Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
• Salah satu perusahaan properti kedua terbesar di Tiongkok, Evergrande, diberitakan mengalami krisis keuangan dan Amerika Serikat (AS) juga menghadapi risiko kegagalan membayar utang. • Terkait hal tersebut, Indonesia perlu mewaspadai dampak rambatan dari kedua kondisi ekonomi terbesar dunia terhadap pemulihan ekonomi domestik. Hal ini disebabkan kedua negara tersebut memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Indonesia. • Efek krisis Evergrande dapat berdampak bagi Indonesia melalui sektor riil. Situasi ekonomi Tiongkok dapat berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia. • Jika risiko kegagalan membayar utang AS dan penutupan pemerintahan terjadi, maka pemeritahan AS akan mengurangi belanja publik serta pembayaran dan tunjangan pegawai AS. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada pelemahan konsumsi rumah tangga AS dan melemahkan permintaan barang impor dari negara mitra dagang, termasuk Indonesia. • Pemerintah harus berupaya menjaga sektor-sektor produksi agar tidak mengalami tekanan terlalu dalam, sehingga dapat mendorong pemulihan dari sisi permintaan global. Sektor produksi yang tidak mengalami kendala tentunya akan mendukung peningkatan kinerja investasi.

Penulis:

Abstrak:
• Pembangunan JTTS tertuang dalam PP No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan PP No. 117 Tahun 2015. • JTTS hingga saat ini telah beroperasi sepanjang 653 km, yang terdiri dari sembilan ruas tol yaitu BakauheniTerbanggi Besar sepanjang 140 km, Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189 km, Kayu AgungPalembang-Betung sepanjang 38 km, Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km, Medan-Binjai sepanjang 13 km, Medan-Binjai sepanjang 13 km, MedanKualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 62 km, Palembang-Indralaya sepanjang 22 km, Sigli-Banda Aceh Seksi 4 Sepanjang 14 km, Pekanbaru-Dumai sepanjang 132 km. • Terdapat beberapa poin evaluasi yang harus menjadi perhatian, yaitu mulai dari tanggung jawab pemerintah terkait pembebesan lahan di mana lahan tersebut digunakan sebagai tempat mata pencaharian utama masyarakat, menurunnya pendapatan usaha di sekitaran jalan lintas Sumatera yang sebelumnya menjadi jalan utama, serta ruas jalan tol yang bergelombang hingga berlubang.

Penulis:

Abstrak:
• Harga jagung dalam negeri di pasaran mencapai Rp6.000 per kg atau mengalami kenaikan 33,33 persen dari harga acuan pembelian (HAP), • Berdasarkan data, stok jagung pada minggu ke empat September 2021 mencapai 2,75 juta ton. Artinya, harga jagung di pasar yang melonjak bukanlah karena kekurangan pasokan. • Faktor-faktor yang menyebabkan harga jagung naik : ➢ Kondisi produksi di beberapa daerah tidak merata dan musim panen jagung di Indonesia tidak merata. ➢ Gudang (storage) penampungan yang ada belum memadai dan merata di seluruh daerah. ➢ Rantai distribusi yang masih panjang dan distribusi tidak merata. ➢ Adanya ketimpangan antara peternak rakyat dengan perusahaan pakan ternak besar. ➢ Pabrik pakan besar dan pengepul menyimpan jagung dalam jumlah besar

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
▪ Berdasarkan UU tentang Jalan dan PP tentang Jalan Tol, jalan tol yang masa konsesinya berakhir dapat ditetapkan menjadi jalan umum tanpa tol atau tetap difungsikan sebagai jalan tol. ▪ Apabila ditetapkan menjadi jalan umum, maka akan berimplikasi pada bertambahnya beban fiskal dalam APBN di tengah besarnya mandatory spending yang diprediksi mencapai 81,9 persen terhadap total belanja negara di tahun 2025. Oleh karena itu, jalan tol yang masa konsesinya telah habis sebaiknya tetap difungsikan sebagai jalan tol dan tetap dikenaikan tarif sesuai dengan pengaturan dalam UU tentang Jalan. Namun, tarifnya akan lebih murah karena sudah tidak lagi didasarkan pada pemenuhan pengembalian investasi. ▪ Pengusahaan jalan tol pasca masa konsensinya sebaiknya dilakukan melalui pembentukan BLU Khusus guna memastikan penetapan tarif memang hanya didasarkan kebutuhan biaya pemeliharaan dan pengembangan, serta memudahkan pengawasan oleh Komisi V DPR RI. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan bahwa pengusahaan jalan tol dapat dilakukan oleh BLU dimaksud dalam proses pembahasan RUU tentang Jalan di Komisi V DPR RI

