Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
• Reformasi perpajakan yang menjadi agenda pemerintah tahun 2022 menyebabkan banyaknya perubahan peraturan, sehingga berpotensi meningkatnya perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah dan mengakibatkan meningkatnya potensi sengketa pajak. • Pada tahun 2020, terdapat 16.634 berkas sengketa pajak atau naik 10,5% dibandingkan tahun 2019. Dirjen Pajak yang menjadi pihak tergugat dan pengajuan banding masih mendominasi berkas sengketa, mencapai 88,1%, naik 13,8% dari tahun sebelumnya, yaitu dalam 14.660 berkas. • Sementara itu, tingkat kepatuhan WP meningkat, pada tahun 2019 sebesar 73% menjadi 77,63% di tahun 2020. • Pemerintah perlu serius memperhatikan peningkatan kasus sengketa pajak di tengah kepatuhan wajib pajak yang sudah meningkat. Dikhawatirkan sengketa yang meningkat tersebut dapat melunturkan kepercayaan WP dan momentum ketaatan WP dapat menurun. • Lunturnya kepercayaan WP dapat bedampak ke hal lain, yakni tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang berefek pada rendahnya pendapatan negara serta tingkat investasi. • Penerapan yurisprudensi diperlukan terutama pada penyelesaian sengketa peninjauan kembali

Penulis:

Abstrak:
• Sepanjang tahun 2021, meski produksi minyak goreng dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, namun harga minyak goreng secara nasional senantiasa mengalami tren kenaikan setiap bulannya. • Persoalan ini disebabkan oleh kenaikan bahan baku industri yaitu CPO yang melonjak tajam di pasar global sehingga biaya produksi minyak goreng pun meningkat menyesuaikan harga CPO. Persoalan ini pun turut dipengaruhi dengan menurunnya produksi CPO dalam negeri. • Untuk mengatasi persoalan kenaikan harga komoditas minyak goreng, maka terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation. Kedua, merumuskan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menyesuaikan HET yang berlaku dengan kondisi saat ini.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.

Abstrak:
• Hingga saat ini, Indonesia masih bersengketa dengan Vietnam dan China berkaitan dengan klaim hak berdaulat di perairan laut Natuna Utara. • Kontestasi klaim tersebut telah berlangsung lama dan belum menemukan titik terang. Tidak ada negara yang mau melepaskan perairan Laut Natuna Utara yang memiliki kekayaan melimpah terkandung di dalamnya. • Salah satu ladang gas alam di Blok Natuna D-Alpha menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. • Hingga saat ini, ada berbagai macam konflik dan pelanggaran teritorial yang terjadi di ZEE-I laut Natuna utara. Beberapa persoalan ditengarai sebagai penyebab tingginya konflik di perairan ini. Diantaranya yaitu: (1) Tumpang tindih klaim wilayah laut natuna; (2) Banyaknya kapal asing masuk perairan Indonesia; dan (3) Peran Bakamla Belum Optimal.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.

Abstrak:
• Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. • Alokasi anggaran Kemensetneg mengalami fluktuasi dari tahun 2017 – 2019. • Rata-rata realisasi anggaran Kemensetneg dalam 4 tahun terakhir selalu di atas 92 persen, dengan proporsi realisasi belanja barang mencapai 70 persen dari total realisasi belanja Kemensetneg. • Kemensetneg menjadi 3 besar K/L dengan total aset terbesar pada tahun 2020. Total Aset Kemensetneg tahun 2020 sebesar Rp635,45 triliun. • Proporsi PNBP terhadap total aset tetap yang dikelola Kemensetneg masih sangat kecil. • Proporsi PNBP terbesar Kemensetneg berasal dari BLU yang dikelolanya, diantaranya PPK GBK, dan PPK Kemayoran.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Kemenangan Taliban di Afghanistan berpotensi untuk meningkatkan motivasi kelompok ekstrimis untuk melakukan aksi teror di Indonesia. • Kelompok teroris di Indonesia tidak secara langsung berkaitan dengan Taliban, namun terdapat beberapa senior Jemaah Islamiyah yang merupakan alumni Afghanistan. • Kemenangan Taliban berpotensi untuk menjadi saran propaganda jaringan terorisme. • Kemenangan ini berpotensi untuk membangunkan sel tidur untuk melakukan penyebaran ideologi dan rekrutmen anggota baru. • Kemenangan Taliban di Afganistan memungkinkan Afghanistan menjadi medan latihan bagi jaringan teroris. • Media sosial menjadi sarana untuk penyebaran ideologi dan rekrutmen. • Pergeseran pola aksi terorisme juga terjadi, dimana banyak melibatkan perempuan. • Faktor ekonomi masih sangat dominan menjadi penyebab munculnya dan maraknya aksi teroris kelompok radikal yang terjadi di Indonesia.

