Buku

Siklus:

Sekilas:
Pada buku ini akan membahas isu-isu strategis terkait penerimaan dan pembiayaan negara yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan sumber pembiayaan yang kredibel. Adapun isu-isu yang dibahas dalam buku ini terbagi kedalam lima bagian yaitu: Pertama, Analisis Pelaksanaan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan Di Indonesia Dalam Mendorong Investasi. Kedua, Tata Kelola dan Tantangan PNBP Sektor SDA. Ketiga, Kinerja Keuangan Dan Utang BUMN Karya Pasca Suntikan PMN. Keempat, Skema KPBU Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandar Udara. Kelima, Analisis Pelaksanaan Dana Bergulir FLPP Dalam Mengurangi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Siklus:

Sekilas:
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Insentif Daerah merupakan salah satu bentuk dari transfer dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dasar Hukum Dana Insentif Daerah bersumber dari Undang-Undang APBN. Selanjutnya, sebagai pedoman umum penggunaan Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat ketentuan umum, besaran alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Insentif Daerah. Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit informasi mengenai Dana Insentif Daerah. Pada Bab I buku ini berisi tentang Sekilas Dana Insentif Daerah yang berisi gambaran Dana Insentif Daerah secara global. Bab II membahas tentang Indikator Dana Insentif Daerah yang terdiri dari Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang terdiri dari kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; penyelenggaraan pemerintahan; perencanaan daerah; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); inovasi pelayanan publik; kemudahan investasi; pengelolaan sampah; pelayanan dasar publik bidang Pendidikan; pelayanan dasar publik bidang kesehatan; pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; dan pengentasan kemiskinan. Bab III membahas mengenai Peta Daerah Tertinggal Penerima Dana Insentif Daerah. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Siklus:

Sekilas:
Dalam kurun waktu 2009-2019, nilai anggaran pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan secara kumulatif telah mencapai Rp3.920,45 triliun. Jika dikelola dengan tepat dan optimal, besarnya anggaran pendidikan dalam satu dekade terakhir ini seharusnya berimplikasi positif terhadap perbaikan capaian- capaian indikator pendidikan nasional. Artinya, dampak kenaikan anggaran pendidikan terhadap indikator-indikator pendidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan setiap program bidang pendidikan yang dikerjakan oleh Pemerintah. Berangkat dari pemikiran tersebutlah, buku ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mencoba menyajikan tinjauan kritis atas pengelolaan beberapa program bidang pendidikan yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendidikan melalui APBN. Tinjauan kritis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran pendidikan, agar benar-benar efektif, efisien dan optimal mendorong perbaikan kualitas manusia Indonesia di masa mendatang.

Siklus:

Sekilas:
Paradigma penggunaan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN meliputi beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), serta lifting minyak dan lifting gas. Penetapan asumsi dasar ekonomi makro yang akurat memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN, baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara hingga defisit dan pembiayaan. Sehingga keakuratan asumsi dasar ekonomi makro juga diharapkan mampu menjadi dasar Pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis maupun menjadi evaluasi kinerja ekonomi pemerintah. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk dapat mencapai cita-cita nasional yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN, maka perkiraan proyeksi ketujuh asumsi ini harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh sebab itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar besaran-besaran asumsi dasar tersebut juga dapat mengakomodasi berbagai dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di dalam dan luar negeri.

Siklus:

Sekilas:
Subsidi sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, membantu peningkatan kualitas ekonomi, membantu golongan yang berpendapatan rendah, dan mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha, sepertinya belum dapat tercapai dengan baik meskipun Pemerintah terus meningkatkan anggaran subsidi dari tahun ke tahun.