Data Analisis Tematik APBN

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.

Abstrak:

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D

Abstrak:
• Selama kurun waktu 2010-2020, produksi kopi Indonesia mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak berbanding lurus dengan kinerja ekspornya yang mengalami penurunan dalam kurun waktu yang sama. Hal ini disebabkan oleh: a) Tidak match antara produksi kopi Indonesia dengan permintaan pasar dunia. Produksi kopi Indonesia didominasi oleh kopi robusta. Sedangkan permintaan dunia didominasi permintaan atas kopi arabika. b) Masih rendahnya kualitas mutu kopi Indonesia. • Guna mengatasi faktor penyebab penurunan ekspor kopi tersebut, pemerintah perlu melakukan: a) Pemberian bantuan bibit varietas unggul kopi arabika dan sistem agroforestry. b) Upaya peningkatan mutu kopi robusta dengan pelatihan dan pendampingan.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
• Pemerintah menargetkan 90 persen rumah tangga memiliki sanitasi layak dan aman di 2024. • Dalam memenuhi target tersebut, terdapat tantangan yang harus di jawab pemerintah, antara lain adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat, rendahnya komitmen pemerintah daerah, dan rendahnya perilaku hidup sehat masyarakat. • Guna menjawab tantangan tersebut terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: a) Meningkatkan kerja sama pembangunan sistem sistem penyediaan sanitasi layak dan aman dengan non-governmental organization (NGO) dan pihak swasta. b) Perlu mempertimbangkan adanya pengaturan dari Kementerian Keuangan terkait kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk sanitasi dari APBD sebagai syarat pencairan dana transfer ke daerah. c) Pembangunan sistem penyediaan sanitasi layak dan aman secara fisik tidak boleh parsial, namun harus dibarengi dengan upaya masih mengubah perilaku hidup sehat masyarakat.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
• Pelaku ekspor Indonesia sejauh ini didominasi oleh para UMKM. Meskipun mendominasi, nilai penjualannya tidak lebih dari 5 persen terhadap total ekspor. Padahal Indonesia memiliki 12 perjanjian FTA yang telah berlaku. • Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan ekspor UMKM melalui FTA antara lain: Pertama, pemerintah bersama dengan pelaku usaha melakukan analisis daya saing dan mengukur tingkat produktivitas produk UMKM yang berorientasi ekspor. Kedua, konsultasi PPC perlu dilakukan secara konsisten, berkelanjutan dan sistematis baik sebelum, selama dan sesudah perundingan FTA. Ketiga, melakukan kerja sama dengan pemerintah negara mitra FTA dalam hal harmonisasi regulasi teknis, standar serta menangani hambatan non tarif yang dialami oleh pelaku usaha. Keempat, menggenjot promosi dan sosialisasi FTA ke kalangan pelaku usaha berbasis ekspor.

Penulis: Dr.Tr. Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
Tantangan dalam memperbaiki tata niaga timah Indonesia saat ini, diantaranya: maraknya tambang timah ilegal, rendahnya law enforcement regulasi timah, dan belum berkembanganya hilirisasi industri timah. Rekomendasi atas tantangan yang masih dihadapi industri timah Indonesia, antara lain: pertama, pemerintah daerah berupaya membantu dengan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penambangan yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan; dan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dengan pemilik IUP. Kedua, dibutuhkan strategi pentaheliks untuk mensosialisasikan serta mengedukasi tentang regulasi pengelolaan pertambangan timah sesuai asas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik. Ketiga, menyusun regulasi, membangun iklim investasi hilirisasi timah yang kondusif serta penggunaan teknologi canggih.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Salah satu ketentuan yang turut berlaku setelah UU HPP resmi berlaku adalah tentang pemberlakuan NIK sebagai NPWP. Aturan ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah • Pemerintah akan mempersiapkan dan membangun infrastruktur pendukung integrasi NIK menjadi NPWP selama setahun ke depan, dan diharapkan aturan ini dapat berlaku efektif pada tahun 2023. • Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan Single Identity Number (SIN) dalam layanan publik dan perpajakan. Amerika Serikat misalnya, data kependudukan yang terintegrasi sudah diberlakukan di Amerika Serikat dengan social security number. • Tantangan dalam penerapan kebijakan ini di antaranya adalah adanya potensi peningkatan administrative cost, lonjakan jumlah WP OP, dan potensi kebocoran daya pribadi • Beberapa hal yang perlu diperhatiakan pemerintah, diantaranya Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) harus dipastikan dapat segera beroperasi dengan baik, dan peningkatan jumlah SDM dan sistem informasi DJP. Serta, pengintegrasian kedua data ini harus berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel

Penulis:

