Data Analisis Tematik APBN

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.

Abstrak:
• Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang sangat signifikan bagi sektor perekonomian. Angka kemiskinan yang sempat menurun pada kurun waktu sebelumnya kembali menunjukkan peningkatan yang cukup drastis. • Bantuan Sosial Tunai disalurkan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp600.000 per KPM per bulan selama tiga bulan dan dimulai April, Mei dan Juni 2020. • Bantuan sosial sendiri masih terdapat masalah pokok yaitu perihal ketidakakuratan data, namun terdapat pula masalahmasalah yang khusus terjadi pada daerah 3T, yaitu perihal mekanisme penyaluran dan juga akses.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 31 Juli 2020, tercatat bahwa sebanyak 83.645 dari 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 terkena PHK. Untuk menjawab persoalan meningkatnya pengangguran akibat PHK lahirlah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK. • Program JKP masih belum mencakup pekerja informal, karena banyak pekerja informal yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. • Program JKP masih bersifat diskriminatif terhadap pekerja disabilitas. • Ada potensi pembebanan kondisi fiskal tahun 2022 dari adanya program ini

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang harus dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan bernegara, salah satunya melalui digitalisasi sekolah. • Upaya digitalisasi sekolah merupakan prioritas yang perlu ditangani Pemerintah untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara lebih cepat. • Pemerataan sarana prasarana pendukung pendidikan digital dan kebijakan terkait menjadi tantangan terbesar. • Alokasi anggaran ke fungsi Pendidikan dengan besaran minimal 20 persen harusnya dapat lebih diefektifkan. • Kebijakan pendukung upaya digitalisasi sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah berupa pengadaan sarana prasarana pendukung dan sosialisasi sekolah digital kepada siswa dan tenaga didik.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
• Anggaran LPP RRI cenderung naik, dari Rp960 miliar di tahun 2017, naik menjadi Rp1,07 triliun di tahun 2020, atau naik sebesar Rp116 miliar. • Realisasi anggaran dalam 4 tahun terakhir cenderung meningkat, dengan rata-rata peningkatan sebesar 4% per tahun. • PNBP tahun 2020 mengalami kenaikan. PNBP naik dari Rp33 miliar di tahun 2019, menjadi Rp39 miliar di tahun 2020. • Realisasi PNBP untuk Tahun 2020 sebesar Rp39,1 miliar, atau 187,26% dari estimasi sebesar Rp20,8 miliar. • PNBP Fungsional LPP RRI mengalami kenaikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 13% per tahun. • Pada APBN tahun 2022, anggaran LPP RRI direncanakan sebesar Rp1.041,9 miliar dan masih dialokasikan untuk Proyek Prioritas Nasional (PN).

