Data Analisis Tematik APBN

Penulis: MUJIBURRAHMAN
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
• Sebagai negara yang besar dan kaya akan sumber daya alam dan terletak di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia sebagai negara strategis dan penting bagi negara lain di berbagai kawasan. • Perebutan kepentingan asing di Indonesia memicu konflik baru di masa depan atau apa yang disebut dengan Perang Asimetris. Peperangan yang tidak nampak nyata dengan hadirnya militer negara asing namun sangat berbahaya bagi keamanan nasional. • Perang Asimetris hanya dapat dimenangkan dengan SDM intelijen yang berkualitas. SDM intelijen Indonesia masih harus dibenahi terutama dari jumlah kelompok perwira. Selain itu, penguatan peran STIN dalam meningkatkan kualifikasi lulusan dengan penguasaan teknologi cyber menjadi kunci dalam menghadapi asimetric war

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
• Bank Tanah sendiri merupakan badan khusus yang mengelola tanah serta berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah • Manfaat Bank Tanah adalah sebagai penghimpun, pengelola, penilai, dan distributor tanah agar seluruh tanah yang ada dapat memberikan dan manfaat yang maksimal sesuai peruntukannya. • Namun, di sisi lain masyarakat menilai pembentukan Bank Tanah menimbulkan kontra yaitu anggaran yang besar, berpotensi menimbulkan monopoli tanah serta melegalkan perampasan tanah masyarakat, dan tumpang tindih dengan tupoksi Kementerian ATR/BPN. • Pemerintah dinilai perlu membentuk badan independen khusus untuk mengawasi kinerja Bank Tanah agar dalam pelaksanaannya

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Abstrak:
• Anggaran dan realisasi belanja Komisi Yudisial sepanjang 2013 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 42,4 persen atau rata-rata meningkat 6,1 persen per tahun. • Pada tahun 2020, anggaran dan realisasi menurun akibat pandemi Covid-19 masing-masing menjadi Rp80,2 miliar dan Rp80,5 miliar. • Pada outlook 2021, diperkirakan realisasi mencapai Rp106,2 miliar atau 97,07 persen. Pada tahun 2022, anggaran Komisi Yudisial meningkat tajam 68,56 persen menjadi Rp184,4 miliar. • Isu yang masih dihadapi Komisi Yudisial yakni, Kolaborasi Assessment Center, dan pengoptimalan program digitalisasi untuk sidang virtual. • Rencana Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melembagakan Assessment Center merupakan teknis yang strategis untuk menghasilkan hakim agung, panitera dan ketua pengadilan yang semakin bermutu. • Sidang secara virtual dapat mempercepat penyelesaian perkara hingga mencapai empat sampai lima perkara per hari.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Salah satu usulan Apeksi dalam RUU HKPD adalah penambahan jenis pajak khusus bagi pemerintah kota, yaitu pajak sampah. • Pengenaan pajak sampah dinilai akan lebih efektif dibandingkan dengan pemungutan retribusi sampah dalam mendukung penanganan sampah di perkotaan. • Pengenaan pajak sampah ini juga sejalan dengan banyaknya timbulan sampah yang ada di kota metropolitan Indonesia. • Timbulan sampah pada daerah perkotaan rata-rata di atas 1.000 ton per hari. • Tingginya timbulan sampah ini menjadi persoalan pelik bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan sampah. • Pajak sampah dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mengurai permasalahan sampah di perkotaan. • Pengenaan pajak sampah ini tentunya dapat dilakukan ketika ekonomi Indonesia sudah mulai pulih agar tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM

