Data Analisis Tematik APBN

Penulis: LINIA SISKA RISANDI

Abstrak:
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai satu Lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP pada KLHK merupakan PNBP fungsional yang terdiri dari pendapatan kehutanan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana, pendapatan perizinan dibidang LHK, pendapatan hasil penelitian/riset dan hasil pengembangan teknologi, pendapatan wisata alam, pendapatan hasil lelang kayu temuan dan lelang Tumbuhan Satwa Liar (TSL) yang tidak dilindungi, dan pendapatan denda

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE

Abstrak:
Pembiayaan merupakan salah satu isu yang sangat kritikal dalam permasalahan perumahan. Dari sisi pembiayaan dalam supply dan demand penyediaan perumahan, pembiayaan yang terbatas menjadi kendala utama. Walaupun banyak bank di Indonesia menawarkan produk kredit kepemilikan rumah (KPR), tetapi umumnya berbiaya tinggi karena belum didukung sepenuhnya oleh dana jangka panjang. Kebutuhan akan rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gandum Indonesia dipenuhi oleh Australia, Kanada, Ukraina, Amerika Serikat dan Argentina. Lebih lanjut, dalam periode 2019-2020 kebutuhan gandum dari urutan terbesar dipenuhi oleh Ukraina, Kanada, Argentina, Amerika Serikat dan Australia. Terhitung sejak Jumat (13/5/22) pemerintah India secara resmi memberlakukan kebijakan larangan gandum. Larangan tersebut dilakukan guna mengantisipasi kenaikan harga gandum akibat terjadinya gelombang panas yang melanda India. Meskipun India menempati peringkat 10 besar negara eksportir gandum, namun semenjak adanya perang Rusia-Ukraina, India menjadi salah satu negara tumpuan dalam menyuplai pasokan gandum dunia

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
Arah kebijakan fiskal yang diangkat untuk tahun 2023 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam mencapai kebijakan tersebut, pemerintah menekankan akan melakukan mobilisasi pendapatan yang lebih optimal, yaitu dengan meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui reformasi pengeloaan aset yang produktif dan inovasi layanan. Terkait hal itu, kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset barang milik negara (BMN) pada tahun 2023 akan berfokus pada peningkatan PNBP, mendukung penyediaan infrastruktur untuk pembangunan nasional, dan efisiensi belanja APBN dari sektor pengelolaan BMN (cost efficiency). Namun sebagaimana diketahui, pengelolaan aset negara masih mengalami banyak masalah. Hal ini terlihat dari hasil temuan BPK yang berulang tiap tahunnya.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D

Abstrak:
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan proxy untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Apabila NTP 100 artinya petani mengalami surplus. Selama periode 2015-2020 realisasi NTP selalu di bawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi NTP ratarata hanya 101,98, sementara target NTP rata-rata 103,28

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak

Abstrak:
Ketersediaan infrastruktur berperan penting dalam pengembangan ekonomi di suatu wilayah. Dalam beberapa penelitian dinyatakan bahwa perkembangan infrastruktur sejalan dengan perkembangan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong produktivitas faktor-faktor produksi dan investasi sehingga dapat mendongkrak pendapatan masyarakat. Sebaliknya, ketimpangan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan antarwilayah. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pokok kebijakan pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
Akhir April silam, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musrenbangnas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Pemerintah merencanakan tema RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nantinya, tema tersebut diwujudkan melalui sejumlah major project, yang salah satunya adalah pengelolaan terpadu UMKM. Sejauh ini, manifestasi pengelolaan terpadu UMKM menurut perspektif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) adalah terbangunnya factory sharing atau rumah produksi bersama. Factory sharing tersebut diharapkan mampu menjadi wadah bersama bagi UMKM sejenis (karakteristiknya sama) dalam mengatasi berbagai hambatan atau masalah fundamental UMKM, seperti pembiayaan, akses bahan baku, ruang/alat produksi (proses produksi), kurasi dan standardisasi produk, serta pemasaran atau perluasan akses pasar

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
Pada tahun 2021, pencapaian lifting minyak dan gas bumi meleset dari yang ditargetkan dalam APBN 2021. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja lifting migas pada tahun 2021, diantaranya: rendahnya posisi pada awal tahun 2021; unplanned shutdown serta delay field onstream dibeberapa proyek, seperti di Tangguh dan Jambaran Tiung Biur; penurunan pemanfaatan gas bumi dalam negeri sebesar 1 persen; dan masih terdapat hambatan pada investasi hilir migas, khususnya di kilang RDMP dan GRR Tuban (Tempo, 2022).

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc

Abstrak:
Sebagai upaya menstimulasi perekonomian yang terdampak akibat krisis pandemi Covid-19, sejumlah negara mengambil kebijakan fiskal ekspansif, tak terkecuali Indonesia. Kebijakan tersebut termasuk pemberian relaksasi fiskal dan peningkatan belanja negara yang sangat signifikan untuk mendukung penanganan pandemi. Hal ini menjadikan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen tidak dapat dihindari terhitung tahun 2020-2022. Bahkan realisasi defisit anggaran tahun 2020 mencapai 6,13 persen terhadap PDB. Konsekuensinya, pemberian sejumlah relaksasi fiskal menjadikan penerimaan negara ikut menurun. Oleh karenanya, untuk menjaga keberlangsungan fiskal jangka menengah-panjang Indonesia, pemerintah harus melakukan pendisiplinan fiskal, yaitu mengembalikan defisit anggaran kembali di bawah 3 persen dari PDB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga APBN dapat kembali sehat dan berkelanjutan. Komitmen pendisplinan fiskal di bawah 3 persen ditempuh melalui konsolidasi fiskal yang merupakan salah satu agenda reformasi fiskal pemerintah

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM

Abstrak:
Pentingnya pekerjaan layak (decent job) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan tertuang dalam goal ke-8 SDGs yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta pekerjaan layak untuk semua orang. Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, salah satu fokusnya adalah penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan layak

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.

Abstrak:
Kewirausahaan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang penting karena dapat mendorong jumlah pelaku usaha dan menyerap tenaga kerja baru. Data yang diperoleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2018 mencatat bahwa UMKM sanggup menyerap tenaga kerja hingga 97 persen, dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen, lebih besar dibandingkan dengan kontribusi skala usaha besar

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,

Abstrak:
Sejak 13 Januari 2021, pemerintah berupaya mengimunisasi seluruh masyarakat Indonesia melalui vaksinasi, tujuannya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penularan penyakit yang disebabkan virus Coronavirus Disease (COVID-19). Per tanggal 15 Mei 2022, dari 208.265.720 penduduk Indonesia, sudah 95,84 persen divaksinasi dosis ke-1, 79,83 persen dosis ke-2, dan baru 20,49 persen divaksinasi dosis ke-3.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM

Abstrak:
Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2021), mencatat bahwa tahun 2020 terjadi penurunan kedatangan wisatawan asing sebesar 75,03 persen, penurunan kedatangan wisatawan nusantara sebesar 29,93 persen, penurunan jumlah pertukaran mata uang asing sebesar 80,82 persen serta penurunan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata sebesar 6,67 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah guna meredam penyebaran pandemi ini.