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
• RUU HKPD yang saat ini tengah dibahas, selain merupakan bentuk sinkronisasi antara berbagai regulasi terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah, juga berupaya untuk mengatasi persoalan desentralisasi fiskal yang belum berjalan maksimal. • Berbagai persoalan mengakibatkan belum maksimalnya penerapan desentralisasi fiskal diantaranya, belanja daerah yang belum produktif, tingginya idle kas daerah di perbankan, hingga masih tingginya ketimpangan keuangan antar daerah/ regional. • Salah satu aspek yang mengalami perubahan dalam RUU HKPD adalah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). • Implikasi dari perubahan pengaturan dalam RUU HKPD diharapkan akan meningkatkan PAD pemerintah daerah, sehingga akan dapat mengurangi ketergantungan pemda terhadap dana transfer ke daerah dari APBN.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
• Peningkatan lalu lintas internet juga telah menarik pelaku-pelaku kejahatan siber dan berakibat pada lebih banyak lagi kasus serangan siber di Indonesia. Dari Januari hingga April 2020, ada setidaknya sekitar 88 juta kasus termasuk percobaan penipuan (phising), serangan malware, dan pengumpulan informasi. • Dalam kurung waktu 6 tahun terakhir, telah terdapat 25.759 aduan masyarakat melalui portal Patrolisiber dengan total kerugian mencapai Rp5,05 triliun. • Penanganan tindak pidana siber di Indonesia dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). • Penanganan tindak pidana siber oleh Kepolisian RI tidak pernah mencapai 50 persen dari total laporan yang masuk. • Anggaran penindakan tidak pidana siber di Kepolisian mencapai Rp43,53 miliar pada tahun 2020, dimana penanganan tindak pidana siber merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian RI.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
• Salah satu perusahaan properti kedua terbesar di Tiongkok, Evergrande, diberitakan mengalami krisis keuangan dan Amerika Serikat (AS) juga menghadapi risiko kegagalan membayar utang. • Terkait hal tersebut, Indonesia perlu mewaspadai dampak rambatan dari kedua kondisi ekonomi terbesar dunia terhadap pemulihan ekonomi domestik. Hal ini disebabkan kedua negara tersebut memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Indonesia. • Efek krisis Evergrande dapat berdampak bagi Indonesia melalui sektor riil. Situasi ekonomi Tiongkok dapat berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia. • Jika risiko kegagalan membayar utang AS dan penutupan pemerintahan terjadi, maka pemeritahan AS akan mengurangi belanja publik serta pembayaran dan tunjangan pegawai AS. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada pelemahan konsumsi rumah tangga AS dan melemahkan permintaan barang impor dari negara mitra dagang, termasuk Indonesia. • Pemerintah harus berupaya menjaga sektor-sektor produksi agar tidak mengalami tekanan terlalu dalam, sehingga dapat mendorong pemulihan dari sisi permintaan global. Sektor produksi yang tidak mengalami kendala tentunya akan mendukung peningkatan kinerja investasi.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE

Abstrak:
• Pembangunan JTTS tertuang dalam PP No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan PP No. 117 Tahun 2015. • JTTS hingga saat ini telah beroperasi sepanjang 653 km, yang terdiri dari sembilan ruas tol yaitu BakauheniTerbanggi Besar sepanjang 140 km, Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189 km, Kayu AgungPalembang-Betung sepanjang 38 km, Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km, Medan-Binjai sepanjang 13 km, Medan-Binjai sepanjang 13 km, MedanKualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 62 km, Palembang-Indralaya sepanjang 22 km, Sigli-Banda Aceh Seksi 4 Sepanjang 14 km, Pekanbaru-Dumai sepanjang 132 km. • Terdapat beberapa poin evaluasi yang harus menjadi perhatian, yaitu mulai dari tanggung jawab pemerintah terkait pembebesan lahan di mana lahan tersebut digunakan sebagai tempat mata pencaharian utama masyarakat, menurunnya pendapatan usaha di sekitaran jalan lintas Sumatera yang sebelumnya menjadi jalan utama, serta ruas jalan tol yang bergelombang hingga berlubang.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI

Abstrak:
• Harga jagung dalam negeri di pasaran mencapai Rp6.000 per kg atau mengalami kenaikan 33,33 persen dari harga acuan pembelian (HAP), • Berdasarkan data, stok jagung pada minggu ke empat September 2021 mencapai 2,75 juta ton. Artinya, harga jagung di pasar yang melonjak bukanlah karena kekurangan pasokan. • Faktor-faktor yang menyebabkan harga jagung naik : ➢ Kondisi produksi di beberapa daerah tidak merata dan musim panen jagung di Indonesia tidak merata. ➢ Gudang (storage) penampungan yang ada belum memadai dan merata di seluruh daerah. ➢ Rantai distribusi yang masih panjang dan distribusi tidak merata. ➢ Adanya ketimpangan antara peternak rakyat dengan perusahaan pakan ternak besar. ➢ Pabrik pakan besar dan pengepul menyimpan jagung dalam jumlah besar

