Kelima, Analisis Pelaksanaan Dana Bergulir FLPP Dalam Mengurangi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Siklus:
Sekilas:
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, diatur pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab
antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk membantu daerah
melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan transfer
dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana
Insentif Daerah merupakan salah satu bentuk dari transfer dana yang
diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,
Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan dalam APBN dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi dan
kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola
keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar
publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dasar Hukum Dana Insentif
Daerah bersumber dari Undang-Undang APBN. Selanjutnya, sebagai
pedoman umum penggunaan Dana Insentif Daerah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat ketentuan umum,
besaran alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Insentif Daerah.
Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit
informasi mengenai Dana Insentif Daerah. Pada Bab I buku ini berisi
tentang Sekilas Dana Insentif Daerah yang berisi gambaran Dana Insentif
Daerah secara global. Bab II membahas tentang Indikator Dana Insentif
Daerah yang terdiri dari Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang terdiri
dari kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
penyelenggaraan pemerintahan; perencanaan daerah; Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); inovasi pelayanan
publik; kemudahan investasi; pengelolaan sampah; pelayanan dasar
publik bidang Pendidikan; pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; dan pengentasan
kemiskinan. Bab III membahas mengenai Peta Daerah Tertinggal
Penerima Dana Insentif Daerah.
Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih
mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di
masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini
menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.
Siklus:
Sekilas:
Dalam kurun waktu 2009-2019, nilai anggaran pendidikan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan secara kumulatif
telah mencapai Rp3.920,45 triliun. Jika dikelola dengan tepat dan
optimal, besarnya anggaran pendidikan dalam satu dekade terakhir ini
seharusnya berimplikasi positif terhadap perbaikan capaian-
capaian indikator pendidikan nasional. Artinya, dampak kenaikan
anggaran pendidikan terhadap indikator-indikator pendidikan sangat
dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan setiap program bidang
pendidikan yang dikerjakan oleh Pemerintah.
Berangkat dari pemikiran tersebutlah, buku ini kami susun
dan terbitkan. Buku ini akan mencoba menyajikan tinjauan kritis atas
pengelolaan beberapa program bidang pendidikan yang
pendanaannya bersumber dari anggaran pendidikan melalui APBN.
Tinjauan kritis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para
perumus kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan
pengelolaan anggaran pendidikan, agar benar-benar efektif, efisien
dan optimal mendorong perbaikan kualitas manusia Indonesia di
masa mendatang.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635