Penulis:

Abstrak:
• Neraca perdagangan rumput laut selama 3 tahun terakhir mengalami surplus dengan rata- rata USD277,09 juta namun surplusnya neraca perdagangan didominasi ekspor raw material rata-rata 93 persen, sedangkan ekspor olahan hanya 6,4 persen. • Tantangan pengembangan rumput laut yaitu : ➢ Kualitas rumput laut tidak seragam. ➢ Rendahnya produktivitas budidaya rumput laut di Indonesia. ➢ Rantai distribusi pasar yang panjang. • Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah yaitu : ➢ Meningkatkan mutu kualitas rumput laut dengan standardisasi nasional. ➢ Meningkatkan teknologi dan inovasi pengembangan bibit rumput laut hasil kultur jaringan dan meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan. ➢ Mendorong pembangunan industri pengolahan di sentra produksi rumput laut.

Penulis:

Abstrak:
• DAS yang sudah direvitalisasi meliputi DAS Asahan, Cisadane, Ciliwung dan Citarum. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi lahan kritis sebanyak 5,5 juta ha dan 15 DAS prioritas dari 108 DAS kritis untuk dipulihkan. Sementara, dalam RPJMN 2020- 2024, rehabilitasi lahan kritis sebanyak 150.000 Ha dengan harapan pemulihan 4 DAS kritis. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang masih harus dihadapi, mengingat target yang dicapai lebih sedikit, padahal hingga kini jumlah DAS kritis yang terus meningkat mencapai 17.076 DAS. • Terdapat beberapa permasalahan DAS, antara lain rendahnya potensi sumber daya lahan adanya implementasi aturan kewenangan DAS yang belum efektif, terhambatnya revitalisasi karena adanya karakteristik DAS yang berbeda, dan kurangnya perencanaan DAS secara terpadu.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
• Kontribusi ekspor UMKM terhadap terhadap total ekspor nonmigas baru mencapai 15,65 persen. Kontradiksi ini menyiratkan masih begitu rendahnya akses pasar UMKM ke pasar global. • Agar dapat meningkatkan daya saing ekspor UMKM terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya: Pertama, FTA Center Kemendag mempublikasikan lebih masif informasi produk potensial ekspor kepada UMKM. Upaya tersebut dibarengi dengan perbaikan pada aspek produksi seperti bahan baku, rantai produksi dan standardisasi. Kedua, mengoptimalkan layanan dan fasilitasi kepada para pelaku UMKM terkait akses produksi yang dilakukan oleh PLUT maupun Rumah Produksi Bersama agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Ketiga, bekerja sama dengan industri agar dapat memberikan bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
• Kegiatan eksploitasi sumur migas ilegal kian marak terjadi hingga saat ini. Menurut SKK Migas, saat ini terdapat sekitar 4.500 sumur minyak ilegal yang tersebar di Indonesia. • Kasus illegal drilling terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena dipicu adanya peraturan yang memberikan kewenangan pengelolaan sumur tua. Dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008, di mana kegiatan eksploitasi minyak di sumur tua harus dilakukan melalui izin pemilik konsesi. Selain itu, definisi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang perizinan tata ruang serta penertiban kegiatan illegal drilling. • Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, menyusun ketentuan dalam revisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang lebih terpadu. Kedua, memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemda terkait pengawasan dan penindakan. Ketiga, meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan illegal drilling.