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Abstrak:
▪ Berdasarkan UU tentang Jalan dan PP tentang Jalan Tol, jalan tol yang masa konsesinya berakhir dapat ditetapkan menjadi jalan umum tanpa tol atau tetap difungsikan sebagai jalan tol. ▪ Apabila ditetapkan menjadi jalan umum, maka akan berimplikasi pada bertambahnya beban fiskal dalam APBN di tengah besarnya mandatory spending yang diprediksi mencapai 81,9 persen terhadap total belanja negara di tahun 2025. Oleh karena itu, jalan tol yang masa konsesinya telah habis sebaiknya tetap difungsikan sebagai jalan tol dan tetap dikenaikan tarif sesuai dengan pengaturan dalam UU tentang Jalan. Namun, tarifnya akan lebih murah karena sudah tidak lagi didasarkan pada pemenuhan pengembalian investasi. ▪ Pengusahaan jalan tol pasca masa konsensinya sebaiknya dilakukan melalui pembentukan BLU Khusus guna memastikan penetapan tarif memang hanya didasarkan kebutuhan biaya pemeliharaan dan pengembangan, serta memudahkan pengawasan oleh Komisi V DPR RI. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan bahwa pengusahaan jalan tol dapat dilakukan oleh BLU dimaksud dalam proses pembahasan RUU tentang Jalan di Komisi V DPR RI

Penulis: RAHAYUNINGSIH

Abstrak:
• SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing global menjadi salah satu penentu kesuksesan UMKM. • Pemerintah telah melakukan beberapa program kebijakan dalam pengembangan kapasitas SDM diantaranya pelatihan teknis, manajemen usaha, teknik pemasaran, bantuan modal atau akses terhadap pinjaman, bantuan peralatan, dan berbagai kegiatan pendampingan lainnya. • Program yang telah dijalankan pemerintah dalam pengembangan kapasitas SDM UMKM masih dihadapkan beberapa permasalahan diantaranya, pelatihan mandiri yang tidak terhubung dengan ekosistem digital, ketidaktahuan dan ketidakmampuan SDM dalam mengakses pembiayaan pemerintah.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
• Dalam melindungi dan meminimalisir ruang siber dari ancaman siber, maka diperlukan keamanan siber agar ruang siber dapat tetap berjalan. • Data GCI 2020 menunjukkan posisi keamanan siber Indonesia berada pada peringkat 24 jauh berada dibawah Singapura maupun Malaysia yang berada pada posisi 4 dan 5. • Berdasarkan data A.T. Kearney (2018) sektor khusus keamanan siber Indonesia masih sangat kurang bahkan masih belum hadir. • Laporan NCSI menyebutkan regulasi perundang-undangan di Indonesia masih lemah. • Dukungan belanja keamanan siber Indonesia masih relatif kecil. Berdasarkan data A.T Kearney (2018) menunjukkan, bahwa pada tahun 2017 anggaran belanja keamanan siber Indonesia hanya mencapai USD1.829 juta atau setara dengan 0,02 persen dari GDP.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
• ANRI sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional • Realisasi Pendapatan ANRI tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 secara keseluruhan terdapat penurunan sebesar -1,01 persen • Realisasi Belanja pegawai ANRI pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar - 14,77% atau Rp7,79 miliar • Realisasi Belanja barang ANRI pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -46,19% atau sebesar Rp49,85 miliar. • Realisasi Belanja modal ANRI pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar -95,23% atau sebesar Rp96,52 miliar.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
• Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan tingginya angka kemiskinan secara nasional. • Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. • Keberhasilan program PEN bergantung pada kondisi ketertiban dan keamanan. • Realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tumbuh rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun. • Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan adalah Kepolisian. • Kinerja Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan menunjukkan hasil yang menggembirakan berkaca dari dua indeks: GPI dan STI. • Berdasarkan penjelasan tersebut, skor GPI dan STI Indonesia masih menunjukkan posisi dalam jajaran negara damai di dunia pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19.