Data Analisis Tematik APBN

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.

Abstrak:
• Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove 150.000 ha di tahun 2021 dan 600.000 ha di tahun 2024. • Pada tahun 2021, rehabilitasi mangrove dari bulan Januari sampai dengan Mei 2021 baru mencapai 1.103 ha atau baru terealisasi 0,73 persen dari target tahun 2021 sebesar 150.000 ha. • Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pertama, upaya melindungi propagul mangrove yang jatuh ke tanah dengan membuat pemecah ombak. Kedua, melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk rehabilitasi hutan mangrove. Ketiga, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial- ekonomi masyarakat sebagai penerima manfaat. Keempat, peranan perguruan tinggi yang mencakup riset untuk ketersediaan bibit mangrove. Kelima, menyelaraskan standar biaya rehabilitasi lahan yang telah ditetapkan KLHK dan pemerintah daerah.

Penulis:

Abstrak:
• Pembangunan PBLN masih menjadi prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020- 2024 dengan target 18 unit. Namun, masih terdapat beberapa kendala, antara lain: penentuan garis batas negara yang belum tuntas, buruknya akses dan kualitas infrastruktur jalan menuju kawasan PLBN, permasalahan terkait pembebasan lahan, dan masih ditemukan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang yang terbatas. • Atas kendala tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah: a) Kementerian PUPR melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dalam mengatasi berbagai kendala yang menghambat. b) Penataan ulang serta peningkatan sarana dan prasarana PLBN melalui sinergi dan koordinasi antar stakeholders. c) Memastikan pembangunan PLBN yang sedang dan akan dilaksanakan telah terintegrasi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung. d) Kementerian PUPR dapat berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar pembangunan PLBN dapat sekaligus dengan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap.

Penulis:

Abstrak:
• Produksi gula selama kurun waktu 2015-2019 belum beranjak naik, bahkan semakin menurun. Tahun 2015, produksi gula nasional mencapai angka 2.5 juta ton dari luas areal sebesar 443.651 ha, tetapi pada tahun 2020, luas areal hanya 416.982 ha dengan produksi gula total diperkirakan 2.18 juta ton sementara untuk gula konsumsi sebesar 2,8 juta ton. Sehingga terdapat kekurangan 620 ribu ton yang selama ini dipenuhi oleh impor. • Untuk mengejar produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian importasi gula, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III berencana membentuk holding pabrik gula yang bernama SugarCompany atau SugarCo. • Produktivitas gula nasional sangat tergantung pada pembenahan dari sisi on farm dan off farm.

Penulis:

Abstrak:
• Kurang menariknya investasi di sektor migas RI ditandai dengan menurunnya investasi serta tidak tercapainya target investasi di sektor ini. • Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan investasi hulu migas terus mengalami penurunan diantaranya: Pertama, investasi hulu migas semakin lama didominasi oleh investasi produksi dan pengembangan sedangkan investasi eksplorasi menurun berdampak pada minimnya upaya pemboran sumur wildcat. Kedua, iklim investasi yang kurang menarik. Ketiga, ketidakpastian mengenai peraturan perundang-undangan dan imbal dari hasil investasi. • Rekomendasi yang dapat diberikan: Pertama, menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui akselerasi penyederhanaan perizinan, PTSP, perizinan online, keterbukaan pengelolaan data, mempercepat birokrasi, dan memperbaiki tata kelola migas. Kedua, meningkatkan program kerja pemboran sumur, workover, dan pemeliharaan sumur. Ketiga, memastikan adanya harmonisasi aturan yang dikeluarkan dengan implementasi di lapangan.

