Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Daya beli masyarakat pada awal tahun 2021 terlihat mulai membaik, namun pemulihan daya beli ini masih belum sepenuhnya stabil karena kelompok belanja menengah ke atas masih menahan belanjanya. • Pola daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih ini berdampak pada pertumbuhan penjualan industri ritel yang mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020. • Dalam rangka untuk membantu industri ritel untuk bangkit dari pandemi dan juga meningkatkan penjualan pada industri ritel, pemerintah berencana untuk memberikan insentif perpajakan. • Pemberian insentif pajak ini tentunya perlu untuk diperhitungkan secara matang agar dapat berjalan secara optimal, terutama dalam membantu untuk mendorong perkembangan industri ritel dan juga mendorong daya beli masyarakat.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Abstrak:
• Baru-baru ini, pemerintah menargetkan untuk stop impor LPG per tahun 2030 mendatang. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor dalam upaya pemenuhan kebutuhan LPG dalam negeri yang terus meningkat. • Apabila dilihat dari trennya, kinerja impor LPG cenderung terus meningkat. Hal ini kemudian dikhawatirkan dapat semakin memperparah defisit neraca dagang migas, yang kemudian juga akan berdampak pada semakin tertekannya neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah. • Untuk mewujudkan target stop impor LPG per 2030, maka pemerintah harus menggalakkan lifting dan supply gas dalam negeri, karena ke depan diproyeksikan existing supply gas akan menurun hingga tahun 2030. • Oleh karena itu, pemerintah harus menggiatkan project supply dan potential supply gas dalam negeri, menggalakkan pembangunan jargas kota, serta menggiatkan alternatif lain dari LPG, seperti DME dan kompor listrik.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
▪ Sejak pandemi Covid-19 mewabah, pola pertumbuhan ekonomi berubah menjadi government-driven growth. Sepanjang 2020 hanya pengeluaran pemerintah yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu 1,9%. ▪ PEN merupakan salah satu kebijakan keuangan negara yang memiliki peran besar dalam mempercepat penanganan pandemi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan dana PEN 2021 sebesar Rp699,42 triliun, meningkat 20,6% dari realisasi PEN 2020. ▪ Dampak positif dari pelaksanaan PEN 2020 terlihat pada pertumbuhan ekonomi tumbuh ke arah positif yakni -2,19%, membaiknya kinerja manufaktur dengan nilai PMI berada pada level ekpansif pada TW I-2021 yaitu 5,01%, serta SKDU positif dengan SBT 4,5% pada TW I-2021. ▪ Namun, pelaksanaan PEN saat ini belum mampu meredam lonjakan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Di tingkat daerah, meskipun mengalami perbaikan pertumbuhan, hampir seluruh provinsi mengalami kontraksi pertumbuhan, terlebih Bali yang tercatat terkontraksi -9,31% pada TW-IV 2020 (yoy).

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Abstrak:
• Pemerintah dan DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang IE-CEPA, perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara anggota EFTA. • Salah satu isu yang diatur dalam perjanjian adalah mengenai penghapusan bea masuk (tarif 0 persen) di masing-masing negara EFTA dan di Indonesia. • Sempat menunjukkan tren penurunan pada 2016-2019, kinerja neraca dagang Indonesia-EFTA mulai bangkit tahun 2020. • Perjanjian IE-CEPA diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor dan impor (dengan kenaikan ekspor yang lebih besar), sehingga dapat mencetakkan kinerja surplus pada neraca dagang dan memberikan efek pengganda bagi PDB Indonesia. • Pemerintah harus segera menyusun peraturan pendukung serta mensosialisasikannya, memanfaatkan perjanjian ini sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi, serta melakukan percepatan ekspor yang lebih giat agar implementasi perjanjian ini efektif memperbaiki kinerja neraca dagang Indonesia secara umum.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Struktur penduduk Indonesia akan memasuki struktur penduduk tua (ageing population). Berdasarkan data BPS tahun 2020 persentase lansia mencapai 9,92 persen (26,82) juta lansia, bahkan BPS memproyeksikan tahun 2045 persentase penduduk lansia di Indonesia bisa mencapai 20 persen (63,31) juta lansia. • Sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk penduduk lansia akan membantu mengurangi kemiskinan. Saat ini, pemerintah telah mempunyai sistem perlindungan sosial lansia khususnya bantuan sosial. Bantuan sosial lansia dari pemerintah pusat menggunakan dana APBN melalui Kemensos yaitu Program Bertujuan Lanjut Usia (Bantu-LU) dan komponen PKH Lansia. Sedangkan program bansos dari pemda melalui dana APBD baru dilakukan di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi DI Yogyakarta. • Program bansos lansia diharapkan dapat meningkatkan cakupan manfaat dan besaran nominalnya

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• BKKBN dijadikan sebagai ketua pelaksana dalam percepatan penurunan stunting, hal ini karena BKKBN memiliki tugas di bidang pengendalian kependudukan dan KB. • Tahun 2019 prevalensi stunting sebesar 27,6 persen, angka ini dikhawatirkan naik tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. • Upaya BKKBN selama ini melalui intervensi spesifik dengan melakukan sosialisasi dan revitalisasi Posyandu, dan melalui intervensi sensitif secara terintegrasi yang difokuskan di 260 kabupaten/kota. • Mengingat semakin singkatnya waktu untuk mencapai target 14 persen, BKKBN melakukan PK21 agar mendapatkan data yang valid dan akurat. Hasil dari PK21 ini akan menunjukkan indeks pembangunan keluarga. • Besaran anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat stunting

