Buku

Siklus:

Sekilas:
Buku ini berisikan informasi dan pengetahuan terkait postur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN yang lebih terperinci.

Siklus:

Sekilas:
Kita ketahui bersama bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi terhadap modal manusia suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Investasi terhadap modal manusia ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat begitu pentingnya pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sangat dibutuhkan. Dukungan anggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan pemerintah minimal sebesar 5 persen (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diluar gaji. Sejak UU tersebut disahkan, pemenuhan anggaran kesehatan minimal 5 persen baru bisa diwujudkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Hal ini, menjadi salah satu latar belakang yang mendasari penulisan dan penerbitan buku ini. Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang dapat dipergunakan untuk memperkaya informasi dan memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan alokasi anggaran kesehatan dan beberapa capaian pembangunan kesehatan di Indonesia.

Siklus:

Sekilas:
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalam jumlah yang terus meningkat namun harus tetap mengamankan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap konsumsi, baik jumlah maupun kualitas nutrisi yang seimbang. Pada saat yang sama, sektor pangan dan pertanian juga menjadi lahan tumpuan penghidupan bagi 26,1 juta rumah tangga petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, serta menyumbang 14,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB), atau menjadi industri kedua terbesar secara nasional. Meskipun begitu sektor pertanian sering menghadapi masalah, antara lain adalah kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terutama padi terhadap pertumbuhan sektor pertanian cukup besar, akan tetapi peningkatan ke depan semakin lambat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penyediaan bahan baku industri khususnya untuk industri pengolahan pangan yang berasal dari hasil pertanian akan semakin tinggi. Selain itu, dengan semakin terbukanya pasar global dan diberlakukannya ASEAN Economy Community (AEC) pada 2015, persaingan perdagangan komoditas pertanian akan semakin meningkat dan pasar domestik kemungkinan akan dibanjiri oleh produk-produk Pusat Kajian Anggaran – Badan Keahlian DPR RI | xi hasil pertanian dari luar. Untuk mengurangi tekanan produk-produk dari luar tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan daya saing sekaligus peningkatan nilai tambah produk-produk primer pertanian dan olahannya. Buku ini merupakan kumpulan informasi terkait sektor pangan dan pertanian dimulai dari penetapan regulasi dan kebijakan kedaulatan pangan, perencanaan, pengalokasian anggaran, permasalahan bidang pangan dan pertanian, serta tantangan yang dihadapi sektor pangan dan pertanian ke depan. Informasi yang diperoleh disarikan dari berbagai sumber dan publikasi dari instansi terkait khususnya Kementerian Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan sumber-sumber lainnya. Adapun maksud penyusunan buku ini adalah sebagai bentuk dukungan substabtif Badan Keahlian DPR RI dan sumbangan pemikiran bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan, khususnya pelaksanaan fungsi anggaran.

Siklus:

Sekilas:
Sampai triwulan I tahun 2017, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia terus membaik. Ditengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja perekonomian Indonesia masih cukup stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya perbaikan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi dari beberapa lembaga pemeringkat utang internasional, seperti Moody’s yang memberikan perikat BBB, Fitch Ratings dengan peringkat BBB-, Japan Credit Rating Agency dengan peringkat BBB-, Rating & Investment dengan peringkat BBB- serta S&P Global dengan peringkat utang jangka panjang BBB- dan peringkat utang jangka pendek AAA. Alasan kenaikan peringkat utang dari lembaga internasional ini dikarenakan berkurangnya resiko fiskal seiring kebijakan anggaran oemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan. Selain itu, pemerintah juga dinilai telah merumuskan kebijakan yang efektif dalam mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Namun, dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, peringkat utang Indonesia masih di bawah kedua negara tersebut, sehingga Indonesia harus lebih giat lagi dalam mejaga kestabilan makroekonominya. Dari sisi penerimaan negara, perolehan data program tax amnesty serta pengelolaam pengeluaran fiskal saat ini lebih terkendali. Bank sentral juga turut andil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonoi dan keuangan kepada stabilitas makro ekonomi. Namun, tantangan dari eksternal seperti, dinamika ekonomi negara maju, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, perkembangan ekonomi di Tiongkok, faktor geo- politik serta keamanan regional dan dunia masih harus diwaspadai dan diantisipasi pengaruhnya terhadap volatilitas nilai tukar Rupiah. Penguatan fungsi alokasi terus dilakukan pemerintah dengan memperbaiki alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas, mendukung program prioritas, memperkuat modal dasar yaitu sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap kesesuaian antara anggaran dan program prioritas harus senantiasa ditingkatkan sehingga tujuan yang telah dicantumkan dalam nawacita dapat tercapai. Tingkat kemiskinan dan pengangguran telah berhasil diturunkan, namun masih terdapat lebih dari 27 juta yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kesenjangan baik pendapatan maupun antarwilayah serta berbagai permasalahan sosial lain masih menjadi tantangan pemerintah untuk diselesaikan. Selain keselarasan antara visi dan anggaran, pemerintah juga seyogyanya melakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan antarsektor sehingga tidak lagi ditemukan peraturan yang saling tumpang tindih atau malah menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif. Perbaikan kondisi makroekonomi saat ini harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan sehingga mampu menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Indonesia, sehingga investasi dapat menjadi motor tambahan penggerak pertumbuhan ekonomi selain konsumsi agregat yang selama ini masih menjadi primadona.

Siklus:

Sekilas:
Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia salah satunya melalui desentralisasi fiskal yang memiliki konsekuensi terhadap perubahan pengelolaan fiskal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melahirkan transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini bertujuan diantaranya untuk lebih mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih merata, hingga ketimpangan vertikal maupun horizontal dapat dipersempit. Peningkatan alokasi dana transfer daerah dan dana desa merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mengurangi gap yang ada. Berdasarkan inilah, buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit informasi mengenai pengembangan dana ke transfer dan dana desa. Ketentuan perencanaan hingga evaluasi transfer ke daerah dan dana desa telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 yang merupakan penggantian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.