Penulis:
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang akan dijalankan pemerintah adalah Alternative Minimum Tax (AMT), dengan tarif 1% dari penghasilan bruto WP Badan. • Rencana penerapan AMT timbul akibat maraknya WP Badan yang mengaku rugi fiskal selama bertahun-tahun, namun bisnisnya tetap beroperasi. • Terdapat tiga macam desain AMT yang diterapkan berbagai negara, (a) AMT yang menjadikan omzet sebagai basis pajak; (b) AMT yang menyasar pada nilai buku aset usaha sebagai basis pajak; dan (c) restrukturisasi perhitungan penghasilan kena pajak (modified-income minimum tax). • Pemerintah perlu menimbang beberapa hal sebelum menerapkan AMT, yaitu tarif 1% diharapkan tidak membebani cashflow perusahaan yang merugi, karena tetap harus membayar pajak minimum sesuai AMT, dan penerapan AMT di tengah pandemi diharapkan tidak bertentangan dengan konsep pajak penghasilan itu sendiri. • Untuk itu, pemerintah dapat melakukan beberapa hal sebelum menerapkan pajak AMT, yaitu penentuan kriteria subjek pajak, desain perhitungan AMT, dan kepastian bagi WP untuk tetap dapat memanfaatkan insentif pajak.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Abstrak:
• Kegiatan Prioritas (KP 1) merupakan salah satu kegiatan yang direncanakan pemerintah untuk dapat mewujudkan Program Prioritas (PP) Pembangunan Wilayah Papua dalam Prioritas Nasional (PN) No. 2 RKP 2022. • Secara umum, sebelum pandemi menyerang, kinerja indikator pembangunan di wilayah Papua sudah menunjukkan arah perbaikan selama beberapa tahun terakhir. • Pemerintah menargetkan perbaikan yang cukup signifikan pada seluruh indikator pembangunan wilayah Papua pada tahun 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus menggiatkan pengembangan KP 1. • Adanya tren penurunan investasi di wilayah Papua, masih belum optimalnya investasi pada sektor- sektor ekonomi krusial pendukung proyek KP 1, serta belum masuknya pemain industri utama di KI/KEK masih menjadi tantangan. • Meningkatkan dan mempromosikan investasi di wilayah Papua, promosi spesifik investasi pada sektor ekonomi krusial, serta menggiatkan pendekatan pada industri-industri yang disasar dapat menjadi solusi.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
• Indonesia termasuk sebagai salah satu negara tertinggal dalam migrasi ke siaran TV digital atau Analog Switch Off (ASO). • Rencananya siaran TV digital akan diselenggarakan dalam lima tahapan, yang berakhir paling lambat 2 November 2022. • Penerapan siaran TV digital memiliki beragam keunggulan seperti efisiensi spektrum frekuensi, kualitas siaran lebih optimal, maupun efektivitas industri penyiaran. • Dengan penerapan siaran TV digital, pemerintah berharap mendapatkan digital dividend. • Menurut Boston Consulting Group (2017) manfaat atas digital dividend diantaranya potensi peningkatan PDB, potensi pajak dan PNBP, munculnya bisnis baru, serta terciptanya lapangan kerja. • Tantangan dalam mendukung siaran migrasi TV digital yakni infrastruktur spektrum frekuensi, kesiapan masyarakat, serta ketersediaan STB

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.

Abstrak:
• Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman RI, terjadi kenaikkan laporan/pengaduan yang dilakukan masyarakat sepanjang tahun 2020. • Dilihat dari pihak terlapornya, sebanyak 39,59% pengaduan masyarakat ditujukan untuk pemerintah daerah. Sementara dilihat dari maksud/tujuan laporan, sebanyak 1.621 laporan merupakan laporan terkait penanganan Covid-19. • Dari seluruh laporan terkait penanganan Covid-19, sebanyak 83,04% ditujukan terkait penyaluran bantuan sosial. • Dari Berbagai persoalan teknis, data, dan mal-administrasi terkait penyaluran bansos, berpotensi memengaruhi efektivitas bansos sebagai jaring pengaman sosial sehingga tidak efektif dalam menekan peningkatan angka kemiskinan. • Beberapa langkah perlu dilakukan pemerintah diantaranya: (1) Pemutakhiran data DTKS dengan kolaborasi antara Kemensos dan Kemendagri; (2) Penguatan fungsi dan peranan Ombudsman RI untuk mengawasi pelayanan publik.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
• Perkembangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian RI selama 11 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. • Pada tahun 2017 realisasi PNBP kepolisian mengalami lonjakan penerimaan sebagai dampak reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian. • Perkembangan penerimaan PNBP Kepolisian dari pelayanan SKCK menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp19,34 miliar (2010) menjadi Rp264,84 miliar (2017). Kemudian terus meningkat hingga tahun 2019. Proporsi Penerimaan SKCK juga terus mengalami peningkatan. Namun pada 2020 mengalami penurunan sebagai dampak Covid-19 • Penerimaan PNBP dari pelayanan SKCK sesudah diterapkan SKCK online lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya pelayanan SKCK online. • Pelayanan SKCK masih terdapat banyak kekurangan: 1) Belum ada standar pelayanan publik; 2) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan; 3) Rendahnya integritas; 4) Belum muncul efek jera.

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.

Abstrak:
• Pada tahun 2020 anggaran perlindungan sosial dalam PEN telah terealisasi Rp220,39 triliun dan di tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp150,88 triliun dengan dominasi program bantuan sosial. • Berdasarkan klaim pemerintah, cakupan bantuan sosial dalam perlindungan sosial semasa pandemi Covid-19 sudah menyentuh 60 persen dari penduduk miskin di Indonesia (dua kali lipat dibandingkan bansos reguler). • Program perlindungan sosial masih memiliki tantangan tersendiri di masing-masing sub, dengan program bantuan sosial yang dihadapkan dengan masalah ketepatsasaran, akurasi, efektivitas serta efisiensi program; dan jaminan sosial yang masih belum optimal jumlah kepesertaannya. • Seyogyanya fokus pemerintah dalam merancang program perlindungan sosial adalah memperbaiki akurasi target serta efektivitas program- program bantuan sosial. Sedangkan untuk perluasan cakupan/kepesertaan lebih tepat diaplikasikan kepada jangkauan program yang bersifat jaminan sosial.