Abstrak:
• Per tanggal 12 November 2021, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 baru mencapai Rp483,91 triliun setara dengan 65 persen dari pagu anggaran 744,77 triliun. • Realisasi per klaster PEN sebagai berikut, pertama, realisasi klaster kesehatan sebesar Rp129,30 triliun dari pagu Rp214,96 triliun atau 60,1 persen. Kedua, realisasi klaster perlinsos sebesar Rp139,04 triliun dari pagu Rp186,64 triliun atau 74,5 persen. Ketiga, realisasi klaster program prioritas sebesar Rp74,39 triliun dari pagu Rp117,94 triliun atau 63,1 persen. Keempat, realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp78,73 triliun dari pagu 162,40 triliun atau 48,5 persen. Kelima, realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp62,47 triliun dari pagu Rp62,83 triliun atau 99,4 persen. (ekon.go.id)

Penulis:
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.
Abstrak:
 Badan Keamanan Laut RI merupakan salah satu Lembaga Negara Non Kementerian yang bertugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.  Anggaran belanja Bakamla menunjukkan penurunan yang sangat tajam pada 2022. Rata-rata anggaran belanja Bakamla tumbuh minus 10,08 persen per tahun.  Anggaran belanja Bakamla justru didominasi oleh belanja modal dan Barang yang mencapai 90 persen dari total belanja selama periode 2017-2022.  Anggaran belanja untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut relatif masih rendah (hanya 35 persen). dibandingkan dengan belanja dukungan manajemen (65 persen).  Target output prioritas menurun tajam hanya menyisakan 20 dan 15 output saja masing-masing pada 2021 dan 2022 seiring dengan menurunnya alokasi anggaran Bakamla.

Penulis:
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
 Pemerintah Melalui Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan berbagai program baik represif maupun preventif untuk menyelesaikan permasalahan konflik Agraria.  Namun, sepanjang 2020 masih terjadi 241 kasus sengketa tanah.  Sepanjang tahun 2020 terjadi 17 kasus sengketa tanah yang berkaitan dengan PSN.  Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghadapi beberapa persoalan yaitu proses yang tertutup, intimidatif, manipulatif, hingga penggunaan cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi aspirasi atau protes dari masyarakat terdampak.  Pemerintah dinilai perlu untuk mendorong percepatan kegiatan- kegiatan dalam Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang

Penulis:
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
 Pemilu 2024 diwacanakan akan dilaksanakan pada 21 Februari 2024 Pilpres dan Pileg serta 27 November 2024 untuk Pilkada.  Diperlukan mitigasi gangguan keamanan menjelang pemilu 2024.  Penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu selama proses Pemilu, terutama untuk menyerang kandidat, mengalami peningkatan sejak Pilpres tahun 2014.  Media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran isu negatif.  Apabila dilihat anggaran pengamanan POLRI untuk Pemilu 2019, di dalamnya belum terlihat anggaran pelaksanaan patroli siber.  Pada masa pra-pemilu potensi gangguan keamanan mungkin terjadi pada saat proses penyusunan daftar pemilih dan pencalonan.  Guna meminimalisir gangguan keamanan yang terjadi pada Pemilu 2024 maka POLRI perlu terus meningkatkan upaya pre-emtif, preventif dan penegakan hukum.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Pemerintah membatalkan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021 dikarenakan beberapa pertimbangan seperti kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji dapat terancam karena adanya pandemi Covid 19. • Dengan adanya pembatalan pelaksanaan ibadah haji menimbulkan adanya penumpukan jamaah yang terdaftar dan tambahan ongkos naik haji. • Pemerintah perlu melakukan upaya agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 dapat terlaksana meski di tengah pandemi Covid19 yaitu peningkatan vaksinasi, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota ibadah haji, dan memberikan subsidi ONH.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Sejak dikonfirmasi adanya Covid-19 tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, menjadikan pemerintah membuat kebijakan menerapkan PSBB dan PPKM guna membatasi mobilitas masyarakat, dan kebijakan ini berdampak kepada sektor pariwisata, dan perhotelan, serta penerbangan. • Penerapan PSBB dan PPKM serta adanya syarat tes RT-PCR sebagai syarat perjalanan telah memunculkan pro kontra terkait efektivitas hasil dari tes RT-PCR. • Tes RT-PCR menjadi salah satu syarat perjalanan yang dikeluhkan oleh masyarakat karena di awal pandemi Covid-19 harga tes RT-PCR ini sangatlah mahal yang disebabkan oleh alat tes perlu diimpor dan tempat tes yang menggunakan paket pemeriksaan (bundling). • Saat ini harga tes RT-PCR semakin murah disebabkan oleh reagen/alat tes yang bervariasi. Hal ini berpengaruh kepada minat masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Program ‘Kampus Merdeka’ merupakan program inovasi Kemendikbudristek yang bertujuan untuk membangun SDM, utamanya ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. • Program ini masih menjadi batu sandungan bagi para mahasiswa yang mendaftar adalah kurang matangnya mekanisme konversi SKS. • Selain masalah konversi SKS, kurang maksimalnya sosialisasi pun menjadi masalah yang menghambat para calon pendaftar untuk dapat mengikuti program ini. • Agar Program Kampus Merdeka di gelombang selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, diharapkan pemerintah dapat lebih memaksimalkan mekanisme konversi SKS dan sosialisasi.