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.

Abstrak:
• Dukungan pemerintah di sisi anggaran untuk Kementerian Sosial luar biasa, terbukti dengan sejak tahun 2018-2022 anggaran Kemensos masuk ke dalam 10 anggaran K/L terbesar. • Dengan anggaran besar tersebut, cita- cita yang dituju oleh Kementerian Sosial menurut Ibu Risma adalah, penduduk miskin jangan lagi dibuat susah dan memperluas jangkauan program perlindungan sosial Kemensos terhadap masyarakat. • Pada tahun 2018-2019, komposisi anggaran terbesar berada dalam program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sedangkan pada tahun 2020 awal masa pandemi, penggunaan anggaran terbesar ada pada program penanganan fakir miskin dan selanjutnya pada tahun 2021-2022 lebih dari 97 persen anggaran dialokasikan untuk program perlindungan sosial sebagai implikasi dari RSPP. • Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) memberikan implikasi perubahan program Kementerian Sosial dari semula 7 program sesuai dengan jumlah Unit Kerja Eselon I menjadi 2 program, yaitu Program Perlindungan Sosial dan Program Dukungan Manajemen sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Per-Agustus 2021 jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, BAK, orang yang bekerja meningkat serta jumlah pengangguran menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. • TPT di Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 TPT meningkat akibat dampak dari pandemi Covid- 19. • Program PC-PEN yang dijalankan pemerintah mulai memberikan hasil yang cukup baik di tahun 2021, khususnya terkait TPT. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya TPT menjadi 6,49 persen di tahun 2021 dari yang sebelumnya sebesar 7,07 persen.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Film merupakan karya seni budaya yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan nasional. • Film merupakan salah satu subsektor pada ekonomi kreatif (ekraf) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja. • Berdasarkan Data Opus Creative Economy Outlook 2019, kontribusi produksi film mencapai Rp15 triliun terhadap PDB. Namun, pada tahun 2020, kontribusi subsektor film, animasi dan video hanya sebesar Rp2,35 triliun terhadap PDB nasional yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. • Kemenparekraf memberikan bantuan PEN terhadap subsektor film melalui 3 program yaitu promosi, produksi, & pra- produksi untuk membantu dunia perfilman bertahan di masa pandemi

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Munculnya Perpres Nomor 82/2021 yang mencantumkan Dana Abadi Pesantren sebagai salah satu sumber pendanaan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. • Dana Abadi Pesantren merupakan salah satu dari 5 sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren (Pasal 4 Perpres 82/2021). Sumber lain dari pendanaan tersebut antara lain dana dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. • Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan, utamanya digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan pesantren.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Tahun 2019 capaian prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan survei SSGBI tercatat 27,67 persen, angka ini masih jauh dari target pemerintah sebesar 14 persen pada tahun 2024. • Pelaksanaan intervensi gizi untuk penurunan stunting di daerah masih banyak yang belum terintegrasi dan konvergen (terkoordinir dan terpadu). • Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran dikhawatirkan akan meningkatkan stunting. • Upaya pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting dengan melaksanakan 8 aksi konvergensi, aksi konvergensi ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Perencanaan, pendataan, sosialisasi, dan edukasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). • Pencairan anggaran PIP hingga saat ini sebesar 97,01 persen dan masih dalam tahap proses pencairan. • Ketidaktepatan sasaran ini juga disebabkan belum ada data yang padu terkait keluarga miskin. Jadi masih banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan haknya secara merata. • Perlunya kerjasama antara Kemendikbud dengan lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk sinkronisasi data penerima PIP.