Data Analisis Tematik APBN

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.

Abstrak:
• Letak geografis Indonesia mengandung resiko bencana yang cukup tinggi dengan sekitar 89 persen selisih kerugian ekonomi akibat bencana alam tak tertutupi setiap tahunnya hingga tahun 2018. • Tahun 2021 APBN telah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp11,5 triliun, yang dialokasikan melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp3,5 triliun, dan non-K/L, yaitu dana cadangan bencana serta cadangan pooling fund bencana (PFB) sebesar Rp8 triliun. • Perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu prioritas pemerintah dengan total nilai aset negara yang tersebar di Indonesia maupun luar negeri adalah Rp5.949,59 triliun. • PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana yang masih dalam tahap penyusunan di kementerian Keuangan.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
• Obesitas dapat memicu penyakit katastropik yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat, seperti penyakit jantung koroner, stroke, diabetes melitus, kanker dan hipertensi. • Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun keatas dijadikan sebagai salah satu indikator prioritas yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019, dan menjadi sasaran prioritas di dalam RPJMN 2020-2024. • Meningkatnya indikator prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas dari 15 persen di tahun 2015 menjadi 21,8 persen di tahun 2018 akan berdampak pada besarnya pembiayaan kesehatan, dalam hal ini adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diorganisir oleh BPJS Kesehatan. • Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada periode Januari sampai dengan Desember 2019, total biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk membiayai penyakit katastropik sebesar Rp20,28 triliun dengan total kasus sebanyak 19,99 juta.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
• TPT lulusan SMK dari Agustus 2018 – Agustus 2020 menyumbang angka TPT terbesar berdasarkan tingkat pendidikan. Angka TPT yang tinggi menunjukkan rendahnya penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di pasar tenaga kerja. • Kuantitas SMK tidak menjamin lulusan SMK terserap di DUDI. Hal ini dikarenakan adanya mismatch antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja dan lambatnya pendidikan vokasi merespon karakteristik DUDI yang dinamis. • Program link and match antara pendidikan vokasi dan DUDI akan memiliki kinerja optimal jika pendidikan vokasi, pemerintah, dan DUDI bersinergi secara simultan dan memiliki komitmen tinggi pada program tersebut. Perlu suatu roadmap yang dikembangkan bersama antara pendidikan vokasi, pemerintah, dan DUDI agar dapat merespon sisi demand di DUDI dan sekaligus memperbaiki sisi supply di pendidikan vokasi.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
• KKP menargetkan PNBP SDA Perikanan dari sub sektor perikanan tangkap dengan target sebesar Rp12 triliun. • Namun, yang masuk menjadi pendapatan negara tidak sampai 1 persen dari nilai produksi perikanan tangkap. • Yang perlu diperhatikan pemerintah pertama, pemerintah perlu menyusun kebijakan pencegahan praktik penghindaran pajak di sektor perikanan sebagai basis meningkatkan kepatuhan WP dan optimalisasi penerimaan pajak. Kedua, melakukan penyesuaian harga patokan ikan secara periodik dengan mengikuti perkembangan harga pasar domestik dan internasional dengan merevisi Permendag Nomor 13 Tahun 2011. Ketiga, mempercepat realisasi perubahan skema pengurusan izin kapal penangkap dengan menyesuaikan jumlah produksi dari nelayan atau zonasi.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
• Kebijakan Zero ODOL 2023 didasarkan pada kerugian negara yang disebabkan oleh kendaraan ODOL, yakni menyebabkan bertambahnya anggaran pemeliharanan jalan. Kendaraan ODOL menimbulkan kerugian untuk pemeliharaan seluruh jalan secara nasional hingga Rp43 triliun per tahun. Lebih spesifik, kerugian untuk pemeliharaan jalan tol mencapai Rp1 triliun per tahun atau setara pendapatan Badan Usaha Jalan Tol selama satu bulan. • Untuk mewujudkan Zero Odol 2023, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah agar Zero ODOL 2023 dapat terwujud. Antara lain: a) Pengawasan yang ketat & sanksi yang tegas, serta didukung dengan penggunaan teknologi b) Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda c) Sosialisasi terhadap pihak terkait d) Koordinasi dan sinergi antar pihak yang terkait, dan e) Mempercepat revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015

