Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
• HPP 2020 lebih tinggi dari HPP 2015 • Biaya usaha tani untuk setiap 1 kg GKP adalah sebesar Rp4.523. • Harga gabah sudah di atas HPP 2020 • Rata-rata GKP di tingkat petani Rp4.855 per kg dan GKG Rp5.462 per kg. • GKP di tingkat penggilingan Rp4.952 per kg dan GKG Rp5.626 per kg. • Revisi HPP Gabah dan Beras. GKP di Petani Rp4.940 per kg, GKG di petani Rp6.164 per kg, GKP di penggilingan Rp5.035 per kg, GKG di penggilingan Rp6.275 per kg, GKG di Bulog Rp6.325 per kg, dan Beras Rp9.306 per kg

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
• Pada 2018, kinerja logistik Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia, yang salah satunya disebabkan oleh masih tingginya biaya logistik di Indonesia. • Salah satu yang memengaruhi tingginya biaya logistik ini adalah kinerja layanan pandu dan tunda di pelabuhan yang masih dihadapkan pada beberapa masalah, antara lain a. Bentuk pasar layanan pandu dan tunda bersifat monopoli, b. Ketentuan terkait ukuran kapal, dan c. Kewajiban penggunaan kapal tunda bagi kapal yang hendak melakukan perbaikan • Guna mengurangi biaya logistik dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian nasional, pemerintah perlu merevisi Permenhub 57/2015 dengan memberikan kesempatan swasta untuk memberikan layanan pandu dan tunda, serta melakukan penyesuaian batasan ukuran kapal yang diwajibkan dan kewajiban pengunaan kapal pandu di pelabuhan khusus.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Abstrak:
• Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia (sekitar 21% dari total cadangan dunia) tentunya memiliki potensi ekonomi yang besar jika pemerintah dapat melakukan hilirisasi nikel. • PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) telah menandatangani perjanjian tentang struktur kepemilikan Indonesia Battery Corporation (IBC), yaitu sebuah perusahaan induk baterai kendaraan listrik. • Keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik masih sangat kecil. Kendala teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta masih lemahnya industri manufaktur baterai di Indonesia merupakan hal mendasar yang perlu dibenahi.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
• Besarnya potensi jumlah limbah FABA memerlukan adanya akselerasi pemanfaatan untuk mengurangi permasalahan lingkungan, sehingga ditetapkan FABA sebagai limbah non B3. • Dampak positifnya, kebijakan ini dapat menghemat anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp4,3 triliun hingga 2028 mendatang, meningkatkan pendapatan pekerja, memperluas peluang investasi, serta sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT). Dari sisi negatifnya, rencana pengelolaan yang tidak perlu mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan lemah dapat memperbesar risiko pencemaran limbah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. • Hal yang dapat dilakukan antara lain: perlunya mendorong Kementerian ESDM untuk menyusun SOP pengelolaan limbah FABA yang baik dan aman bagi lingkungan; dan memberlakukan persetujuan teknis tentang rencana pengelolaan limbah

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
 Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang semakin dibutuhkan oleh masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia.  Teknologi TIK telah berperan meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP.  PNBP Lainnya yang berasal dari Kemenkominfo terus mengalami peningkatan. Rata-rata tumbuh 7% per tahun dalam setengah dekade terakhir. Naik dari Rp17,4 T pada 2015 menjadi Rp22,8 T pada 2019  Tingginya PNBP Kemenkominfo diyakini berasal dari pembangunan infrastruktur TIK yang terus digenjot baik oleh pemerintah maupun pihak operator telekomunikasi.  Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 jutajiwa atau naik 64,8% jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
 Investasi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan di suatu daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.  KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala telah melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Salah satu unit penyelenggara pelayanan publik yang masuk dalam kategori pelayanan prima adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat.  Hingga Triwulan III tahun 2020 DMPTSP Provinsi Jabar telah mengeluarkan izin investasi di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp86,3 triliun.  Investasi tersebut mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada kuartal III 2020 yang meningkat 3,37% dibanding kuartal II 2020