Abstrak:
• Setelah empat tahun beroperasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Padahal potensi KEK Arun sangat besar dilihat dari luas KEK, lokasi KEK, industri utama dan lain-lain. • Beberapa permasalahan mengapa KEK Arun belum optimal yaitu masih kurangnya kualitas pengelola KEK Arun, kebijakan yang masih kusut, belum optimalnya implementasi intensif fiskal serta publikasi dan promosi KEK Arun masih kurang. • Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu evaluasi mendalam direksi dan pengelola KEK, khususnya terkait pengelolaan lahan KEK Arun; perbaikan sistem OSS dan sistem penunjang lainnya; serta publikasi sangat perlu digenjot di berbagai media, bahkan jika perlu pemerintah mengintegrasi informasi tentang KEK Arun pada media ekonomi antarnegara

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
• Pemerintah telah menggaungkan rencana penerapan transformasi digital di Indonesia. Hal tersebut tentu perlu didukung dengan layanan internet yang berkualitas. Baik secara coverage area maupun kecepatan aksesnya. • Berdasarkan data Speedtest Global Index tahun 2020, Indonesia memiliki akses internet mobile broadband dengan kecepatan download rata-rata 14,16 Mbps dan upload 9,50 Mbps, yang memposisikan Indonesia pada peringkat ke-120 dunia. • Akses 5G menawarkan kecepatan 10-100 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G. Serta memiliki latensi yang super rendah (ultra low latency). • Industri dan segenap pemangku kepentingan harus memastikan standar keamanan dalam penerapan teknologi terbaru dan memberikan jaminan keamanan terhadap kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. • Percepatan pemenuhan kebutuhan spektrum frekuensi dan penghapusan digital divide perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
• Penggunaan dana TKDD baik tahun 2020 lalu, maupun 2021, sebagian besar dialokasikan bagi percepatan penanganan Pandemi Covid-19. • Realisasi anggaran TKDD sebesar Rp762,53 triliun pada tahun 2020, dan alokasi TKDD sebesar Rp795,48 triliun di tahun 2021. • Selain itu, Pemerintah Pusat juga menetapkan beberapa regulasi yang mendorong percepatan realisasi APBD di daerah agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. • Namun, hingga Juli 2021, realisasi belanja APBD di seluruh pemda baru sebesar 33,08%, lebih rendah dari capaian belanja daerah pada periode yang sama tahun 2020. • Beberapa faktor yang mendorong rendahnya realisasi belanja APBD di daerah diantaranya terkait pola pengelolaan belanja daerah, integrasi sistem SIPD yang belum optimal, hingga permasalahan teknis terkait aspek regulasi di daerah.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
• Pada TA 2020, Komnas HAM telah mengadakan 6 kali revisi DIPA dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp104.058.932.000 menjadi sebesar Rp105.534.794.000. • PNBP Komnas HAM mengalami penurunan dari 2018-2020 disebabkan adanya peningkatan kedisiplinan pengelola keuangan untuk mengembalikan sisa belanja secepat mungkin sebelum tahun anggaran berakhir, penurunan pendapatan jasa giro, serta peningkatan kedisiplinan pengelola keuangan dalam melaksanakan anggaran yang mengakibatkan menurunnya penerimaan kembali belanja barang TAYL. • Realisasi Belanja TA 2019 meningkat sebesar 15,38 persen sedangkan pada TA 2020 menurun sebesar -1,61 persen. • Penurunan Belanja pada TA 2020 disebabkan karena pandemi Covid19 yang menyebabkan kegiatan menjadi terhambat. • Sepanjang TA 2020, Komnas HAM mengalokasikan belanja barang dan belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-19 masing-masing sebesar Rp 3.017.926.000 dan Rp183.342.000.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
• Pemerintah berencana mengenakan tarif cukai pada produk plastik sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2022 dan merupakan bagian dari upaya perluasan basis pajak, sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara. • Hasil penelitian menunjukkan kenaikan 1% harga kantong plastik akan menurunkan permintaan sebesar 0,96% dan pengenaan tarif cukai 20% berpotensi meningkatkan penerimaan cukai hingga Rp1,6 triliun. • Di sisi lain, ekstensifikasi cukai pada produk plastik akan berdampak pada dunia usaha, khususnya sektor makanan dan minuman, serta industri plastik padat karya. • Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) menyebutkan bahwa rencana penerapan cukai produk plastik berpotensi menghambat investasi hingga USD5 miliar atau setara Rp69 triliun. • Pemerintah perlu menyelesaikan pembahasan mengenai pengenaan cukai atas produk plastik tersebut bersama DPR, baik detail produk plastik yang menjadi objek cukai, roadmap, mekanisme pungutan, dan mengkaji besaran tarifnya. • Selain pengenaan tarif cukai, pemerintah perlu menjalankan bentuk pengendalian pengelolaan sampah dari dua sisi, yaitu pengelolaan dan pemilahan sampah di hilir serta pengedukasian masyarakat.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE

