Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Perkawinan anak merupakan perkawinan seseorang yang belum dewasa yaitu dibawah usia 18 tahun baik laki – laki maupun perempuan. • Terjadi peningkatan 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan. Sebanyak 60 persen yang mengajukan dispensasi adalah anak di bawah umur (19 tahun). Padahal sepanjang 2019 diketahui hanya terdapat 23.700 permohonan. • Perkawinan anak akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan memicu tingginya tingkat perceraian. Hal ini berdampak pada bertambahnya beban masalah pemerintah dalam menjalankan program wajib belajar memicu bertambanya masalah kesehatan ibu dan bayi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia,

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Penerapan protokol kesehatan saja tidak cukup dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, diperlukan intervensi yang efektif pemerintah melalui upaya pemberian vaksin Covid-19. • Vaksin akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426.800.000 dosis. • Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebanyak 2 tahap, tahap pertama pada bulan Januari - April tahun 2021, dan tahap kedua pada bulan April tahun 2021 - Maret tahun 2022. • Waktu pelaksanaan pemberian vaksinasi Covid-19 ini dilakukan 2 (dua) tahap dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut: ketersediaan vaksin, waktu kedatangan vaksin, dan profil keamanan vaksin.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Sarana dan prasarana perpustakaan di Indonesia belum memadai dilihat dari jumlah perpustkaaan, jumlah koleksi bahan perpustakaan, dan jumlah pustakawan yang masih jauh dari kondisi ideal. • Terdapat ketidakselarasan antara target 2021 dan capaian saat ini pada indikator rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan jumlah penduduk. • Rata-rata pagu anggaran Perpustakaan Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar Rp619.385.821.000

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.
Abstrak:
• Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan dan peluang pengembangan digitalisasi. Asumsi kontribusi ekonomi digital pada 2020 adalah 3,17% dan pada 2024 ditargetkan menjadi 4,66%. • Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi pada 2020 diprediksi 7,12%-7,54%, sementara pada 2024 pertumbuhan PDB menjadi 7,54%- 8,78%. • Indonesia belum siap memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Dikarenakan masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait infrastruktur yang belum merata, SDM yang belum memadai, tingginya biaya akses internet, hingga literasi masyarakat terhadap teknologi yang masih terbatas. • Diperlukan pengembangan dan pembangunan secara masif dan perlu adanya langkah kolaborasi antar semua pihak dalam menjalankan transformasi digital

