Data Analisis Tematik APBN

Penulis: MUJIBURRAHMAN
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
• Sejak 2015, sudah tiga alutsista TNI AL mengalami kecelakaan yaitu KRI Pulau Rencong 622 (2018), KRI Teluk Jakarta 541 (2020) dan KRI Nanggala 401 (2021). • Berdasarkan kebijakan MEF, Capaian MEF TNI AL hingga MEF tahap II (2015-2019) baru mencapai di bawah 50 persen dari postur ideal alutsista AL. • Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu alasan yang harus dipertimbangkan untuk mempercepat modernisasi alutsista AL. • Realisasi anggaran matra laut (AL) tumbuh tertinggi kedua setelah matra udara (AU) atau meningkat 12,85 persen pertahun naik dari Rp6,6 triliun pada 2010 menjadi Rp19,5 triliun pada 2019.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
• Kerjasama Kemendagri dengan berbagai instansi dalam pengelolaan data kependudukan dengan beberapa instansi menuai sejumlah permasalahan • Pertama, sangat terbatasnya definisi dan ruang lingkup data pribadi dalam UU Adminduk dan PP No. 40 Tahun 2019; • Kedua, akses yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa tidak diatur secara rinci di dalam peraturan; • Ketiga, dengan ketidakjelasan batasan tersebut, mengakibatkan tidak adanya jaminan bahwa perusahanan yang mendapatkan akses tidak melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dari data-data kependudukan yang diaksesnya • Diperlukan adanya tinjauan ulang terkait kerjasama tersebut serta dibutuhkan suatu aturan perlindungan data yang komprehensif oleh Kemendagri dalam kerjasama pemberian akses data kepada sejumlah pihak swasta

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Kepolisian menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. • ASEAN sebagai organisasi kawasan memiliki kerjasama kepolisian yang dikenal dengan ASEAN National Police (ASEANAPOL). • Aspek paling penting dalam mendukung fungsi kepolisian adalah dukungan anggaran dari negara. • Jumlah anggaran Indonesia lebih dari dua kali anggaran Filipina bahkan lebih dari empat kali Singapura, apalagi Thailand. • Namun apabila anggaran tersebut dibagi berdasarkan jumlah penduduk, Posisi Indonesia jauh di bawah Singapura dan sedikit di bawah Filipina. • Besaran dukungan anggaran tersebut sejalan dengan hasil survei “Reliability of police services” • Singapura memperoleh indeks Reliability of police services paling tinggi diantara negara-negara lain di ASEAN. Indonesia berada posisi ke-4, masih berada sedikit di atas Filipina dan jauh di atas Thailand.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
• Produksi unggas dalam negeri surplus 20,78 persen dari konsumsi. • Meskipun produksi unggas surplus, Industri unggas dalam negeri berpotensi mengalami tekanan impor ayam dari Brazil. Hal ini disebabkan Indonesia kalah di forum WTO menghadapi tuntutan Brazil. • Tekanan yang akan dihadapi yaitu persaingan harga dan volume ayam ras. Harga ayam Brazil lebih murah Rp6.473 per kg atau lebih murah 31,29 persen dari Indonesia. Sedangkan Volume ayam dari Brazil untuk ekspor lebih besar 247,76 persen dari surplus ayam nasional. • Upaya yang perlu dilakukan pemerintah yaitu memperbaiki harga komoditas jagung, membuat harga eceran terendah untuk daging ayam sebesar Rp23.500 per kg, dan membangun kemitraan antara peternak dengan industri makanan olahan baik yang berorientasi ekspor maupun pemenuhan domestik.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
▪ Pada 2015-2019, terdapat 330 jembatan gantung yang telah dibangun pemerintah. Namun, Pemda keberatan dengan besarnya anggaran pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk jembatan gantung yang telah dihibahkan menjadi BMD. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kemampuan dan ruang fiskal daerah. ▪ Ada beberapa alternatif kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah antara lain: a. Perlu adanya pemeliharaan jembatan gantung dalam ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan, b. Mendorong penggunaan dana desa untuk pemeliharaan jembatan gantung, c. Mempertimbangkan kemampuan pemeliharaan lanjutan dalam proses perencanaan, dan d. Kementerian Desa PDTT berkoordinasi dengan K/L terkait guna mendorong peran swasta dan pemerintahan provinsi dalam pemeliharaan jembatan gantung.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
• Dengan 99 persen usaha mikro terdapat ketidakseimbangan struktur antara jumlah pelaku usaha mikro dengan usaha menengah dan besar. • Jumlah pendamping belum mampu mencapai angka ideal 1 pendamping 1 kecamatan. Disisi lain urusan UMKM khususnya mikro belum menjadi prioritas mayoritas Pemda Kab/Kota hal ini tercermin dari alokasi anggaran dalam APBD. • Berkenaan dengan pendampingan UMKM, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pendamping seperti kurangnya pelatihan terhadap pendamping, Wilayah binaan yang cukup luas dan beban binaan yang cukup besar.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
• Perubahan iklim adalah salah satu eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam memitigasi GRK tersebut Indonesia telah melakukan pasar karbon sejak tahun 2005. • Peluang untuk mengembangkan pasar karbon Indonesia sangat besar, diantaranya Indonesia memiliki lahan gambut seluas 7,5 ha, mangrove 3,1 juta ha, dan hutan seluas 180 juta ha. • Tantangan yang masih dihadapi dalam pasar karbon diantaranya: 1) rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan; 2) Belum adanya payung hukum; 3) Rendahnya kapasitas SDM dan penelitian tentang potensi karbon Indonesia; dan 4) Mekanisme pasar karbon yang terbatas. • Rekomendasinya antara lain: 1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan; 2) Mempercepat lahirnya Perpres; 3) Pendidikan vokasi dan insentif

