Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
▪ Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan telah mendorong para pelaku jasa keuangan, terutama perbankan, untuk bertransformasi dalam memberikan layanan dan nilai tambah ke ranah digital. ▪ Hingga periode Mei 2021, volume transaksi digital banking meningkat sebesar 56% (yoy) dibandingkan tahun 2020 yang meningkat sebsar 41% (yoy). ▪ Peluang bisnis bank digital di Indonesia sangat tinggi. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019 menyebutkan penetrasi pengguna internet sudah mencapai 73,7% dengan jumlah pengguna internet mencapai 196,7 juta jiwa. ▪ Beberapa tantangan masih akan dihadapi bank digital: (1) belum ada payung hukum yang mendukung perkembangan digitalisasi perbankan; (2) belum ada regulasi terkait perlindungan data dan sistem keamanan yang memadai. ▪ Pemerintah perlu merevisi aturan yang menghambat perkembangan digitalisasi perbankan khususnya UU perbankan, membangun infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
• Salah satu strategi pemerintah dalam RKP 2022 adalah pembentukan korporasi petani, yang sebenarnya telah digagas sejak 2017. • Guna mewujudkan gagasan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain: a. Menerbitkan Perpres tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi Petani. b. Menetapkan Kementerian yang menjadi leading sector dan bentuk sinergitas antar sektor. c. Memastikan pemerintah terlibat langsung dalam pembentukan korporasi hingga korporasi berkembang menjadi matang dan kuat, dengan memperhatikan: ✓ Petani harus menjadi subjek pembentukan korporasi. ✓ Harus ada pendampingan hingga terbentuk model bisnis korporasi yang matang dan kuat. ✓ Didukung regulasi atau kebijakan yang memberikan perlindungan bagi petani, termasuk jaminan harga dan jaminan risiko bagi petani. ✓ Reformasi skema kredit pertanian. ✓ Pembentukan korporasi petani menggunakan model integrasi vetikal berbasis koperasi.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
• Hingga saat ini, ada 4 lokasi pembangunan pusat data nasional: Bekasi, Batam, Penajam Paser Utara, dan Labuan Bajo. • Kemenkominfo berencana mengganti pusat data dari 2.700 menjadi hanya 8-12 national data centre dan mereformasi penggunaan aplikasi SPBE dari 27.400 menjadi hanya 50 aplikasi. • Pembangunan pusat data nasional diharapkan dapat meningkatkan efisiensi APBN hingga Rp 20 triliun per tahun. • Pembiayaan pembangunan PDN sebesar USD400 juta (Rp5,9 triliun) dengan pinjaman lunak dari Prancis dan Korea Selatan menggunakan skema Government-to-Government (G2G). • Pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan kaderisasi SDM yang berkompeten di bidang tata kelola data centre.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
• Dalam laporan Global Innovation Index tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 85 dari 131 negara. • Inovasi sendiri berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi. • Kementerian Dalam Negeri terdorong untuk menyusun Model Pengukuran Indeks Inovasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat menarik investasi. • Provinsi dengan tingkat inovasi tinggi masih mengalami penurunan pertumbuhan investasi. • inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah belum cukup efektif dalam mendorong peningkatan investasi. • Pemerintah perlu melakukan penguatan stabilitas politik dan pemberian insentif fiskal untuk mendorong peningkatan investasi di daerah.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Terdapat 57,3 persen negara di dunia mengalami overcrowded. • Indonesia termasuk ke dalam kategori yang mengkhawatirkan yaitu extreme overcrowded dan termasuk pada urutan ke-23 di dunia atau urutan ke-4 tertinggi di ASEAN. • Dalam 11 tahun terakhir, penghuni lapas meningkat dari 88.928 (2011) menjadi 272.082 (2021) atau meningkat 206 persen • Dari keseluruhan kantor wilayah (kanwil), hanya 3 kanwil yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu kanwil Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku Utara. • Jumlah penghuni pada kanwil tersebut sudah mencapai 88,70 persen dari kapasitas. • Dampak overcrowded lapas/rutan dapat dilihat pada aspek sosial ekonomi, hak asasi manusia, dan keamanan. • Solusi overcrowded lapas/rutan antara lain: Perbaikan Regulasi dan Penambahan kapasitas. • Diharapkan ke depan, demand dan supply atas lapas/rutan akan bisa terkendali.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
• Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove 150.000 ha di tahun 2021 dan 600.000 ha di tahun 2024. • Pada tahun 2021, rehabilitasi mangrove dari bulan Januari sampai dengan Mei 2021 baru mencapai 1.103 ha atau baru terealisasi 0,73 persen dari target tahun 2021 sebesar 150.000 ha. • Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pertama, upaya melindungi propagul mangrove yang jatuh ke tanah dengan membuat pemecah ombak. Kedua, melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk rehabilitasi hutan mangrove. Ketiga, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial- ekonomi masyarakat sebagai penerima manfaat. Keempat, peranan perguruan tinggi yang mencakup riset untuk ketersediaan bibit mangrove. Kelima, menyelaraskan standar biaya rehabilitasi lahan yang telah ditetapkan KLHK dan pemerintah daerah.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
• Pembangunan PBLN masih menjadi prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020- 2024 dengan target 18 unit. Namun, masih terdapat beberapa kendala, antara lain: penentuan garis batas negara yang belum tuntas, buruknya akses dan kualitas infrastruktur jalan menuju kawasan PLBN, permasalahan terkait pembebasan lahan, dan masih ditemukan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang yang terbatas. • Atas kendala tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah: a) Kementerian PUPR melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dalam mengatasi berbagai kendala yang menghambat. b) Penataan ulang serta peningkatan sarana dan prasarana PLBN melalui sinergi dan koordinasi antar stakeholders. c) Memastikan pembangunan PLBN yang sedang dan akan dilaksanakan telah terintegrasi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung. d) Kementerian PUPR dapat berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar pembangunan PLBN dapat sekaligus dengan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap.