Penulis:

Abstrak:
• SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing global menjadi salah satu penentu kesuksesan UMKM. • Pemerintah telah melakukan beberapa program kebijakan dalam pengembangan kapasitas SDM diantaranya pelatihan teknis, manajemen usaha, teknik pemasaran, bantuan modal atau akses terhadap pinjaman, bantuan peralatan, dan berbagai kegiatan pendampingan lainnya. • Program yang telah dijalankan pemerintah dalam pengembangan kapasitas SDM UMKM masih dihadapkan beberapa permasalahan diantaranya, pelatihan mandiri yang tidak terhubung dengan ekosistem digital, ketidaktahuan dan ketidakmampuan SDM dalam mengakses pembiayaan pemerintah.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
• Dalam melindungi dan meminimalisir ruang siber dari ancaman siber, maka diperlukan keamanan siber agar ruang siber dapat tetap berjalan. • Data GCI 2020 menunjukkan posisi keamanan siber Indonesia berada pada peringkat 24 jauh berada dibawah Singapura maupun Malaysia yang berada pada posisi 4 dan 5. • Berdasarkan data A.T. Kearney (2018) sektor khusus keamanan siber Indonesia masih sangat kurang bahkan masih belum hadir. • Laporan NCSI menyebutkan regulasi perundang-undangan di Indonesia masih lemah. • Dukungan belanja keamanan siber Indonesia masih relatif kecil. Berdasarkan data A.T Kearney (2018) menunjukkan, bahwa pada tahun 2017 anggaran belanja keamanan siber Indonesia hanya mencapai USD1.829 juta atau setara dengan 0,02 persen dari GDP.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Abstrak:
• ANRI sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional • Realisasi Pendapatan ANRI tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 secara keseluruhan terdapat penurunan sebesar -1,01 persen • Realisasi Belanja pegawai ANRI pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar - 14,77% atau Rp7,79 miliar • Realisasi Belanja barang ANRI pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -46,19% atau sebesar Rp49,85 miliar. • Realisasi Belanja modal ANRI pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar -95,23% atau sebesar Rp96,52 miliar.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
• Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan tingginya angka kemiskinan secara nasional. • Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. • Keberhasilan program PEN bergantung pada kondisi ketertiban dan keamanan. • Realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tumbuh rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun. • Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan adalah Kepolisian. • Kinerja Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan menunjukkan hasil yang menggembirakan berkaca dari dua indeks: GPI dan STI. • Berdasarkan penjelasan tersebut, skor GPI dan STI Indonesia masih menunjukkan posisi dalam jajaran negara damai di dunia pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Penulis:
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Bank Indonesia terus mengupayakan penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam penyelesaian transaksi bilateral/LCS dengan negara mitra dagang. Dengan begitu, maka dapat mengurangi ketergantungan penggunaan mata uang tertentu di pasar keuangan domestik, sehingga dapat mengurangi risiko kerentanan eksternal terhadap nilai tukar rupiah. • Kerjasama LCS dengan 3 negara mitra dagang, yaitu Malaysia, Thailand, dan Jepang menunjukkan tren peningkatan positif per tahunnya dan telah mencapai USD1,2 miliar per Juli 2021 dengan rata- rata USD177 juta/bulan. • Kesepakatan LCS masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Manfaat stabilisasi nilai tukar masih belum cukup signifikan disebabkan masih terbatas di 4 negara, dimana sebagian besar ekspotir masih menggunakan barang impor dari negara lain yang masih membutuhkan dolar AS. • Selain itu, penggunaan mata uang rupiah berisiko memiliki daya tarik lebih kecil karena ekspor Indonesia sampai tahun 2020 masih didominasi oleh komoditas (69 persen) dibandingkan dengan produk manufaktur (31 persen). • Perlu penguatan LCS bersama negara mitra agar cakupan transaksi lebih luas dan peningkatan ekspor produk manufaktur agar Indonesia memiliki peran besar dalam perdagangan dunia