Penulis: RAHAYUNINGSIH

Abstrak:
• Pemerintah berencana membentuk holding BUMN Panas Bumi yang terdiri dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal dan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang ditargetkan terbentuk pada tahun 2021. • Holding ini diharapkan dapat mengakselerasi dan mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi untuk tenaga listrik • Terdapat beberapa tantangan baik dari sisi teknis, ekonomi, lingkungan, dan dinamika sosial seperti, pendanaan proyek panas bumi, efisiensi biaya untuk mencapai keekonomian harga listrik, serta isu sosial yang berupa penolakan masyarakat sekitar terhadap pengembangan energi panas bumi. • Dengan adanya holding ini maka asset dan leverage akan naik, sehingga holding tidak bertumpu pada pembiayaan equity

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
• Pada tahun 2020 realisasi kontribusi EBT dalam bauran energi primer hanya mampu terwujud sebesar 11,31 persen, masih dibawah target 2020 sebesar 13 persen. Capaian ini juga masih terpaut jauh dari target pada 2025 yang tinggal menyisakan 5 tahun lagi untuk merealisasikannya • Hambatan pengembangan EBT terdiri dari masih adanya hambatan atau isu sosial yang muncul, belum lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur harga keekonomian yang wajar dan adil bagi penetapan harga EBT, belum optimalnya investasi di bidang pengembangan EBT, masih belum optimalnya akses pada teknologi yang mumpuni, pengembangan dan hambatan biodiesel yang masih menghadapi banyak hambatan • Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah yang terpenting mempercepat penerbitan Perpres penetapan tarif EBT yang menciptakan harga yang wajar, serta memberikan kepastian dan menciptakan interest terhadap pelaku usaha

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
• Di dunia ini, ada sebanyak 5,5 miliar orang yang harus divaksin, dan sebanyak 11 miliar vaksin dibutuhkan untuk mencapai Herd Immunity. • Supply vaksin yang masih terbatas tidak sebanding dengan global demand yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya monopoli vaksin oleh negara￾negara produsen vaksin dan/atau negara kaya • Monopoli vaksin Covid-19 oleh negara tertentu akan berdampak pada kerugian ekonomi global sebesar lebih dari USD 9 triliun, jumlah yang lebih besar dari hasil PDB tahunan gabungan Jepang dan Jerman. • Ekonomi Indonesia bergerak sesuai arah pertumbuhan ekonomi global, perlambatan ekonomi global tentunya akan sangat berimbas pada kebangkitan ekonomi nasional. • Menteri Luar Negeri RI perlu terus bekerjasama dengan negara-negara lainnya untuk mengkaji kebijakan yang paling tepat serta mendorong setiap negara supaya dapat mencapai kesepakatan bersama dalam mewujudkan distribusi vaksin global yang berkeadilan.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
• Dampak pandemi Covid-19 memaksa pemerintah pusat dan daerah merevisi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan; • Risiko ketidakpastian akibat covid 19 mengakibatkan kinerja perekonomian di tingkat daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak pasti cenderung melambat.; • Pada triwulan IV tahun 2020, Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dalam yaitu sebesar -12,21% (yoy). Diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat yang tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -7,51% (yoy); • Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara triwulan IV tahun2020, tumbuh sebesar 9,48% (yoy). Begitu juga dengan Provinsi Papua tumbuh sebesar 6,92% (yoy) dan Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 4,45% (yoy); • Pemerintah melalui Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
• Revolusi Industri 4.0 mendorong perubahan teknologi yang demikian canggih yang dapat berimplikasi positif dalam mendukung percepatan pembangunan, namun dapat juga menjadi ancaman bagi berbagai sektor kehidupan • Polri berperan dalam mewujudkan kemanan dan ketertiban dalam masyarakat perlu merespon terhadap berbagai dampak dari perkembangan Revolusi Industri 4.0 • Poin penting pembahasan antara lain dukungan anggaran, kesiapan kualitas SDM, serta ketersediaan sarana prasarana dalam menghadapi berbagai perkembangan kejahatan yang makin modern dan canggih • Dukungan APBN terhadap Polri meningkat signifikan • Dari kesiapan SDM, beberapa poin yang harus menjadi perhatian ialah peningkatan disiplin serta kemampuan berbahasa asing. • Anggota Polri perlu meningkatkan kemampuan untuk membela diri • Perlu peningkatan Sarana Prasarana Polri selain daripada yang sudah dikembangkan