Penulis: RAHAYUNINGSIH

Abstrak:
• Produksi gula selama kurun waktu 2015-2019 belum beranjak naik, bahkan semakin menurun. Tahun 2015, produksi gula nasional mencapai angka 2.5 juta ton dari luas areal sebesar 443.651 ha, tetapi pada tahun 2020, luas areal hanya 416.982 ha dengan produksi gula total diperkirakan 2.18 juta ton sementara untuk gula konsumsi sebesar 2,8 juta ton. Sehingga terdapat kekurangan 620 ribu ton yang selama ini dipenuhi oleh impor. • Untuk mengejar produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian importasi gula, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III berencana membentuk holding pabrik gula yang bernama SugarCompany atau SugarCo. • Produktivitas gula nasional sangat tergantung pada pembenahan dari sisi on farm dan off farm.

Penulis:

Abstrak:
• Kurang menariknya investasi di sektor migas RI ditandai dengan menurunnya investasi serta tidak tercapainya target investasi di sektor ini. • Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan investasi hulu migas terus mengalami penurunan diantaranya: Pertama, investasi hulu migas semakin lama didominasi oleh investasi produksi dan pengembangan sedangkan investasi eksplorasi menurun berdampak pada minimnya upaya pemboran sumur wildcat. Kedua, iklim investasi yang kurang menarik. Ketiga, ketidakpastian mengenai peraturan perundang-undangan dan imbal dari hasil investasi. • Rekomendasi yang dapat diberikan: Pertama, menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui akselerasi penyederhanaan perizinan, PTSP, perizinan online, keterbukaan pengelolaan data, mempercepat birokrasi, dan memperbaiki tata kelola migas. Kedua, meningkatkan program kerja pemboran sumur, workover, dan pemeliharaan sumur. Ketiga, memastikan adanya harmonisasi aturan yang dikeluarkan dengan implementasi di lapangan.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang akan dijalankan pemerintah adalah Alternative Minimum Tax (AMT), dengan tarif 1% dari penghasilan bruto WP Badan. • Rencana penerapan AMT timbul akibat maraknya WP Badan yang mengaku rugi fiskal selama bertahun-tahun, namun bisnisnya tetap beroperasi. • Terdapat tiga macam desain AMT yang diterapkan berbagai negara, (a) AMT yang menjadikan omzet sebagai basis pajak; (b) AMT yang menyasar pada nilai buku aset usaha sebagai basis pajak; dan (c) restrukturisasi perhitungan penghasilan kena pajak (modified-income minimum tax). • Pemerintah perlu menimbang beberapa hal sebelum menerapkan AMT, yaitu tarif 1% diharapkan tidak membebani cashflow perusahaan yang merugi, karena tetap harus membayar pajak minimum sesuai AMT, dan penerapan AMT di tengah pandemi diharapkan tidak bertentangan dengan konsep pajak penghasilan itu sendiri. • Untuk itu, pemerintah dapat melakukan beberapa hal sebelum menerapkan pajak AMT, yaitu penentuan kriteria subjek pajak, desain perhitungan AMT, dan kepastian bagi WP untuk tetap dapat memanfaatkan insentif pajak.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Abstrak:
• Kegiatan Prioritas (KP 1) merupakan salah satu kegiatan yang direncanakan pemerintah untuk dapat mewujudkan Program Prioritas (PP) Pembangunan Wilayah Papua dalam Prioritas Nasional (PN) No. 2 RKP 2022. • Secara umum, sebelum pandemi menyerang, kinerja indikator pembangunan di wilayah Papua sudah menunjukkan arah perbaikan selama beberapa tahun terakhir. • Pemerintah menargetkan perbaikan yang cukup signifikan pada seluruh indikator pembangunan wilayah Papua pada tahun 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus menggiatkan pengembangan KP 1. • Adanya tren penurunan investasi di wilayah Papua, masih belum optimalnya investasi pada sektor- sektor ekonomi krusial pendukung proyek KP 1, serta belum masuknya pemain industri utama di KI/KEK masih menjadi tantangan. • Meningkatkan dan mempromosikan investasi di wilayah Papua, promosi spesifik investasi pada sektor ekonomi krusial, serta menggiatkan pendekatan pada industri-industri yang disasar dapat menjadi solusi.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
• Indonesia termasuk sebagai salah satu negara tertinggal dalam migrasi ke siaran TV digital atau Analog Switch Off (ASO). • Rencananya siaran TV digital akan diselenggarakan dalam lima tahapan, yang berakhir paling lambat 2 November 2022. • Penerapan siaran TV digital memiliki beragam keunggulan seperti efisiensi spektrum frekuensi, kualitas siaran lebih optimal, maupun efektivitas industri penyiaran. • Dengan penerapan siaran TV digital, pemerintah berharap mendapatkan digital dividend. • Menurut Boston Consulting Group (2017) manfaat atas digital dividend diantaranya potensi peningkatan PDB, potensi pajak dan PNBP, munculnya bisnis baru, serta terciptanya lapangan kerja. • Tantangan dalam mendukung siaran migrasi TV digital yakni infrastruktur spektrum frekuensi, kesiapan masyarakat, serta ketersediaan STB

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
• Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman RI, terjadi kenaikkan laporan/pengaduan yang dilakukan masyarakat sepanjang tahun 2020. • Dilihat dari pihak terlapornya, sebanyak 39,59% pengaduan masyarakat ditujukan untuk pemerintah daerah. Sementara dilihat dari maksud/tujuan laporan, sebanyak 1.621 laporan merupakan laporan terkait penanganan Covid-19. • Dari seluruh laporan terkait penanganan Covid-19, sebanyak 83,04% ditujukan terkait penyaluran bantuan sosial. • Dari Berbagai persoalan teknis, data, dan mal-administrasi terkait penyaluran bansos, berpotensi memengaruhi efektivitas bansos sebagai jaring pengaman sosial sehingga tidak efektif dalam menekan peningkatan angka kemiskinan. • Beberapa langkah perlu dilakukan pemerintah diantaranya: (1) Pemutakhiran data DTKS dengan kolaborasi antara Kemensos dan Kemendagri; (2) Penguatan fungsi dan peranan Ombudsman RI untuk mengawasi pelayanan publik.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
• Perkembangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian RI selama 11 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. • Pada tahun 2017 realisasi PNBP kepolisian mengalami lonjakan penerimaan sebagai dampak reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian. • Perkembangan penerimaan PNBP Kepolisian dari pelayanan SKCK menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp19,34 miliar (2010) menjadi Rp264,84 miliar (2017). Kemudian terus meningkat hingga tahun 2019. Proporsi Penerimaan SKCK juga terus mengalami peningkatan. Namun pada 2020 mengalami penurunan sebagai dampak Covid-19 • Penerimaan PNBP dari pelayanan SKCK sesudah diterapkan SKCK online lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya pelayanan SKCK online. • Pelayanan SKCK masih terdapat banyak kekurangan: 1) Belum ada standar pelayanan publik; 2) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan; 3) Rendahnya integritas; 4) Belum muncul efek jera.