Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Terdapat 6 jenis insentif pajak yang diperpanjang oleh pemerintah hingga 30 Juni 2021 guna membantu Wajib Pajak dalam menghadapi dampak Covid-19. • Insentif pajak pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 56,7% atau sebesar Rp55,03 triliun dari total yang dianggarakan. • Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran insentif pajak pada tahun 2020, sehingga penyaluran insentif pajak tidak berjalan secara optimal. • Tantangan dalam pemberian insentif pajak pada tahun 2021 diantaranya adalah pemberian insentif pajak yang tidak tepat sasaran. • Adanya potensi hilangnya penerimaan negara karena pemberian insentif pajak, sehingga insentif pajak diharapkan mampu diterapkan secara optimal.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
* Kinerja neraca dagang Indonesia pada 2020 mengalami surplusnya sebesar USD21,74 miliar. Kinerja surplus ini bukanlah ditopang oleh peningkatan tajam kinerja ekspor. Namun lebih diakibatkan oleh penurunan impor yang sangat tajam dibanding penurunan ekspor. * Dalam rangka menopang kinerja perdagangan 2021 dan masa mendatang ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain: *) mempercepat kerjasama dan perluasan negara mitra dagang Indonesia ke negara-negara non tradisional atau diversifikasi pasar, *) mempercepat revitalisasi industri pengolahan dalam rangka mendongkrak daya saing produk ekspor nasional di pasar global dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku atau penolong, dan *) menyusun strategi perdagangan untuk memanfaatkan peluang dari perang dagang Tiongkok dengan beberapa negara.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
• Peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dengan nilai tukar petani (NTP) tidak sebanding dengan PDB sektor pertanian yang mampu tumbuh di atas 2 persen. • Semua biaya produksi pertanian mengalami kenaikan, sementara harga komoditas dari subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura mengalami penurunan. • Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu: 1. Memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, terutama untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura 2. Memberikan bantuan bibit bagi petani tanaman pangan dan hortikultura. 3. Untuk mengatasi over supply pemerintah dapat membentuk BUMDes penggilingan padi melalui pemanfaatan dana desa dan agroindustri.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
• Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang berdampak pada kinerja ketenagakerjaan yang memburuk dan berujung pada penurunan tingkat pendapatan dan peningkatan kemiskinan. • Berlanjutnya pandemi Covid-19 dan efeknya hingga tahun 2021, membuat program PKT menjadi penting untuk dilanjutkan guna menopang daya beli masyarakat dan kinerja ekonomi. • Untuk menjalankan fungsi program PKT, maka dalam pemilihan daerah prioritas sekurang-kurangnya harus memperhatikan struktur ketenagakerjaan khususnya terkait pekerja sektor informal, kapasitas fiskal serta kondisi infrastruktur di tiap provinsi. • Berdasarkan pendekatan rating scale terhadap variabel masalah ketenagakerjaan dan variabel kapasitas fiskal, maka diperoleh 11 (sebelas) provinsi yang idealnya memperoleh alokasi lebih besar dibanding provinsi lain.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
• Pembentukan LPI diharapkan mampu meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. • Aset negara dan aset BUMN dapat dimiliki oleh LPI. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan nilai aset LPI dapat membentuk perusahaan patungan dan mengalihkan aset BUMN. • Sebagai badan hukum, LPI tidak mengikuti ketentuan keuangan negara, kekayaan negara dan BUMN melainkan UU Cipta Kerja. Disamping itu pejabatnya tidak dapat dituntut Tindak Pidana Korupsi. • Pemindahtanganan aset BUMN kepada LPI hendaknya melalui mekanisme pengawasan serta persetujuan masyarakat yang diwakili DPR. Selain itu diperlukan harmonisasi aturan alih aset BUMN kepada LPI agar tidak berisiko mengganggu kinerja keuangan BUMN dan merugikan negara

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
• Potensi energi terbarukan mencapai 419,3 GW, yang terdiri dari 133 GW energi non￾intermittent dan 286,3 GW energi intermittent. Namun, baru dimanfaatkan sebesar 10,2 GW. • Terdapat peluang pengembangan energi terbarukan di daerah kepulauan. • Penggunaan EBT menjadi komitmen global karena telah sebagian besar negara di dunia telah melakukan ratifikasi Perjanjian Paris serta banyak perusahaan multi nasional telah berkomitmen terhadap pemanfaatan EBT.