Penulis:

Abstrak:
• DPR RI baru-baru ini mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih melindungi dan memperkuat industri baja nasional melalui kebijakan pengetatan impor, yang bertujuan agar industri dalam negeri dapat meningkatkan kinerjanya. • Industri baja dalam negeri cenderung menyambut optimis penerapan kebijakan ini, namun terdapat beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kekhawatiran industri hilir dalam mendapat produk baja yang lebih murah dan dengan kualitas yang lebih baik. Kedua, produksi baja dalam negeri hingga saat ini belum mampu untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. • Dengan demikian, pemerintah perlu lebih aktif dalam menginisiasi trade remedies, untuk menciptakan iklim industri agar berada di level playing field yang sama. Kedua, mendorong tingkat utilisasi ke level optimal dalam memenuhi permintaan dalam negeri.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.

Abstrak:
• Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020 dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. • Pemerintah telah menargetkan 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah pada 2025. • Dalam mendukung pembenahan tata kelola sampah rumah tangga nasional, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah, Pertama, KLHK mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan sampah rumah tangga di daerah sesuai kewenangannya. Kedua, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang akan ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. Ketiga, pemerintah daerah perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara memaksimalkan daur ulang sampah melalui Bank Sampah. Keempat, perlunya keterlibatan sektor swasta untuk peningkatan daur ulang.

Penulis:

Abstrak:
• Kemacetan di perkotaan di Indonesia telah menyebabkan kerugian ekonomi, penurunan manfaat urbanisasi serta peningkatan polusi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dikembangkan transportasi massal berbasis jalan yang dilakukan melalui integrasi transportasi antarmoda. • Tantangan pengembangan integrasi transportasi perkotaan diantaranya belum adanya rencana induk transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan, kurangnya koordinasi antara stakeholders yang terkait, kurang tersedianya fasilitas perpindahan antarmoda, serta implementasi regulasi lalu lintas yang belum sepenuhnya dilakukan. • Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu membuat roadmap pengembangan sistem angkutan massal yang terintegrasi antarmoda dan terpadu, dan pemerintah pusat perlu memastikan pemerintah daerah untuk melakukan langkah seperti membentuk kelembagaan, pengembangan fasilitas integrasi antarmoda, dan meningkatkan implementasi regulasi lalu lintas.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Abstrak:
• Keterbatasan teknologi yang dihadapi UMKM dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesinmesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan permasalahan kapasitas sumber daya manusia (SDM). • Untuk mengatasi kendala teknologi produksi UMKM, seharusnya bentuk kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan BRIN dapat tertuang dalam program pembentukan rumah produksi bersama sehingga dapat mempercepat rencana pemerintah. • Diperlukan pendampingan yang masif untuk pelaku UMKM terkait produksi dan teknologi. • Komisi VI dapat meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait lainnya diantaranya BRIN (termasuk LIPI yang saat ini diintegrasikan dengan BRIN), Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan K/L terkait lainnya untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program untuk pengembangan teknologi produksi UMKM.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
• Dalam RAPBN 2022, PNBP minerba ditargetkan sebesar Rp28,01 triliun dan PNBP panas bumi sebesar Rp1,55 triliun. • Kebijakan teknis untuk PNBP minerba antara lain melalui penguatan pengawasan penerimaan negara, peningkatan koordinasi antar instansi, dan peningkatan penyuluhan dan kepatuhan. Adapun untuk PNBP panas bumi antara lain penyempurnaan regulasi, penguatan tata kelola, peningkatan upaya efisiensi, dan penguatan data dan informasi. • Optimalisasi PNBP SDA sektor minerba dan panas bumi dapat dilakukan dengan peningkatan kinerja sektor minerba dan panas bumi sesuai dengan potensinya, mempercepat regulasi,, memperbaiki tata kelola dan sistem pengawasan PNBP, dan mendorong komitmen dari seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan perencanaannya.