Buku

Siklus:

Sekilas:
Kajian Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017

Siklus:

Sekilas:
Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun anggaran (2014-2016), terdapat beberapa peraturan perudang-undangan yang belum sepenuhnya dikuasai/dipahami oleh pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketidakpatuhan para penyelenggara keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terhadap peraturan perundang- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat disebabkan karena pejabat berwenang (PPK, PPTK dan PPHP) lalai dalam mematuhi kesepakatan kontrak dan kurang cermat dalam mengendalikan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Kajian ini disajikan dalam bentuk infografis yang dapat memudahkan pemahaman terhadap kajian tentang kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten TA. 2014-2016.

Siklus:

Sekilas:
Pemerintah telah menyusun pembangunan strategis jangka menengah yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun 3 (tiga) dimensi utama yang menjadi target pembangunan pada periode tersbeut yaitu (1) dimensi pembangunan manusia yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan dan karakter; (2) dimensi sektor unggulan yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, dan pariwisata; serta (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam mengejar pembangunan strategis yang terangkum dalam 3 (dimensi) tersebut tentunya memerlukan pendanaan yang cukup tinggi ditiap tahunnya. Hal ini terlihat dari anggaran belanja negara yang terus mengalami kenaikan, yaitu realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun dan meningkat tajam pada outlook 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun. Sementara itu realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 sebesar Rp1.508 triliun dan pada outlook 2018 mencapai Rp1.903 triliun. Tentunya kenaikan anggaran belanja tersebut perlu diiringi dengan kenaikan penerimaan negara serta sumber-sumber pembiayaan kreatif guna menopang defisit anggaran yang ada. Pada buku ini akan membahas isu-isu strategis terkait penerimaan dan pembiayaan negara yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan sumber pembiayaan yang kredibel.

Siklus:

Sekilas:
Pemerintah telah menyusun pembangunan strategis jangka menengah yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun 3 dimensi utama yang menjadi target pembagunan pada eriode tersebut yaitu (1) dimensi pembangunan manusia yang meilupi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan dan karakter; (2) dimensi sektor unggulan yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan pariwisata; serta (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam mengejar pembangunan strategis yang terangkum dalam 3 dimensi tersebut tentunya memerlukan pendanaan yang cukup tinggi ditiap tahunya. Hal ini terlihat dari anggaran belanja negara yang terus mengalami kenaikan, yaitu realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun dan meningkat tajam pada outlook 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun. sementara itu realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 sebesar Rp1.508 triliun dan pada outlook 2018 mencapai Rp1.903 triliun. Tentunya kenaikan anggaran belanja tersebut perlu diiringi dengan kenaikan penerimaan negara serta sumber-sumber pembiayaan kreatif guna menopang defisit anggaran yang ada. Buku tersebut membahas isu-isu strategis terkait penerimaan dan pembiayaan negara yang dapat dioptimalkan guna meningkatan pendapatan negara serta menciptakan sumber pembiayaan yang kredibel. Adapun isu-isu yang dibahas didalam buku ini terbagi dalam 6 bagian: Pertama, Potensi dan Starategis Penerapan pajak pada Sektor e-commerce. Pada bagian ini akan dibahas seberapa besar penerimaan negara yang akan diperoleh dari sektor e-commerce, sulitnya memperoleh data dan informasi yang akurat terhadap transaksi e-commerce ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagi penerimaan perpajakan. Tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor e-commerce. Kedua, Kondisi Sektor Pertambagna Menjelang Satu Dekade Diberlakukan UU Minerba. Isu ini diangkat mengingat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) terus mengalami penurunan. Ketiga, Upaya dan Kendala Mewujudkan Komitmen DIversifikasi Energi Listrik Tenaga Panas Bumi Sebagai Sumber Penerimaan Negara. Keempat, Kienerja BUMN Perbankan: Tantangan Peningkatan Penerimaan Negara. Kelima, Tantangan Peningkatan Peringkat Investment Grade untuk Indonesia dalam Menurunkan Beban Bunga Surat Utang Negara. Keenam, Peluang Pembiayaan Berbasis Syariah untuk Pembangunan Proyek Infrastruktur di Indonesia. Isu-isu yang dibahas dalam buku ini hanya sebagian isu-isu strategis tekait pendapatan dan pembiayaan negera. Diluar isu-isu ini masih banyak permasalahan mengenai pendaptan dan pembiayaan negara yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan juga anggota DPR RI. Namun demikian buku ini diharapkan mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN khususnya dalam pendapatan dan pembiayaan negara.

Siklus:

Sekilas:
-