Siklus:
Sekilas:
Pemerintah telah menyusun pembangunan strategis jangka
menengah yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun 3
dimensi utama yang menjadi target pembagunan pada eriode
tersebut yaitu (1) dimensi pembangunan manusia yang meilupi
aspek pendidikan, kesehatan, perumahan dan karakter; (2)
dimensi sektor unggulan yang meliputi kedaulatan pangan,
kedaulatan energi, kemaritiman dan pariwisata; serta (3)
dimensi pemerataan dan kewilayahan.
Dalam mengejar pembangunan strategis yang terangkum dalam 3
dimensi tersebut tentunya memerlukan pendanaan yang cukup
tinggi ditiap tahunya. Hal ini terlihat dari anggaran
belanja negara yang terus mengalami kenaikan, yaitu
realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun
dan meningkat tajam pada outlook 2018 sebesar Rp2.217,2
triliun. sementara itu realisasi pendapatan negara pada
tahun 2015 sebesar Rp1.508 triliun dan pada outlook 2018
mencapai Rp1.903 triliun. Tentunya kenaikan anggaran belanja
tersebut perlu diiringi dengan kenaikan penerimaan negara
serta sumber-sumber pembiayaan kreatif guna menopang defisit
anggaran yang ada. Buku tersebut membahas isu-isu strategis
terkait penerimaan dan pembiayaan negara yang dapat
dioptimalkan guna meningkatan pendapatan negara serta
menciptakan sumber pembiayaan yang kredibel.
Adapun isu-isu yang dibahas didalam buku ini terbagi dalam
6 bagian: Pertama, Potensi dan Starategis Penerapan pajak
pada Sektor e-commerce. Pada bagian ini akan dibahas
seberapa besar penerimaan negara yang akan diperoleh dari
sektor e-commerce, sulitnya memperoleh data dan informasi
yang akurat terhadap transaksi e-commerce ini menjadi
tantangan tersendiri bagi bagi penerimaan perpajakan.
Tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi dalam
mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor e-commerce.
Kedua, Kondisi Sektor Pertambagna Menjelang Satu Dekade
Diberlakukan UU Minerba. Isu ini diangkat mengingat
Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam
(SDA) terus mengalami penurunan.
Ketiga, Upaya dan Kendala Mewujudkan Komitmen DIversifikasi
Energi Listrik Tenaga Panas Bumi Sebagai Sumber Penerimaan
Negara.
Keempat, Kienerja BUMN Perbankan: Tantangan Peningkatan
Penerimaan Negara.
Kelima, Tantangan Peningkatan Peringkat Investment Grade
untuk Indonesia dalam Menurunkan Beban Bunga Surat Utang
Negara. Keenam, Peluang Pembiayaan Berbasis Syariah untuk
Pembangunan Proyek Infrastruktur di Indonesia. Isu-isu yang
dibahas dalam buku ini hanya sebagian isu-isu strategis
tekait pendapatan dan pembiayaan negera. Diluar isu-isu ini
masih banyak permasalahan mengenai pendaptan dan pembiayaan
negara yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan juga
anggota DPR RI. Namun demikian buku ini diharapkan mampu
memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang
harus diperhatikan pemerintah dalam mengoptimalkan dan
memperkuat peran APBN khususnya dalam pendapatan dan
pembiayaan negara.
Siklus:
Sekilas:
Buku ini akan mengupas beberapa isu-isu strategis terkait
pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam APBN yang
masih perlu mendapat perhatian, evaluasi dan perbaikan dari
Pemerintah. Tersusun dan terbitnya buku ini diharapkan dapat
menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam
mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses
pembangunan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan
peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Siklus:
Sekilas:
Buku yang kami susun ini, bersifat kajian tematik mengenai
dinamika
permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance.
BAB pertama buku ini membahas realita yang diperoleh dari
hasil studi
lapangan mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh
beberapa pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah (LKPD) TA 2015 serta persiapan penerapan basis akrual
untuk TA
2016.
Selanjutnya, BAB kedua merupakan kajian yang membahas mengenai
sebab perolehan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
terhadap LKPD
di Wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua dan
Maluku yang
didasarkan pada penggalian data dan informasi di daerah terkait.
Sedangkan kajian yang dibahas pada BAB ketiga, adalah mengenai
identifikasi dan analisis tentang kaitan persepsi public
stakeholders atas
opini BPK terhadap perkembangan investasi yang masuk ke daerah.
BAB keempat sebagai kajian penutup dalam buku ini membahas
permasalahan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana
Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635