Abstrak:
• DPP Bangka Belitung merupakan salah satu dari 10 destinasi prioritas. Penetapan 10 destinasi prioritas merupakan amanat presiden Joko Widodo, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B652/Seskab /Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal arahan Presiden RI mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet pada 4 Januari 2016. • Berdasaarkan RPJMN tahun 2020 - 2024, pengembangan destinasi pariwisata prioritas menjadi salah satu major project pemerintah sampai dengan tahun 2024. • Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah 7 kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, pendapatan pajak sektor pariwisata meningkat selama sebelum pandemi, akan tetapi mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. • Pemerintah perlu mangkaji lebih dalam tentang isu kebencanaan dan lingkungan hidup, mengingat Provinsi Bangka Belitung adalah bekas daerah pertambangan

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.

Abstrak:
• Potensi HHBK saat ini sebesar 66 juta ton. Namum, pengembangan dan pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. • Produksi HHBK tahun 2020 sebesar baru 558 ribu ton dengan PNBP sebesar Rp4,2 miliar. • Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan HHBK: ➢ Perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pemanenan, dan perlakuan pascapanen, sehingga masyarakat memperoleh hasil jumlah dan kualitas yang memuaskan. ➢ Pentingnya dilakukan penyusunan data dasar tentang HHBK terkait dengan potensi, luasan, ragam HHBK, nilai produk, sebaran dan pemasarannya. ➢ Perlu mengatur program pengembangan HHBK melalui agroforestry, baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan ➢ Pentingnya roadmap menyangkut pengembangan HHBK

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Abstrak:
• Pada 2020, kinerja sektor penerbangan terkontraksi hingga negatif 53,01 persen (yoy). Hingga Semester I-2021, juga masih terkontraksi negatif 17,24 persen (yoy). • Terbatasnya likuiditas, beratnya beban operasional, dan tekanan beban utang bagi sektor penerbangan masih akan menjadi tantangan dan masalah terbesar hingga 2023. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan pemerintah, antara lain: a) Memastikan dan mempercepat proses vaksinasi guna menuju domestic herd immunity. b) Mempercepat pemberian subsidi PSC dan biaya kalibrasi pada 2021. c) Perlunya afirmative policy lainnya, seperti insentif perpajakan (khususnya pajak penghasilan dan pajak bahan bakar), insentif penurunan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan, dan fleksibilitas pembayaran biaya yang harus dibayarkan kepada sejumlah BUMN.

Penulis: RAHAYUNINGSIH

Abstrak:
• Transfumi adalah program Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan berbagai stakeholders salah satunya melalui sinergi dengan Mercy Corps Indonesia untuk melakukan transformasi usaha mikro dari informal ke formal bagi usaha mikro (UMik). • Indikator utama trasfumi di tahun 2021 adalah terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMik yang kemudian akan berlaku sebagai identitas dan legalitas usahanya. • BKPM mencatat jumlah pengajuan NIB melalui sistem OSS tahun 2020 lalu mencapai 1.519.551 NIB. Apabila dilihat dari sisi usaha mikro sebanyak 63.955.369 dan Unit Usaha Kecil sebanyak 193.959 Unit, ternyata baru 1,9 persen dari total usaha mikro dan kecil yang memiliki NIB.