Data Analisis Tematik APBN

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
• Melihat penurunan kinerja sektor industri otomotif, pemerintah memutuskan memberikan insentif PPnBM mobil baru dengan mesin di bawah 1500 cc dan komponen dalam negeri di atas 70% yang diberikan secara bertahap selama 9 bulan di tahun 2021. • Periode I (Maret-Mei 2021) pembebasan PPnBM mobil sebesar 100%; periode II (Juni-Agustus 2021) sebesar 50%; dan periode III (September-November 2021) sebesar 25%. • Tantangan dalam pemberian insentif pajak PPnBM mobil di antaranya adalah masyarakat masih mempertimbangkan belanja kebutuhan primer dan kesehatan dibandingkan barang tersier. Ceruk pasar mobil dengan spesifikasi di bawah 1.500 cc didominasi konsumen yang terkena dampak negatif pandemi Covid-19. • Terdapat potensi hilangnya penerimaan negara karena pemberian insentif pajak, sehingga insentif pajak diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya setiap periode.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Abstrak:
• Pemerintah memutuskan untuk tidak menganggarkan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam APBN 2021 dan mengalihkannya pada Kartu Prakerja 2021. • Dengan realisasi anggaran lebih dari 98 persen, program BSU 2020 telah disalurkan kepada 12,4 juta pekerja. • Kontraksi pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga hingga Triwulan IV- 2020 menunjukkan masih lemahnya daya beli masyarakat. • Pergeseran prioritas program PEN 2021 pada kelompok 40 persen masyarakat terbawah menjadi tantangan untuk dapat dijawab melalui implementasi semua program perlindungan sosial dalam PEN 2021, termasuk di dalamnya adalah Kartu Prakerja. • Pemerintah harus memperbaiki seluruh catatan evaluasi Kartu Prakerja 2020, terutama terkait verifikasi peserta, serta memastikan seluruh program perlindungan sosial disalurkan dengan lebih tepat sasaran.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
• Sebanyak 90% kegiatan usaha UMKM terganggu akibat pandemi Covid-19. Kurangnya digitalisasi UMKM nasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja UMKM saat ini. Sementara hanya sekitar 13% pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital. • Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Potensi tambahan pertumbuhan PDB USD140 miliar dan 26 juta lapangan pekerjaan di 2030 dapat dicapai jika Indonesia mampu mendorong sebanyak 168.000 UMKM untuk scale-up dengan adopsi teknologi digital. • Masih adanya sejumlah tantangan dalam transformasi UMKM go digital, seperti rendahnya tingkat literasi digital, terbatasnya informasi UMKM terkait pemanfaatan layanan fintech, serta belum meratanya akses infrastruktur internet. • Dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait, agar pelaksanaan program transformasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
• Urgensi penyusunan RUU 12 Provinsi didasari atas dasar hukum pada UU sebelumnya yang masih menggunakan UU RIS, dengan konstitusi UUDS 1950; • Beberapa isu strategis yang berkembang terkait karakteristisk Provinsi NTT diantaranya NTT sebagai daerah kepulauan, NTT sebagai daerah perbatasan negara, keberagaman (multietnik), dan pengelolaan Taman Nasional Komodo • Masih ditemui paradigma mengenai adanya ketidakadilan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah kepulauan yang disampaikan oleh stakeholders; • Sejak tahun 2018, formulasi perhitungan DAU telah memasukkan 100 persen luas wilayah lautan sebagai salah satu indikator perhitungan DAU; • Adanya keinginan stakeholders dari Provinsi NTT untuk pengelolaan Taman Nasional Komodo dialihkan ke Pemerintah Daerah;

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
• RUU PTUK masuk ke dalam long list Program Legislasi Nasional 2020- 2024. • Dua substansi dalam RUU PTUK: 1) batasan nilai berikut pengecualian atas batasan nilai transaksi uang kartal, 2) pengawasan pembatasan transaksi uang kartal. • RUU PTUK dapat mendorong inklusi keuangan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, termasuk korupsi. • Saat ini Indonesia menghadapi kondisi IPK menurun dan termasuk ke dalam kelompok 50% negara dengan skor IPK terburuk. • Di ASEAN, Skor IPK Indonesia berada pada peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40). Sehingga, diharapkan RUU PTUK dapat berkontribusi pada peningkatan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. • Pembahasan RUU PTUK dirasa urgen untuk segera dibahas di DPR bersama dengan Pemerintah.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
• Perkawinan anak merupakan perkawinan seseorang yang belum dewasa yaitu dibawah usia 18 tahun baik laki – laki maupun perempuan. • Terjadi peningkatan 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan. Sebanyak 60 persen yang mengajukan dispensasi adalah anak di bawah umur (19 tahun). Padahal sepanjang 2019 diketahui hanya terdapat 23.700 permohonan. • Perkawinan anak akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan memicu tingginya tingkat perceraian. Hal ini berdampak pada bertambahnya beban masalah pemerintah dalam menjalankan program wajib belajar memicu bertambanya masalah kesehatan ibu dan bayi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia,

