Buku

Siklus:

Sekilas:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Siklus:

Sekilas:
Pembahasan dalam buku ini akan dibagi ke dalam 8 (delapan) bab. Bab pertama merupakan bab prolog yang merupakan penjelasan tentang latar belakang penyusunan buku ini. Bab kedua akan membahas perkembangan pariwisata Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Bab ketiga akan membahas perbandingan rencana pembangunan bidang pariwisata dalam dokumen RPJMN 2010-2014 dan 2015-2019. Bab keempat akan membahas masalah dan tantangan pembangunan pariwisata di Indonesia. Bab kelima akan membahas masalah dan tantangan pembangunan pariwisata di 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang dijadikan sample dalam penyusunan buku ini. Bab keenam akan membahas tentang bagaimana dukungan anggaran pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pariwisata. Bab ketujuh akan membahas tentang bagaimana dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor pariwisata. Bab terakhir adalah bab epilog yang menyajikan intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta berbagai rekomendasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan (pemerintah dan anggota DPR RI) sebagai referensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Siklus:

Sekilas:
Buku ini berisikan informasi dan pengetahuan terkait postur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN yang lebih terperinci.

Siklus:

Sekilas:
Kita ketahui bersama bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi terhadap modal manusia suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Investasi terhadap modal manusia ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat begitu pentingnya pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sangat dibutuhkan. Dukungan anggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan pemerintah minimal sebesar 5 persen (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diluar gaji. Sejak UU tersebut disahkan, pemenuhan anggaran kesehatan minimal 5 persen baru bisa diwujudkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Hal ini, menjadi salah satu latar belakang yang mendasari penulisan dan penerbitan buku ini. Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang dapat dipergunakan untuk memperkaya informasi dan memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan alokasi anggaran kesehatan dan beberapa capaian pembangunan kesehatan di Indonesia.

Siklus:

Sekilas:
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalam jumlah yang terus meningkat namun harus tetap mengamankan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap konsumsi, baik jumlah maupun kualitas nutrisi yang seimbang. Pada saat yang sama, sektor pangan dan pertanian juga menjadi lahan tumpuan penghidupan bagi 26,1 juta rumah tangga petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, serta menyumbang 14,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB), atau menjadi industri kedua terbesar secara nasional. Meskipun begitu sektor pertanian sering menghadapi masalah, antara lain adalah kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terutama padi terhadap pertumbuhan sektor pertanian cukup besar, akan tetapi peningkatan ke depan semakin lambat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penyediaan bahan baku industri khususnya untuk industri pengolahan pangan yang berasal dari hasil pertanian akan semakin tinggi. Selain itu, dengan semakin terbukanya pasar global dan diberlakukannya ASEAN Economy Community (AEC) pada 2015, persaingan perdagangan komoditas pertanian akan semakin meningkat dan pasar domestik kemungkinan akan dibanjiri oleh produk-produk Pusat Kajian Anggaran – Badan Keahlian DPR RI | xi hasil pertanian dari luar. Untuk mengurangi tekanan produk-produk dari luar tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan daya saing sekaligus peningkatan nilai tambah produk-produk primer pertanian dan olahannya. Buku ini merupakan kumpulan informasi terkait sektor pangan dan pertanian dimulai dari penetapan regulasi dan kebijakan kedaulatan pangan, perencanaan, pengalokasian anggaran, permasalahan bidang pangan dan pertanian, serta tantangan yang dihadapi sektor pangan dan pertanian ke depan. Informasi yang diperoleh disarikan dari berbagai sumber dan publikasi dari instansi terkait khususnya Kementerian Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan sumber-sumber lainnya. Adapun maksud penyusunan buku ini adalah sebagai bentuk dukungan substabtif Badan Keahlian DPR RI dan sumbangan pemikiran bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan, khususnya pelaksanaan fungsi anggaran.