Penulis:
Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
• Dalam dokumen KEM-PPKF 2022 setidaknya terdapat delapan agenda reformasi SKN, dua diantaranya adalah penguatan Puskesmas dan peningkatan rumah sakit terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPKT). • Terdapat 171 kecamatan atau 2,4 persen dari jumlah kecamatan di Indonesia yang belum memiliki Puskesmas. • Walaupun jumlah rumah sakit di Indonesia meningkat, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pertama, terkait 7 kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit; kedua, terkait kurangnya pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di rumah sakit; dan ketiga, terkait rendahnya rasio ketersediaan tempat tidur • Pada tahun 2022, pemerintah terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan membangun beberapa Puskesmas dan rumah sakit.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 diantaranya ialah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas salah satunya untuk pemenuhan sarpras pendidikan dan sejalan dengan arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2022. • Kondisi sarpras pendidikan per Juni 2021 untuk ruang kelas dengan kondisi baik jumlahnya masih lebih sedikit dari ruang kelas yang mengalami kerusakan pada tingkat pendidikan SD dan kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikan lainnya. Begitu juga dengan ketersediaan TIK yang masih jauh dari cukup. • Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan sarpras pendidikan, diantaranya ialah kualitas data yang rendah, pendanaan, pengelolaan sarpras oleh sekolah yang masih belum baik, dan faktor geografis.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan tahun 2021 ditargetkan Rp1 triliun dan tahun 2024 ditargetkan menjadi Rp12 triliun. • Dengan meningkatnya PNBP perikanan ini, maka Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan juga seharusnya direvisi dengan sistem bagi hasil secara proporsional. • Menurut Pasal 11 ayat (3) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan), DBH Perikanan merupakan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA), namun hanya DBH perikanan yang pembagian hasilnya disamaratakan dengan daerah bukan penghasil. • Perumusan DBH Perikanan secara proporsional dibangun menggunakan proksi persentase dari kontribusi produksi ikan dari masing-masing daerah dan subsidi silang terbukti lebih proposional.

Penulis:

Abstrak:
▪ Pembangunan rumah susun perkotaan merupakan Proyek Prioritas Strategis dalam RKP tahun 2022 guna memenuhi target 70% rumah tangga dengan hunian layak pada 2024. ▪ Beberapa masalah terkait program rumah susun perkotaan yaitu kondisi lahan untuk rumah susun yang belum clean and clear, kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum semua mendukung, belum terciptanya pasar rusun yang terjangkau, belum memadainya penyederhanaan perizinan dan administrasi, pengimplementasian KPBU sebagai sumber pendanaan alternatif belum terlaksana sepenuhnya, serta masih terdapat berbagai masalah ketika rusun telah selesai dibangun dan pada tahap pemasaran. ▪ Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah: a. Kementerian PUPR harus lebih cepat melakukan koordinasi dengan lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah. b. Memperkuat evaluasi dan pengawasan. c. Memasukkan klausul penyertaan notaris pada pembuatan PPJB dalan regulasi pengadaan rusun.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Abstrak:
• PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kaltim mendapat penugasan oleh pemerintah untuk membangun pabrik pupuk di Teluk Bintuni. • Proyek ini terdiri dari proyek amurea dan methanol, yang ditargetkan rampung pada kuartal IV tahun 2027. • Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pabrik pupuk ini, seperti permasalahan pasokan listrik yang belum sepenuhnya terpenuhi, akses jalan, dan penentuan lahan pabrik. • Untuk itu diperlukan komitmen dan sinergitas berbagai kementerian terkait, PT PI/PKT, dan pihak terkait lainnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan pabrik pupuk tersebut.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
• Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan dicapai melalui pengembangan PLTS. Namun, kapasitas terpasang untuk PLTS pada tahun 2019 baru mencapai 63,7 GW, tertinggal jauh dibandingkan potensi yang mencapai 207 GW. Artinya, masih terdapat potensi besar untuk mengembangkan PLTS di sektor ketenagalistrikan. • Permasalahan dalam pengembangan PLTS antara lain disebabkan rumitnya pengadaan lahan, birokrasi perizinan yang berbelit, tingginya pembiayaan investasi di awal, tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi, dan mahalnya biaya komponen pembangunan PLTS. • Hal yang dapat dilakukan Pemerintah antara lain mendorong kerja sama dalam pengadaan lahan, melakukan simplifikasi birokrasi, memberikan skema pembiayaan investasi, memberikan skema insentif ataupun subsidi, dan meningkatkan peran lintas sektor untuk menekan biaya komponen dalam pembangunan PLTS.