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Daya beli masyarakat pada awal tahun 2021 terlihat mulai membaik, namun pemulihan daya beli ini masih belum sepenuhnya stabil karena kelompok belanja menengah ke atas masih menahan belanjanya. • Pola daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih ini berdampak pada pertumbuhan penjualan industri ritel yang mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020. • Dalam rangka untuk membantu industri ritel untuk bangkit dari pandemi dan juga meningkatkan penjualan pada industri ritel, pemerintah berencana untuk memberikan insentif perpajakan. • Pemberian insentif pajak ini tentunya perlu untuk diperhitungkan secara matang agar dapat berjalan secara optimal, terutama dalam membantu untuk mendorong perkembangan industri ritel dan juga mendorong daya beli masyarakat.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Abstrak:
• Baru-baru ini, pemerintah menargetkan untuk stop impor LPG per tahun 2030 mendatang. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor dalam upaya pemenuhan kebutuhan LPG dalam negeri yang terus meningkat. • Apabila dilihat dari trennya, kinerja impor LPG cenderung terus meningkat. Hal ini kemudian dikhawatirkan dapat semakin memperparah defisit neraca dagang migas, yang kemudian juga akan berdampak pada semakin tertekannya neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah. • Untuk mewujudkan target stop impor LPG per 2030, maka pemerintah harus menggalakkan lifting dan supply gas dalam negeri, karena ke depan diproyeksikan existing supply gas akan menurun hingga tahun 2030. • Oleh karena itu, pemerintah harus menggiatkan project supply dan potential supply gas dalam negeri, menggalakkan pembangunan jargas kota, serta menggiatkan alternatif lain dari LPG, seperti DME dan kompor listrik.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
▪ Sejak pandemi Covid-19 mewabah, pola pertumbuhan ekonomi berubah menjadi government-driven growth. Sepanjang 2020 hanya pengeluaran pemerintah yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu 1,9%. ▪ PEN merupakan salah satu kebijakan keuangan negara yang memiliki peran besar dalam mempercepat penanganan pandemi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan dana PEN 2021 sebesar Rp699,42 triliun, meningkat 20,6% dari realisasi PEN 2020. ▪ Dampak positif dari pelaksanaan PEN 2020 terlihat pada pertumbuhan ekonomi tumbuh ke arah positif yakni -2,19%, membaiknya kinerja manufaktur dengan nilai PMI berada pada level ekpansif pada TW I-2021 yaitu 5,01%, serta SKDU positif dengan SBT 4,5% pada TW I-2021. ▪ Namun, pelaksanaan PEN saat ini belum mampu meredam lonjakan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Di tingkat daerah, meskipun mengalami perbaikan pertumbuhan, hampir seluruh provinsi mengalami kontraksi pertumbuhan, terlebih Bali yang tercatat terkontraksi -9,31% pada TW-IV 2020 (yoy).

