Data Analisis Tematik APBN

Penulis:
MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.
Abstrak:
▪ Tahun 2020, biaya haji yang ditentukan pemerintah adalah sebesar Rp35.200.000 dari nilai riil Rp70.000.056, sisa dari nilai riil tersebut merupakan subsidi biaya haji. ▪ Biaya haji tahun ini diperkirakan naik mencapai Rp44.300.000. Komponen yang menyumbang kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah program kesehatan yang sebesar Rp6.600.000. ▪ Selisih antara biaya haji riil dan yang dibayarkan per jamaah mengindikasikan bahwa total subsidi biaya haji yang diambil dari BPKH mencapai Rp7 triliun per tahun. Potensi kenaikan subsidi ini setiap tahunnya diprediksi selalu ada. Selain itu, potensi hadirnya tambahan kuota juga memungkinkan

Penulis:
Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
• Pada Februari 2021, jumlah pengangguran turun menjadi 8,75 juta orang dari 9,77 juta orang di Agustus 2020. Jumlah ini masih lebih tinggi dari periode-periode sebelum pandemi terjadi. • Salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan pengangguran adalah Kartu Prakerja. Hasil dari program ini salah satunya adalah 35 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur mendapat pekerjaan pasca pelatihan. • Tingkat kepesertaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 khususnya para pencari kerja, buruh yang terkena PHK dan dirumahkan dalam Program Kartu Prakerja masih rendah, seharusnya merekalah yang mendapatkan prioritas kepesertaan Program. • Peminat pelatihan bidang teknologi informasi (TI) pada Program Kartu Prakerja masih rendah. Padahal kebutuhan SDM TI akan semakin meningkat tiap tahunnya.

Penulis:
SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
▪ Pada tahun 2020, perbaikan kebijakan dilakukan melalui perubahan penyaluran Dana BOS, transfer dana dilakukan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening sekolah ▪ Pada tahun 2021, anggaran BOS dialokasikan sebesar Rp52,5 triliun yang akan disalurkan kepada 216.662 sekolah di seluruh Indonesia. ▪ Pokok-pokok kebijakan BOS tahun 2021 diatur sesuai dengan Permendikbud No. 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu: pertama, nilai satuan biaya bantuan operasional sekolah bervariasi sesuai karakteristik daerah. Kedua, penggunaan Dana BOS tetap fleksibel, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. Ketiga, pelaporan penggunaan BOS dilakukan secara daring.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
• KKP menargetkan konsumsi ikan mencapai 62,50 kilogram per kapita tahun 2024. • Untuk mendukung target tersebut, KKP menetapkan 5 koridor logistik perikanan yang menghubungkan pusat pengumpulan dan pusat distribusi. • Terdapat beberapa fokus dalam regulasi tersebut. Pertama adalah menurunkan beban biaya logistik. Kedua, perluasan akses pasar. • Adapun rekomendasi untuk menurunkan biaya logistik diantaranya, pertama, pemberian insentif pada jasa pengangkut ikan dari hulu ke hilir pada 5 koridor, dengan meringankan pajak jasa pengangkut baik BUMN maupun swasta. Kedua, KKP harus memprioritaskan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk wilayah Indonesia Timur. • Rekomendasi untuk perluasan pasar, yaitu, pertama, meningkatkan bantuan cold storage di Indonesia Timur kepada nelayan khususnya jenis cold storage portable. Kedua adalah mengoptimalkan KEK Morotai sebagai koridor logistik perikanan dan pusat industri perikanan

Penulis:

Abstrak:
• Dalam rangka mengurangi angka backlog dan RTLH terutama pada kelompok MBR, maka pemerintah mengadakan program BSPS. Kontribusi BSPS selama tahun 2015 – 2019 yaitu 735.856 unit dari target sebesar 1.500.000 unit. • Dalam perjalanannya, program BSPS masih menghadapi beberapa kendala, antara lain: a. Sosialiasi yang kurang dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL); b. Kualitas rumah program BSPS yang tidak layak; c. Perbedaan harga material dan upah tukang di tiap daerah; dan d. Persyaratan rumah dalam PKRS. • Alternatif kebijakan terhadap kendalakendala BSPS yaitu: a. Pengawasan kinerja TFL secara berkelanjutan. b. Evaluasi perekrutan TFL dan kerja sama dengan akademisi dalam pengerjaan rumah BSPS. c. Revisi terhadap besaran nilai BSPS dengan menyesuaikan IKK tiap daerah. d. Meninjau kembali aturan penilaian kelayakan rumah PKRS.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Abstrak:
• Indonesia Financial Group (IFG) resmi ditetapkan sebagai bagian badan usaha milik negara yang merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang investasi, perasuransian, dan penjaminan. • Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin operasional kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No KEP19/D.05/2021. IFG Life yang juga sebagai anak usaha IFG akan menerima migrasi polis asuransi dari nasabah PT Asuransi Jiwasraya hasil restrukturisasi. • IFG harus mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dari semua anggota holding tanpa terkecuali. Serta diperlukan pengawasan ketat baik dari Kementerian BUMN, BPK serta DPR RI.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
• Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW diprediksi akan selesai pada tahun 2029. Per November 2020, realisasinya baru mencapai 233 unit atau 27,81 persen. Hal ini disebabkan kurangnya proyeksi perhitungan kebutuhan listrik nasional. • Dengan keterlambatan ini, Indonesia berisiko dihadapi oversupply listrik dan meningkatnya beban keuangan negara akibat skema dalam negosiasi kontrak. • Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah ialah Pemerintah dapat melakukan renegosiasi dan koordinasi dengan pihak swasta, misalnya dengan menawarkan penundaan pelaksanaan proyek. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan proyeksi perhitungan kebutuhan listrik yang menitikberatkan pada realisasi angka capaian pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik nasional.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan hambatan dalam masalah global yang terkait Hak Asasi Manusia (HAM), ketimpangan gender, dan indikator pembangunan. • Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan KtP/A dan TPPO yaitu dengan memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Non Fisik PPA) atau dana pelayanan PPA mulai tahun 2021. • Juknis DAK Non Fisik PPA saat ini telah meningkatkan pengelolaan melalui mekanisme pengalokasian yang melibatkan partisipasi daerah (bottom up), pengelolaan sudah terintegrasi melalui aplikasi Simfoni PPA dan Aladin yang mengakomodasi proses pengusulan hingga sinkronisasi usulan, perencanaan dan penganggaran telah berbasis output dan outcome, serta penyaluran dana sudah berbasis laporan kinerja penyerapan dan penggunaan.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan hambatan dalam masalah global yang terkait Hak Asasi Manusia (HAM), ketimpangan gender, dan indikator pembangunan. • Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan KtP/A dan TPPO yaitu dengan memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Non Fisik PPA) atau dana pelayanan PPA mulai tahun 2021. • Juknis DAK Non Fisik PPA saat ini telah meningkatkan pengelolaan melalui mekanisme pengalokasian yang melibatkan partisipasi daerah (bottom up), pengelolaan sudah terintegrasi melalui aplikasi Simfoni PPA dan Aladin yang mengakomodasi proses pengusulan hingga sinkronisasi usulan, perencanaan dan penganggaran telah berbasis output dan outcome, serta penyaluran dana sudah berbasis laporan kinerja penyerapan dan penggunaan.

Penulis:
SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
• Rendahnya APK PT salah satunya disebabkan biaya pendidikan perguruan tinggi yang belum terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. • Pada tahun 2020 baru sekitar 30,85 persen kelompok usia produktif 19- 24 tahun di Indonesia yang menempuh pendidikan di PT. • Kemendikbud menyelenggarakan program KIP Kuliah untuk meningkatkan APK PT. Dalam dua tahun ini, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian terhadap biaya pendidikan dan biaya hidup. Tindakan ini merupakan signal positif yang diberikan Kemendikbud atas kendala yang ada pada tahun pertama penyelenggaraan KIP Kuliah. • Namun, mengingat ini merupakan program lanjutan dari Bidikmisi dengan penerima manfaat yang lebih besar, maka Kemendikbud juga dapat memberikan perhatian pada kendala-kendala yang masih dihadapi selama penyelenggaraan program Bidikmisi agar kendala yang ada dapat diminimalisir

Penulis:
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.
Abstrak:
• Sejak 2015, sudah tiga alutsista TNI AL mengalami kecelakaan yaitu KRI Pulau Rencong 622 (2018), KRI Teluk Jakarta 541 (2020) dan KRI Nanggala 401 (2021). • Berdasarkan kebijakan MEF, Capaian MEF TNI AL hingga MEF tahap II (2015-2019) baru mencapai di bawah 50 persen dari postur ideal alutsista AL. • Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu alasan yang harus dipertimbangkan untuk mempercepat modernisasi alutsista AL. • Realisasi anggaran matra laut (AL) tumbuh tertinggi kedua setelah matra udara (AU) atau meningkat 12,85 persen pertahun naik dari Rp6,6 triliun pada 2010 menjadi Rp19,5 triliun pada 2019.