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
 Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan extraordinary.  Penyalahgunaan narkotika di dunia dalam 10 tahun terakhir meningkat 30% dari 210 juta orang (2009) menjadi 269 juta orang (2018), atau prevalensi sebesar 4,8% (2009) menjadi 5,3% (2018).  Di Indonesia, angka prevalensi terhadap penyalahgunaan narkotika menurun signfikan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, yaitu sebesar 2,23% (2011), 2,18% (2014), 1,77% (2017), dan 1,80% (2019).  Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya menempatkan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba, namun sudah dalam kondisi narcoterrorism.  Eksekusi hukuman mati merupakan hukuman yang paling keras ditujukan kepada pengedar narkoba dan terbukti menurunkan jumlah penyalahgunaan narkotika secara signifikan.  Dukungan anggaran BNN 2021 menurun bila dibandingkan pada 2020, padahal BNN dihadapkan pada tantangan perkembangan kejahatan yang terus meningkat. dalam kondisi pandemi.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Pemerintah menetapkan untuk menaikan tarif CHT rata-rata sebesar 12,5% pada tahun 2021. • Namun Sejak adanya kenaikan tariff CHT pada tahun 2007, angka prevalensi rokok belum menunjukkan penurunan yang konsisten dan justru meningkat pada tahun 2018. • Kenaikan tarif CHT justru semakin meningkatkan peredaran rokok illegal. • Kenaikan CHT membuat kondisi petani tembakau semakin terpuruk dan pekerja atau buruh rokok terancam kehilangan pekerjaan. • Diharapkan kebijakan kenaikan CHT sebesar 12,5% ini didukung kebijakan lain seperti sanksi yang tegas terkait penjualan rokok untuk anak dibawah 18 tahun, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) harus lebih tegas menindak peredaran rokok illegal. Terkait petani tembakau, pemerintah dapat mencoba untuk memberikan pelatihan alternatif tanaman lain yang lebih menguntungkan

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM

Abstrak:
• Tax amnesty jilid I masih belum optimal dilihat dari beberapa hal; indikator tax amnesty yang tidak tercapai, kerja sama internasional belum optimal, sosialisasi tidak tepat sasaran, kesulitan repatriasi dana untuk jumlah besar dalam satu akun, hingga kekhawatiran Wajib Pajak atas nilai tukar rupiah dan kecemasan jika ada perubahan kebijakan pemerintah yang mengancam dana Wajib Pajak. • Peluang adanya moral hazard di masyarakat jika tax amnesty dilakukan berulang. • Dari evaluasi tax amnesty I, Indonesia belum siap melakukan tax amnesty jilid II karena belum adanya perbaikan sistem yang signifikan untuk melakukan kebijakan tax amnesty. • Untuk meningkatkan pendapatan pajak sebaiknya mengoptimalkan objek pajak baru seputar ekonomi digital atau yang lainnya.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Pada tahun 2020, pemerintah secara resmi memberikan pengecualian pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola hasil investasi dari penempatan surat berharga pasar modal syariah melalui Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021 yang merupakan aturan pelaksana dari UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang direvisi melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. • Pengecualian pajak BPKH sesuai UU No. 34/2014 dapat meningkatkan optimalisasi “nilai manfaat” yang dapat digunakan untuk biaya operasional BPKH, program kemaslahatan DAU, alokasi jemaah tunggu. • Menurut Kepala BPKH Anggito Abimanyu, pengecualian pajak BPKH ini diharapkan memberikan lima manfaat yaitu meningkatkan dana kelolaan haji, mengurangi subsidi BPIH yang berasal dari dana APBN, meningkatkan likuiditas bank syariah, mendorong peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah, dan meningkatkan investasi syariah.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Suplus arus kas BPJS Kesehatan disebabkan oleh kenaikan iuran dan berkurangnya utilisasi pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan akibat pandemi. • Hadirnya surplus arus kas masih belum menandakan bahwa BPJS Kesehatan sehat secara finansial. Batas minimal BPJS Kesehatan dikatakan sehat adalah dengan aset bersih sebesar Rp13,93 triliun. Dimana angka ini diestimasi cukup untuk membayar klaim 1,5 bulan ke depan. Dengan surplus saat ini, aset bersih BPJS Kesehatan adalah sebesar minus Rp6,36 triliun. • Kinerja JKN menunjukkan tren yang meningkat atau semakin baik dari berbagai aspek penilaian kinerja, namun masih belum merata di seluruh Indonesia. Beberapa wilayah masih kekurangan SDM, kekurangan faskes terakreditasi, bahkan jumlah tempat tidur di RS jumlahnya masih di bawah standar WHO. Surplus memang menjadi sinyal positif bahwa sistem JKN kita mampu menangani kesehatan seluruh negeri. namun bukan penentu utama kinerja JKN.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
• Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi kreatif yang cukup besar diantaranya keberagaman daya, sumber daya alam, dan penduduk yaitu bonus demografi dan jumlah penduduk kelas menengah yang besar. • Ekonomi kreatif memberikan dampak positif terhadap perekonomian diantaranya karena berkontribusi terhadap PDB, kegiatan ekspor serta penyerapan tenaga kerja • Pemerintah juga telah memuat beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif diantaranya subsidi bunga dan restrukturasi pembiayaan, perlakuan khusus bagi penerima KUR, UMi serta anggaran Rp3,8 triliun untuk stimulus • Tahun 2021 ditetapkan sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, pada tahun 2021 pemerintah berencana untuk mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk paham dengan digitalisasi