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
• Penerapan protokol kesehatan saja tidak cukup dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, diperlukan intervensi yang efektif pemerintah melalui upaya pemberian vaksin Covid-19. • Vaksin akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426.800.000 dosis. • Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebanyak 2 tahap, tahap pertama pada bulan Januari - April tahun 2021, dan tahap kedua pada bulan April tahun 2021 - Maret tahun 2022. • Waktu pelaksanaan pemberian vaksinasi Covid-19 ini dilakukan 2 (dua) tahap dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut: ketersediaan vaksin, waktu kedatangan vaksin, dan profil keamanan vaksin.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Sarana dan prasarana perpustakaan di Indonesia belum memadai dilihat dari jumlah perpustkaaan, jumlah koleksi bahan perpustakaan, dan jumlah pustakawan yang masih jauh dari kondisi ideal. • Terdapat ketidakselarasan antara target 2021 dan capaian saat ini pada indikator rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan jumlah penduduk. • Rata-rata pagu anggaran Perpustakaan Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar Rp619.385.821.000

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
• Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan dan peluang pengembangan digitalisasi. Asumsi kontribusi ekonomi digital pada 2020 adalah 3,17% dan pada 2024 ditargetkan menjadi 4,66%. • Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi pada 2020 diprediksi 7,12%-7,54%, sementara pada 2024 pertumbuhan PDB menjadi 7,54%- 8,78%. • Indonesia belum siap memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Dikarenakan masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait infrastruktur yang belum merata, SDM yang belum memadai, tingginya biaya akses internet, hingga literasi masyarakat terhadap teknologi yang masih terbatas. • Diperlukan pengembangan dan pembangunan secara masif dan perlu adanya langkah kolaborasi antar semua pihak dalam menjalankan transformasi digital

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
• Pemerintah berupaya melakukan reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS yang nantinya akan mempengaruhi komponen maupun besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh PNS; • Terdapat beberapa skenario yang mungkin terjadi dalam reformasi sistem gaji dan tunjangan PNS, yang akan mempengaruhi porsi belanja pegawai baik dalam APBN maupun APBD; • Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen belanja terbesar dalam Belanja Pemerintah Pusat. Secara rata￾rata di tahun 2017-2019, proporsi belanja pegawai 24,56 persen terhadap total belanja pemerintah pusat; • Rata-rata belanja pegawai di 34 Provinsi dalam kurun waktu tahun 2016-2019 mencapai 24,27 persen terhadap total belanja daerah; • Terdapat disparitas yang tinggi antara Provinsi dengan PAD tinggi dengan Provinsi dengan PAD rendah, dimana porsi belanja pegawai pada Provinsi dengan PAD rendah mencapai 25,16 persen terhadap total belanja daerah, atau 151,02 persen terhadap total PADnya.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
• Kasus aktif positif Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, sejumlah daerah masih terus berada di zona merah • Penunjukan langsung pada pengadaan alat bantu vaksin perlu dikaji lebih lanjut • Perlu adanya kerjasama antara BPKP, LKPP, bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun) dan Kemenkes guna mengawasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 • Perlu penguatan sistem pengawasan bagi pelaksanaan program vaksin, dari proses pengadaan, pendistribusian, hingga kegiatan vaksinasi • Vaksinasi Covid-19 secara mandiri perlu diatur secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Bagaimanapun juga, terdapat potensi penyalahgunaan pembelian vaksin Covid-19 secara mandiri lewat perusahaan.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Potensi wakaf uang di Indonesia masih belum optimal. Potensi wakaf uang menurut BWI tahun 2021 mencapai Rp180 triliun namun saat ini akumulasi wakaf uang hanya sebesar Rp819,36 milyar. • Menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019- 2024 beberapa tantangan yang menjadikan wakaf sulit berkembang di Indonesia khususnya wakaf uang, yaitu: literasi dan inklusivitas wakaf masih rendah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam bisnis wakaf, perlunya penyempurnaan regulasi dan kelembagaan, dan masih rendahnya kualitas dan SDM nadzhir. • Menurut KNEKS strategi agar pengelolaan wakaf uang dapat dikelola dengan baik yaitu: menumbuhkan gerakan nasional penguatan wakaf, meningkatkan optimalisasi wakaf, meningkatkan faktor-faktor kepercayaan wakif, dan kolaborasi stakeholders wakaf.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Kepesertaan program JKP berasal dari pekerja penerima upah dimana mereka harus mengikuti empat program jaminan sosial lainnya, yakni: JHT, JKK, JKM dan JP. • JKP meng-cover manfaat berupa cash benefit, pelatihan, dan akses informasi pencarian kerja bagi pesertanya. • Pemerintah berencana untuk mendanai tahap awal penyelenggaraan JKP dengan menyuntikkan dana sebesar Rp6 triliun. • Pelaksanaan program JKP di Indonesia akan sama dengan implementasi JKP yang telah dilakukan Malaysia. Yakni ada employment benefit, employment services, dan vocational training dan durasi manfaatnya selama enam bulan.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Abstrak:
• Digitalisasi sekolah merupakan salah satu langkah awal dalam mereformasi dunia pendidikan yang menawarkan konsep new learning berbasis teknologi informasi. • Program ini memungkinkan para guru dan siswa menjalani proses belajar mengajar yang lebih efisien, dimana guru dapat memilih kurikulum dan siswa dapat mengunduh modul-modul pembelajaran melalui suatu platform secara online. • Beberapa tantangan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan efektivitas program ini antara lain mempersempit ketimpangan angka partisipasi sekolah di beberapa wilayah di Indonesia, meningkatkan program rehabilitasi kelas, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan pembangunan base transmission station (BTS) di beberapa wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas akses jaringan sinyal sebagai basic backbone program digitalisasi sekolah.