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Berdasarkan data BPS, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada tahun 2020 adalah sebesar 30,85 persen. • PTS (perguruan tinggi swasta) menyumbang sekitar 96 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia dan merupakan tempat belajar sekitar 4,4 juta mahasiswa. • Per Desember 2019, PTS dengan akreditasi C masih mendominasi. Dari 1.634 PTS yang terakreditasi, 959 diantaranya terakreditasi C dan hanya 38 PTS yang memperoleh akreditasi A. • Rata-rata biaya kuliah untuk jenjang S1 di PTS Indonesia sebesar USD10.168. Lebih tinggi dibanding biaya kuliah di Malaysia yang sebesar USD5.496-USD8.765. • Pada tahun 2020, 70 persen mahasiswa di PTS menunggak uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Selain itu, jumlah pendaftar mahasiswa baru mengalami penurunan lebih dari 25 persen.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.

Abstrak:
• Menurut laporan dari State of The Global Islamic Economy (SGIE) Report, ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2 persen setiap tahun, dengan total konsumsi mencapai USD2,2 triliun. • Sepanjang tahun 2020, Indonesia telah diakui sebagai salah satu negara dengan progres terbaik dalam hal ekonomi dan keuangan syariah, yaitu ranking ke-2 sebagai The Most Developed Countries in Islamic Finance dan menempati peringkat ke-4 dalam kategori Top 15 Global Islamic Economy Indicator (GIEI). • Permasalahan yang sering muncul dalam perdagangan produk halal yaitu ekspor Indonesia ke negara OKI terkadang terkendala oleh beragamnya regulasi, standar dan sistem sertifikasi halal masing-masing negara. • Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif menjalin kerjasama baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara OKI lainnya. Kerjasama tersebut misalnya dalam bentuk perjanjian dagang antar negara.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Abstrak:
• Registering property merupakan indikator yang menilai tahapan, waktu, biaya, dan sistem administrasi suatu negara terkait pembebasan/pendaftaran tanah. • Registering property yang merupakan salah satu indikator dalam EoDB menempatkan Indonesia pada posisi 106 dari 190 negara pada tahun 2020. • Pemerintah sudah melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2018, dan Sertifikat Elektronik pada tahun 2021. • Program sertifikat tanah ini dapat memberikan efisiensi pada pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan juga salah satunya menaikan nilai registering property dalam rangka mendongkrak peringkat EoDB. • Adanya kepastian hukum atas legalitas tanah ini membawa pertimbangan juga bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan investasi.

Penulis:
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan inisiatif atau usulan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. • Tujuan dari revisi undangundang tersebut dilakukan karena banyaknya perubahan yang terjadi dalam segala bidang, termasuk harapan publik terhadap adanya kepastian hukum yang lebih terukur. • Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau "dominus litis" mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. • Terdapat 6 (enam) urgensi diperlukannya perubahan UU Kejaksaan. • Dalam revisi UU Kejaksaan, terdapat delapan poin yang dibahas. • Progres Revisi UU Kejaksaan selanjutnya menunggu Surat Presiden dari Presiden Joko Widodo.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.

Abstrak:
• Mayoritas RTUP memiliki luas lahan dibawah 1 hektar. • Keterbatasan anggaran menyebabkan kuota subsidi pupuk selalu di bawah kebutuhan sesuai dengan e-RDKK. • Dengan menggunakan pendekatan kebutuhan pupuk komoditas padi, kebutuhan alokasi subsidi pupuk bagi lahan maksimal 2 hektar masih terbatas atau kurang. • Jika subsidi hanya diberikan dengan lahan kurang dari 1 ha, maka kebutuhan anggarannya hanya Rp16,42 triliun atau masih lebih rendah Rp8,856 triliun dibanding alokasi 2021. • Kelebihan pagu tersebut dapat diberikan kepada petani dengan luasan lahan 1-1,99 hektar di wilayah Sulawesi, Kalimantan serta Maluku dan Papua sebagai upaya perhatian pemerintah, didasarkan pada perbedaan dan rendahnya produktivitas di wilayah tersebut.

Penulis:

Abstrak:
• Mewujudkan PAUD yang inklusif bagi semua anak usia dini di pedesaan merupakan salah satu penentu kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan. • Saat ini, masih terdapat beberapa permasalahan terkait PAUD di pedesaan, antara lain: masih terdapat 28 persen desa yang belum memiliki PAUD, adanya ketimpangan ketersediaan PAUD, masih rendahnya angka APK, masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidikan, keterlambatan penyaluran BOP PAUD, serta standar kualitas PAUD yang kurang memadai. • Berkaca pada permasalahan tersebut, maka pembangunan PAUD, penyediaan sarana dan prasarana pendukung PAUD (termasuk rehabilitasi), pengadaan tenaga pendidik PAUD nonformal, insentif bagi tenaga pendidik PAUD, serta pembiayaan proses akreditasi PAUD dan edukasi pentingnya PAUD kepada masyarakat harus menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022.

Penulis:

Abstrak:
• Pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). • Untuk mendukung UMKM yang memberikan kontribusi hampir 60% terhadap PDB dapat tetap bertahan dan bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19, pemerintah kembali meluncurkan Bantuan Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). • BPUM yaitu bantuan berupa hibah modal kerja kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan perbankan, yang berupa KUR maupun pinjaman modal kerja dan investasi lain. • Terdapat beberapa permasalahan dalam program BPUM seperti ketidaklengkapan data penerima, ketidaktersediaan basis data pelaku usaha mikro, duplikasi penerima serta penerima bantuan yang tidak terdaftar dalam SK penerima