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
• Impor garam terus terjadi setiap tahunnya. • Kegiatan impor garam berpotensi merugikan para petambak garam. • Kebutuhan garam terus meningkat setiap tahunnya. • Produksi garam domestik meningkat setiap tahunnya, tetapi kapasitas produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan garam. • Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah terkait meningkatkan produksi petani garam yaitu: ➢ Penggunaan teknologi sarana pembersihan (washing plant). ➢ Reposisi produksi dengan pembangunan pilot project pabrik garam dengan teknologi garam industri terintegrasi. ➢ Perlunya dilakukan perluasan lahan garam di daerah potensial seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Lain-lain. ➢ Memperbaiki sistem regulasi dan tata niaga garam.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
• Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah menargetkan 100 persen akses air minum yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat pada 2030. • Terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian SDGs tersebut, yakni penyediaan air baku yang masih bermasalah dari sisi kuantitas dan kualitas, keterbatasan pendanaan dalam pelaksanaan SPAM, dan rendahnya kinerja pelayanan PDAM sebagai penyelenggara SPAM yang mengakibatkan penurunan jumlah SR. • Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah perlu: a. mempercepat pembangunan jaringan air baku; b. mengoptimalkan perlindungan dan pelestarian sumber air baku serta perubahan sikap masyarakat yang sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); c. mendorong keterlibatan swasta dalam pemenuhan air minum; dan d. mengoptimalkan kinerja PDAM

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
• Sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah melalui membentuk holding BUMN pangan. • Penerapan GCG merupakan salah satu syarat utama agar BUMN dapat menjadi besar, profesional dan kompetitif. • Secara umum permasalahan yang terjadi dalam penerapan GCG lebih dipengaruhi dari sisi managerial, untuk itu agar kinerja holding pangan dapat lebih optimal ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan diantaranya: Komitmen dari Komisaris dan Direksi, Monev penerapan ISO 37001:2016, penempatan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kompetensinya, memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan Komisaris dan Satuan Pengawas Internal.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
Pentingnya pengelolaan Supply Chain Management (SCM) karena memiliki posisi yang strategis, sehingga didorong untuk meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Guna mengoptimalkan TKDN dalam hulu migas, terdapat tantangan yang masih dihadapi, diantaranya terkait SDM, keterbatasan permodalan, belum adanya integrasi dan sinergi kerja sama antara perusahaan, perbankan, asuransi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya, serta masih terbatasnya insentif fiskal dan perlindungan terhadap industri lokal. Keempat tantangan tersebut dapat direkomendasikan penyelesaiannya antara lain melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, kerja sama perbankan dan lembaga nonperbankan terkait permodalan, penyiapan gambaran peta peluang dan skala bisnis, dan memberikan tarif bea masuk lebih tinggi bagi barang-barang impor yang terindikasi dumping serta keringanan pajak bagi produsen lokal yang mendukung industri hulu migas.