Penulis:
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
• Kerjasama Kemendagri dengan berbagai instansi dalam pengelolaan data kependudukan dengan beberapa instansi menuai sejumlah permasalahan • Pertama, sangat terbatasnya definisi dan ruang lingkup data pribadi dalam UU Adminduk dan PP No. 40 Tahun 2019; • Kedua, akses yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa tidak diatur secara rinci di dalam peraturan; • Ketiga, dengan ketidakjelasan batasan tersebut, mengakibatkan tidak adanya jaminan bahwa perusahanan yang mendapatkan akses tidak melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dari data-data kependudukan yang diaksesnya • Diperlukan adanya tinjauan ulang terkait kerjasama tersebut serta dibutuhkan suatu aturan perlindungan data yang komprehensif oleh Kemendagri dalam kerjasama pemberian akses data kepada sejumlah pihak swasta

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Kepolisian menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. • ASEAN sebagai organisasi kawasan memiliki kerjasama kepolisian yang dikenal dengan ASEAN National Police (ASEANAPOL). • Aspek paling penting dalam mendukung fungsi kepolisian adalah dukungan anggaran dari negara. • Jumlah anggaran Indonesia lebih dari dua kali anggaran Filipina bahkan lebih dari empat kali Singapura, apalagi Thailand. • Namun apabila anggaran tersebut dibagi berdasarkan jumlah penduduk, Posisi Indonesia jauh di bawah Singapura dan sedikit di bawah Filipina. • Besaran dukungan anggaran tersebut sejalan dengan hasil survei “Reliability of police services” • Singapura memperoleh indeks Reliability of police services paling tinggi diantara negara-negara lain di ASEAN. Indonesia berada posisi ke-4, masih berada sedikit di atas Filipina dan jauh di atas Thailand.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D

Abstrak:
• Produksi unggas dalam negeri surplus 20,78 persen dari konsumsi. • Meskipun produksi unggas surplus, Industri unggas dalam negeri berpotensi mengalami tekanan impor ayam dari Brazil. Hal ini disebabkan Indonesia kalah di forum WTO menghadapi tuntutan Brazil. • Tekanan yang akan dihadapi yaitu persaingan harga dan volume ayam ras. Harga ayam Brazil lebih murah Rp6.473 per kg atau lebih murah 31,29 persen dari Indonesia. Sedangkan Volume ayam dari Brazil untuk ekspor lebih besar 247,76 persen dari surplus ayam nasional. • Upaya yang perlu dilakukan pemerintah yaitu memperbaiki harga komoditas jagung, membuat harga eceran terendah untuk daging ayam sebesar Rp23.500 per kg, dan membangun kemitraan antara peternak dengan industri makanan olahan baik yang berorientasi ekspor maupun pemenuhan domestik.

Penulis:

Abstrak:
▪ Pada 2015-2019, terdapat 330 jembatan gantung yang telah dibangun pemerintah. Namun, Pemda keberatan dengan besarnya anggaran pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk jembatan gantung yang telah dihibahkan menjadi BMD. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kemampuan dan ruang fiskal daerah. ▪ Ada beberapa alternatif kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah antara lain: a. Perlu adanya pemeliharaan jembatan gantung dalam ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan, b. Mendorong penggunaan dana desa untuk pemeliharaan jembatan gantung, c. Mempertimbangkan kemampuan pemeliharaan lanjutan dalam proses perencanaan, dan d. Kementerian Desa PDTT berkoordinasi dengan K/L terkait guna mendorong peran swasta dan pemerintahan provinsi dalam pemeliharaan jembatan gantung.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
• Dengan 99 persen usaha mikro terdapat ketidakseimbangan struktur antara jumlah pelaku usaha mikro dengan usaha menengah dan besar. • Jumlah pendamping belum mampu mencapai angka ideal 1 pendamping 1 kecamatan. Disisi lain urusan UMKM khususnya mikro belum menjadi prioritas mayoritas Pemda Kab/Kota hal ini tercermin dari alokasi anggaran dalam APBD. • Berkenaan dengan pendampingan UMKM, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pendamping seperti kurangnya pelatihan terhadap pendamping, Wilayah binaan yang cukup luas dan beban binaan yang cukup besar.

Penulis: Dr.Tr. Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
• Perubahan iklim adalah salah satu eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam memitigasi GRK tersebut Indonesia telah melakukan pasar karbon sejak tahun 2005. • Peluang untuk mengembangkan pasar karbon Indonesia sangat besar, diantaranya Indonesia memiliki lahan gambut seluas 7,5 ha, mangrove 3,1 juta ha, dan hutan seluas 180 juta ha. • Tantangan yang masih dihadapi dalam pasar karbon diantaranya: 1) rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan; 2) Belum adanya payung hukum; 3) Rendahnya kapasitas SDM dan penelitian tentang potensi karbon Indonesia; dan 4) Mekanisme pasar karbon yang terbatas. • Rekomendasinya antara lain: 1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan; 2) Mempercepat lahirnya Perpres; 3) Pendidikan vokasi dan insentif