Siklus:
Sekilas:
Dalam konteks penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, asumsi dasar ekonomi
makro merupakan indikator utama ekonomi makro yang
digunakan sebagai acuan penyusunan. Asumsi dasar ekonomi
makro yang disusun oleh pemerintah mengacu pada sasaran-sasaran
rencana pembangunan, baik tahunan maupun lima tahunan. Selain
mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan, penyusunan asumsi
dasar ekonomi makro juga mempertimbangkan perekembangan
ekonomi global dan ekonomi domestik. Hingga saat ini, terdapat tujuh
asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN, yakni pertumbuhan
ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, lifting
minyak Indonesia, dan lifting gas Indonesia.
Sejak pascareformasi, penyusunan asumsi dasar ekonomi
makro sebagai acuan penyusunan postur APBN telah disusun oleh
empat era pemerintahan, yakni era pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Di setiap era
pemerintahan, realisasi target asumsi dasar ekonomi makro dan
determinan yang mempengaruhinya berbeda-beda. Buku ini akan
mengulas bagaimana realisasi target asumsi dasar ekonomi makro
dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya di setiap era
pemerintahan, dari tahun 2000 hingga 2019. Selain itu, di setiap bab
dalam buku ini juga akan diulas catatan kritis yang diharapkan dapat
menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam menyusun dan
menetapkan asumsi dasar ekonomi makro APBN di masa mendatang.
Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif
dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya
mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang
harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam menyusun dan
menetapkan asumsi dasar ekonomi makro APBN. Berbagai masukan
dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam
substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa
mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang
bermanfaat bagi pembaca.
Siklus:
Sekilas:
Buku berisikan kajian singkat dalam bentuk catatan kritis terhadap beberapa
arah kebijakan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal 2022, baik berkaitan dengan asumsi dasar ekonomi makro,
pendapatan, belanja, pembiayaan anggaran, maupun reformasi struktural
dan reformasi fiskal.
Siklus:
Sekilas:
Buku ini merupakan ringkasan arah kebijakan pemerintah dalam Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022, baik berkaitan
dengan asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan, belanja, pembiayaan
anggaran, maupun reformasi struktural dan reformasi fiskal.
Siklus:
Sekilas:
Perlu adanya evaluasi yang komprehensif untuk melihat ketercapaian tujuan Keistimewaan DIY agar penilaian atas output maupun outcome dari Dana Keistimewaan dapat terukur, sehingga dapat lebih objektif dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan. Terlebih jika mendalami lanjut mengenai tujuan dari Dana Keistimewaan DIY, maka kesejahteraan bukanlah satu-satunya parameter atau tolak ukur untuk mengukur keberhasilan.
Siklus:
Sekilas:
Disamping permasalahan, apresiasi patut disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami tren peningkatan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Walaupun masih diikuti beberapa permasalahan akuntabilitas, diharapkan perbaikan opini lapoan keuangan menjadi langkah awal pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635