Buku

Siklus:

Sekilas:
Buku ini akan mengupas beberapa isu-isu strategis terkait pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam APBN yang masih perlu mendapat perhatian, evaluasi dan perbaikan dari Pemerintah. Tersusun dan terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses pembangunan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siklus:

Sekilas:
Buku yang kami susun ini, bersifat kajian tematik mengenai dinamika permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance. BAB pertama buku ini membahas realita yang diperoleh dari hasil studi lapangan mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 serta persiapan penerapan basis akrual untuk TA 2016. Selanjutnya, BAB kedua merupakan kajian yang membahas mengenai sebab perolehan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap LKPD di Wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua dan Maluku yang didasarkan pada penggalian data dan informasi di daerah terkait. Sedangkan kajian yang dibahas pada BAB ketiga, adalah mengenai identifikasi dan analisis tentang kaitan persepsi public stakeholders atas opini BPK terhadap perkembangan investasi yang masuk ke daerah. BAB keempat sebagai kajian penutup dalam buku ini membahas permasalahan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Siklus:

Sekilas:
Buku yang kami susun ini, bersifat kajian tematik mengenai dinamika permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance.

Siklus:

Sekilas:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Siklus:

Sekilas:
Pembahasan dalam buku ini akan dibagi ke dalam 8 (delapan) bab. Bab pertama merupakan bab prolog yang merupakan penjelasan tentang latar belakang penyusunan buku ini. Bab kedua akan membahas perkembangan pariwisata Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Bab ketiga akan membahas perbandingan rencana pembangunan bidang pariwisata dalam dokumen RPJMN 2010-2014 dan 2015-2019. Bab keempat akan membahas masalah dan tantangan pembangunan pariwisata di Indonesia. Bab kelima akan membahas masalah dan tantangan pembangunan pariwisata di 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang dijadikan sample dalam penyusunan buku ini. Bab keenam akan membahas tentang bagaimana dukungan anggaran pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pariwisata. Bab ketujuh akan membahas tentang bagaimana dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor pariwisata. Bab terakhir adalah bab epilog yang menyajikan intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta berbagai rekomendasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan (pemerintah dan anggota DPR RI) sebagai referensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.