Data Analisis Tematik APBN

Penulis:

Abstrak:
emerintah mempertimbangkan, bahwa dalam menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Penyempurnaan atas perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal kemudian menjadi suatu kebutuhan. Oleh sebab itu, pemerintah mengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penulis:
NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Indonesia diketahui sebagai negara produsen, eksportir, sekaligus pemilik lahan perkebunan untuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Hal ini tercermin melalui tingkat produksi CPO Indonesia yang mencapai 46,88 juta ton dan ekspor CPO beserta produk olahan yang mencapai 34,2 juta ton pada tahun 2021 (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI, 2022). Pada tahun yang sama, tercatat luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 15,08 juta ha (Kementerian Pertanian, 2022). Tidak hanya itu, komoditas ini juga berkontribusi besar bagi perekonomian, dengan sumbangan sebesar 3,5 persen terhadap PDB serta 13,5 persen terhadap ekspor nonmigas (Kemenko Perekonomian, 2022)

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
• Dengan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan SPBE, peran infrastruktur TIK menjadi sangat penting sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi SPBE. • Indeks Kematangan SPBE Indonesia tahun 2021 sebesar 2,24 dari skala 5 • Indeks e-Government Indonesia pada tahun 2020 masih sangat rendah, yakni sebesar 0,66. Indeks tersebut menjadikan Indonesia berada pada posisi 88 dari 193 negara di dunia, atau posisi ke 7 dari 10 negara ASEAN. • Indonesia masih jauh tertinggal dalam Indikator Telecommunication Infrastructure Index (TII) atau infrastruktur telekomunikasi, berada pada posisi yang sejajar dengan negara Ghana, Yordania, dan Kamboja. • Hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki server untuk menyimpan dan mengelola data sendiri, namun belum sepenuhnya berstandar nasional maupun internasional.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.

Abstrak:
• Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian di daerah, baik dalam pengelolaan keuangan daerah, maupun untuk menggali potensi daerahnya, sehingga dalam jangka panjang tidak bergantung pada pemerintah pusat. • Tren Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan masih sangat sedikit daerah yang telah berstatus mandiri. • Ditengah belum mandirinya daerah, alokasi TKDD justru cenderung stagnan dan menurun. • Namun, menurunnya alokasi TKDD belum tentu menjadi suatu hal yang negatif jika melihat alokasi penggunaan anggaran di daerah, yang sebagiannya di peruntukan untuk belanja pegawai dan belanja barang & jasa. • Terdapat beberapa upaya untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal, diantaranya optimalisasi BUMD & BLU, mendorong UMKM dan industri kreatif, kolaborasi dengan swasta (startup, e-commerce), dan implementasi UU HKPD.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Salah satu dampak perang Rusia dan Ukraina ialah terjadinya imported inflation disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah. • Perang Rusia dan Ukraina memperparah gangguan rantai pasokan global akibat pandemi Covid-19. • Gangguan rantai pasokan global menyebabkan terjadinya peningkatan harga komoditas. • Peningkatan harga komoditas global, diikuti dengan peningkatan harga domestik. • Peningkatan harga kebutuhan pokok di tengah penurunan daya beli masyarakat menyebabkan adanya peningkatan angka kriminalitas. • Terdapat 14 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan angka kriminalitas di masa pandemi Covid-19. • Angka kriminalitas dimungkinkan akan terus mengalami peningkatan apabila terjadi peningkatan harga-harga kebutuhan pokok. • Adanya peningkatan harga kebutuhan pokok juga menyebabkan terjadinya penimbunan.

Penulis: Dr.Tr. Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.

Abstrak:
Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi, pemerintah melakukan pengembangan hilirisasi industri pertanian yang difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama. Salah satunya adalah komoditas kelapa. Kelapa yang begitu banyak manfaat dan beragam produk turunannya ternyata belum dimaksimalkan potensinya di Indonesia. Industri kelapa kehilangan potensi nilai tambah sebesar Rp53,85 triliun pada 2018. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan). seharusnya industri kelapa bisa bernilai hingga Rp74,23 triliun, namun realisasinya hanya Rp20,38 triliun

Penulis:

Abstrak:
Air bersih merupakan salah satu sumber daya kebutuhan utama yang dikonsumsi setiap individu manusia. Sedangkan krisis air bersih adalah jumlah air bersih yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Sudah sejak lama standar air bersih hingga ketersediaannya dihadapkan pada ancaman kelangkaan air akibat banyaknya ketidakseimbangan pembangunan. Selaras dengan hasil kajian Bappenas (2022) menyatakan bahwa di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis. Pada tahun 2045 diperkirakan akan mengalami defisit air hingga mencapai 40 persen.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Abstrak:
Pada tahun 2022, pemerintah akan melakukan transformasi sistem subsidi LPG 3 Kg menjadi subsidi tertutup. Maka subsidi yang saat ini berbasis komoditas akan diubah menjadi berbasis orang atau penerima manfaat. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya agar subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi beban APBN. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah dampaknya bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro. Jika penyaluran LPG subsidi dilakukan secara tertutup, bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha mikro/UMKM yang membutuhkan LPG 3 Kg melebihi kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah?