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
• Pemerintah dan DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang IE-CEPA, perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara anggota EFTA. • Salah satu isu yang diatur dalam perjanjian adalah mengenai penghapusan bea masuk (tarif 0 persen) di masing-masing negara EFTA dan di Indonesia. • Sempat menunjukkan tren penurunan pada 2016-2019, kinerja neraca dagang Indonesia-EFTA mulai bangkit tahun 2020. • Perjanjian IE-CEPA diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor dan impor (dengan kenaikan ekspor yang lebih besar), sehingga dapat mencetakkan kinerja surplus pada neraca dagang dan memberikan efek pengganda bagi PDB Indonesia. • Pemerintah harus segera menyusun peraturan pendukung serta mensosialisasikannya, memanfaatkan perjanjian ini sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi, serta melakukan percepatan ekspor yang lebih giat agar implementasi perjanjian ini efektif memperbaiki kinerja neraca dagang Indonesia secara umum.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Struktur penduduk Indonesia akan memasuki struktur penduduk tua (ageing population). Berdasarkan data BPS tahun 2020 persentase lansia mencapai 9,92 persen (26,82) juta lansia, bahkan BPS memproyeksikan tahun 2045 persentase penduduk lansia di Indonesia bisa mencapai 20 persen (63,31) juta lansia. • Sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk penduduk lansia akan membantu mengurangi kemiskinan. Saat ini, pemerintah telah mempunyai sistem perlindungan sosial lansia khususnya bantuan sosial. Bantuan sosial lansia dari pemerintah pusat menggunakan dana APBN melalui Kemensos yaitu Program Bertujuan Lanjut Usia (Bantu-LU) dan komponen PKH Lansia. Sedangkan program bansos dari pemda melalui dana APBD baru dilakukan di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi DI Yogyakarta. • Program bansos lansia diharapkan dapat meningkatkan cakupan manfaat dan besaran nominalnya

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
• BKKBN dijadikan sebagai ketua pelaksana dalam percepatan penurunan stunting, hal ini karena BKKBN memiliki tugas di bidang pengendalian kependudukan dan KB. • Tahun 2019 prevalensi stunting sebesar 27,6 persen, angka ini dikhawatirkan naik tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. • Upaya BKKBN selama ini melalui intervensi spesifik dengan melakukan sosialisasi dan revitalisasi Posyandu, dan melalui intervensi sensitif secara terintegrasi yang difokuskan di 260 kabupaten/kota. • Mengingat semakin singkatnya waktu untuk mencapai target 14 persen, BKKBN melakukan PK21 agar mendapatkan data yang valid dan akurat. Hasil dari PK21 ini akan menunjukkan indeks pembangunan keluarga. • Besaran anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat stunting

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Berdasarkan data BPS, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada tahun 2020 adalah sebesar 30,85 persen. • PTS (perguruan tinggi swasta) menyumbang sekitar 96 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia dan merupakan tempat belajar sekitar 4,4 juta mahasiswa. • Per Desember 2019, PTS dengan akreditasi C masih mendominasi. Dari 1.634 PTS yang terakreditasi, 959 diantaranya terakreditasi C dan hanya 38 PTS yang memperoleh akreditasi A. • Rata-rata biaya kuliah untuk jenjang S1 di PTS Indonesia sebesar USD10.168. Lebih tinggi dibanding biaya kuliah di Malaysia yang sebesar USD5.496-USD8.765. • Pada tahun 2020, 70 persen mahasiswa di PTS menunggak uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Selain itu, jumlah pendaftar mahasiswa baru mengalami penurunan lebih dari 25 persen.