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
• Tahun 2021 LPEI kembali mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp5 triliun, di mana Rp2,5 triliun dialokasikan untuk melaksanakan penugasan khusus atas sektor yang memiliki potensi ekspor seperti UMKM. • Berdasarkan data Laporan Keuangan LPEI 2013-2019, LPEI mencatatkan kinerja yang kurang baik terlihat dari beberapa rasio keuangan. Rasio kredit bermasalah terus meningkat di tiap tahunnya, NPL gross mencapai 23,4%. Manajemen juga dinilai kurang efisien dalam melaksanan kegiatan pengelolaan perusahaan, ditunjukkan oleh nilai BOPO mencapai 179,6% ditahun 2019. • Jumlah usaha kecil menengah berbasis ekspor (UKME) yang mendapat pembiayaan juga masih tergolong rendah, baru mencapai 638 debitur hingga tahun 2019 • Pemerintah harus terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan dan pembiayan pemodalan oleh LPEI. Selain itu, LPEI harus terus melaksanakan analisis risiko yang komprehensif dan giat menciptakan eksportir baru, khususnya UMKM

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
ANDRIANI ELIZABETH
Abstrak:
• Pemerintah tengah berupaya mewujudkan peningkatan ketahanan pangan yang dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021. • Namun di sisi lain, pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Ciptaker justru menyiratkan adanya kemudahan untuk alih fungsi lahan budidaya pertanian demi kepentingan umum dan/atau PSN. • Implikasinya, kemudahan alih fungsi lahan pertanian tersebut dapat meningkatkan konversi lahan pertanian dan menurunkan luas lahan pertanian, sehingga berdampak terhadap tingkat produksi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan neraca dagang pangan secara umum. • Pemerintah harus memperkuat penegakan seluruh ketentuan alih fungsi lahan, termasuk penyediaan lahan pengganti, membangun PSN berbasis tata ruang, melindungi lahan yang produktif, serta berkomitmen terhadap teknologi pertanian untuk jangka panjang

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
• Produktivitas hasil penelitian varietas unggul belum sebanding dengan realita produktivitas di lapangan • Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu pertama, hasil penelitian benih varietas unggul diimplentasikan pada program food estate. Kedua membentuk wilayah binaan pertanian dengan pemanfaatan hasil penelitian benih varietas unggul. Ketiga, baik food estate maupun wilayah binaan pertanian harus dilakukan pendampingan oleh peneliti dan penyuluh pertanian. Pendampingan yang dimaksud dimulai dari awal penyemaian benih sampai dengan panen, yang berdasarkan standar penelitian yang telah dilakukan.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
• Selama satu dekade pelaksanaannya, program FLPP masih dihadapkan pada berbagai masalah, salah satunya yaitu kelayakan rumah yang disediakan baik dari aspek teknis maupun aspek lainnya seperti sarana dan prasarana, aksesibilitas dan lokasi serta kelayakan budaya. • Berdasarkan hasil survei Direktorat EBPP Kementerian PUPR dan Kajian dari Bank Dunia, terlihat bahwa jumlah hunian rumah subsidi banyak yang tidak terisi karena aspek layak huni yang tidak terpenuhi. • Untuk mengoptimalkan manfaat dan layak huni dari rumah subsidi, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal yaitu penguatan law enforcement terkait layak huni, menerbitkan beleid baru pengganti Kepmen Kimpraswil 403 tahun 2002, kerja sama dan sinergi yang solid antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya, memastikan penerapan aplikasi SiPetruk, serta penerapan reward and punishment bagi pengembang.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Abstrak:
• Pemerintah akan melakukan integrasi BUMN melalui holding ultra mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani yang ditargetkan terbentuk pada tahun 2021. • Holding ini diharapkan dapat membantu mencapai rasio target kredit UMKM dari 19,75% di 2020 menjadi 22% di 2024 dan dapat mempermudah akses layanan keuangan formal serta mengurangi biaya pendanaan usaha UMi dengan menjadi alternatif utama dari kredit dengan bunga tinggi. • Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait core business yang berbeda; kepastian bahwa holding company tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja di PT Pegadaian dan PT PNM; dan jangan sampai pengawasan kepada anak usaha menjadi melemah.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
• Pada tahun 2019, produksi LNG dalam negeri hanya mencapai 16,43 juta ton. Padahal, total kapasitas operasi kilang LNG baru mencapai 70,8 persen dibandingkan total kapasitas terpasang sehingga masih terdapat potensi besar untuk meningkatkan produksi LNG. • Indikator natural gas rent Indonesia tahun 2018 masih menunjukkan 1 persen, yang berarti belum efisiennya produksi dan harga LNG. • Insentif berupa pembebasan PPN untuk LNG dalam PP 48/2020 diharapkan dapat meringankan beban pelaku industri serta mengurangi harga jual LNG. Namun skema insentif ini perlu dicermati lebih lanjut dan disesuaikan dengan pola industri hulu dan hilir.