Penulis: Dr.Tr. Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
Industri furnitur adalah salah satu industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terdapat 500 ribu pekerja langsung dan 2,5 juta pekerja tidak langsung (Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), 2015). AMKRI (2015) mengestimasi setiap pertumbuhan USD 1 miliar ekspor furnitur akan mampu menyediakan 400-500 ribu pekerjaan. Industri furnitur juga merupakan industri yang produknya memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga menjadikannya sebagai komoditas strategis (Salim & Munadi, 2017).

Penulis:
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.
Abstrak:
• Wilayah udara merupakan salah satu pertahanan terpenting dalam pertahanan militer. Setiap peperangan modern selalu menjadikan serangan udara sebagai pembuka perang. • Sejak Indonesia merdeka, kekuatan TNI AU secara rill relatif masih kecil dibandingkan negara tetangga seperti Singapura. • Rata-rata satu unit alutsista tempur udara Indonesia hanya digunakan untuk menjaga wilayah batas udara horizontal seluas 11.834 km2. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 2,98 km2. • Alutsista tempur utama udara Indonesia hanya sebanyak 79 unit atau 17,13% dari total alutsista TNI AU. Bandingkan dengan Singapura mencapai 48,36% atau 118 dari 244 unit. • Pembelian jet tempur Rafale meningkatkan jumlah alutsista TNI AU dari 461 unit menjadi 503 unit. Dimana berdampak pada naiknya jumlah alutsista tempur utama udara dari 17.13% menjadi 24.05%. TNI AU menjadi lebih presisi di level ASEAN.

Penulis:
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
• KPBU adalah skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. • Kementerian ATR/BPN saat ini tengah mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan KPBU sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur untuk dapat menuju transformasi digital. • Skema KPBU dipilih oleh Kementerian ATR/BPN dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN. • Di samping adanya manfaat dari dilaksanakannya skema KPBU, Pemerintah juga menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti risiko kebocoran data, risiko fiskal, dan risiko infrastruktur. • Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal untuk meminimalisir adanya risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan skema KPBU.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Menurut Global Terrorism Index, Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi. Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6. • Selama pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan. • Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, perkembangan belanja penanganan terorisme fluktuatif. • Secara global, kematian akibat terorisme turun untuk tahun kelima berturut-turut pada 2019 menjadi 13.826 kematian, atau turun sebesar 15% dari tahun sebelumnya atau 59% dari puncaknya pada tahun 2014. • Pada 2021 terdapat dua program sinergitas BNPT bersama K/L lain yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. • Pada 2022, terdapat program BNPT ditujukan hanya di lima wilayah padahal di era modern saat ini penyebaran doktrin menggunakan teknologi internet tidak mengenal batas wilayah.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
• Angka defisit di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya diperbolehkan hingga 2022. Konsolidasi fiskal di tengah pandemi yang belum mereda, ketidakpastian ekonomi, serta penerimaan yang belum optimal hingga saat ini akan berpotensi memperlama pemulihan ekonomi. • Ketidakpastian global yang perlu diantisipasi ialah terjadinya inflasi yang cukup tinggi di sejumlah negara akibat gangguan rantai pasok dan kuatnya permintaan. Kenaikan harga, terutama minyak bumi, mulai bertransmisi ke biaya transportasi, seperti biaya angkut dan biaya kontainer, sehingga dapat memengaruhi peningkatan harga pangan. • Selain itu, Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2021 memberi isyarat bahwa suku bunga dana federal kemungkinan akan dinaikkan menjadi 0,75-1,00 persen pada akhir 2022 (IMF, 2022). • Di dalam negeri, salah satu faktor yang menjadi tantangan konsolidasi fiskal ialah pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sangat tinggi • Langkah konsolidasi fiskal pada 2023 perlu ditopang oleh reformasi yang komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan • KSSK harus terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. • Terkait pembangunan IKN, perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggarannya harus sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang

Penulis:

Abstrak:
• Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai menujukkan komitmen dalam menerapkan prinsip ekonomi biru yang salah satunya dilakukan dengan menerapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut diyakini berpotensi memberikan dampak mutiplier effect bagi perekonomian, namun dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan keberlangsungan kelautan dan perikanan. • Kebijakan penangkapan ikan terukur sudah mulai dilakukan secara bertahap pada Maret 2022, namun masih dihadapkan pada tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program, yaitu timbulnya kecenderungan tindakan high grading dan quota busting, kesiapan pelabuhan dan pro kontra aturan terkait sistem kontrak bagi pelaku perikanan. • Untuk itu, pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum wilayah perairan secara terintegrasi, melakukan pembenahan terhadap berbagai fasilitas pelabuhan, sekaligus membenahi sistem pendataan hasil tangkapan secara akurat.