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
• Pemerintah berupaya melakukan reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS yang nantinya akan mempengaruhi komponen maupun besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh PNS; • Terdapat beberapa skenario yang mungkin terjadi dalam reformasi sistem gaji dan tunjangan PNS, yang akan mempengaruhi porsi belanja pegawai baik dalam APBN maupun APBD; • Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen belanja terbesar dalam Belanja Pemerintah Pusat. Secara rata￾rata di tahun 2017-2019, proporsi belanja pegawai 24,56 persen terhadap total belanja pemerintah pusat; • Rata-rata belanja pegawai di 34 Provinsi dalam kurun waktu tahun 2016-2019 mencapai 24,27 persen terhadap total belanja daerah; • Terdapat disparitas yang tinggi antara Provinsi dengan PAD tinggi dengan Provinsi dengan PAD rendah, dimana porsi belanja pegawai pada Provinsi dengan PAD rendah mencapai 25,16 persen terhadap total belanja daerah, atau 151,02 persen terhadap total PADnya.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
• Kasus aktif positif Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, sejumlah daerah masih terus berada di zona merah • Penunjukan langsung pada pengadaan alat bantu vaksin perlu dikaji lebih lanjut • Perlu adanya kerjasama antara BPKP, LKPP, bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun) dan Kemenkes guna mengawasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 • Perlu penguatan sistem pengawasan bagi pelaksanaan program vaksin, dari proses pengadaan, pendistribusian, hingga kegiatan vaksinasi • Vaksinasi Covid-19 secara mandiri perlu diatur secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Bagaimanapun juga, terdapat potensi penyalahgunaan pembelian vaksin Covid-19 secara mandiri lewat perusahaan.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Potensi wakaf uang di Indonesia masih belum optimal. Potensi wakaf uang menurut BWI tahun 2021 mencapai Rp180 triliun namun saat ini akumulasi wakaf uang hanya sebesar Rp819,36 milyar. • Menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019- 2024 beberapa tantangan yang menjadikan wakaf sulit berkembang di Indonesia khususnya wakaf uang, yaitu: literasi dan inklusivitas wakaf masih rendah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam bisnis wakaf, perlunya penyempurnaan regulasi dan kelembagaan, dan masih rendahnya kualitas dan SDM nadzhir. • Menurut KNEKS strategi agar pengelolaan wakaf uang dapat dikelola dengan baik yaitu: menumbuhkan gerakan nasional penguatan wakaf, meningkatkan optimalisasi wakaf, meningkatkan faktor-faktor kepercayaan wakif, dan kolaborasi stakeholders wakaf.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Kepesertaan program JKP berasal dari pekerja penerima upah dimana mereka harus mengikuti empat program jaminan sosial lainnya, yakni: JHT, JKK, JKM dan JP. • JKP meng-cover manfaat berupa cash benefit, pelatihan, dan akses informasi pencarian kerja bagi pesertanya. • Pemerintah berencana untuk mendanai tahap awal penyelenggaraan JKP dengan menyuntikkan dana sebesar Rp6 triliun. • Pelaksanaan program JKP di Indonesia akan sama dengan implementasi JKP yang telah dilakukan Malaysia. Yakni ada employment benefit, employment services, dan vocational training dan durasi manfaatnya selama enam bulan.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Abstrak:
• Digitalisasi sekolah merupakan salah satu langkah awal dalam mereformasi dunia pendidikan yang menawarkan konsep new learning berbasis teknologi informasi. • Program ini memungkinkan para guru dan siswa menjalani proses belajar mengajar yang lebih efisien, dimana guru dapat memilih kurikulum dan siswa dapat mengunduh modul-modul pembelajaran melalui suatu platform secara online. • Beberapa tantangan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan efektivitas program ini antara lain mempersempit ketimpangan angka partisipasi sekolah di beberapa wilayah di Indonesia, meningkatkan program rehabilitasi kelas, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan pembangunan base transmission station (BTS) di beberapa wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas akses jaringan sinyal sebagai basic backbone program digitalisasi sekolah.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
• Terdapat 6 jenis insentif pajak yang diperpanjang oleh pemerintah hingga 30 Juni 2021 guna membantu Wajib Pajak dalam menghadapi dampak Covid-19. • Insentif pajak pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 56,7% atau sebesar Rp55,03 triliun dari total yang dianggarakan. • Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran insentif pajak pada tahun 2020, sehingga penyaluran insentif pajak tidak berjalan secara optimal. • Tantangan dalam pemberian insentif pajak pada tahun 2021 diantaranya adalah pemberian insentif pajak yang tidak tepat sasaran. • Adanya potensi hilangnya penerimaan negara karena pemberian insentif pajak, sehingga insentif pajak diharapkan mampu diterapkan secara optimal.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
* Kinerja neraca dagang Indonesia pada 2020 mengalami surplusnya sebesar USD21,74 miliar. Kinerja surplus ini bukanlah ditopang oleh peningkatan tajam kinerja ekspor. Namun lebih diakibatkan oleh penurunan impor yang sangat tajam dibanding penurunan ekspor. * Dalam rangka menopang kinerja perdagangan 2021 dan masa mendatang ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain: *) mempercepat kerjasama dan perluasan negara mitra dagang Indonesia ke negara-negara non tradisional atau diversifikasi pasar, *) mempercepat revitalisasi industri pengolahan dalam rangka mendongkrak daya saing produk ekspor nasional di pasar global dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku atau penolong, dan *) menyusun strategi perdagangan untuk memanfaatkan peluang dari perang dagang Tiongkok dengan beberapa negara.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D

Abstrak:
• Peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dengan nilai tukar petani (NTP) tidak sebanding dengan PDB sektor pertanian yang mampu tumbuh di atas 2 persen. • Semua biaya produksi pertanian mengalami kenaikan, sementara harga komoditas dari subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura mengalami penurunan. • Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu: 1. Memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, terutama untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura 2. Memberikan bantuan bibit bagi petani tanaman pangan dan hortikultura. 3. Untuk mengatasi over supply pemerintah dapat membentuk BUMDes penggilingan padi melalui pemanfaatan dana desa dan agroindustri.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
• Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang berdampak pada kinerja ketenagakerjaan yang memburuk dan berujung pada penurunan tingkat pendapatan dan peningkatan kemiskinan. • Berlanjutnya pandemi Covid-19 dan efeknya hingga tahun 2021, membuat program PKT menjadi penting untuk dilanjutkan guna menopang daya beli masyarakat dan kinerja ekonomi. • Untuk menjalankan fungsi program PKT, maka dalam pemilihan daerah prioritas sekurang-kurangnya harus memperhatikan struktur ketenagakerjaan khususnya terkait pekerja sektor informal, kapasitas fiskal serta kondisi infrastruktur di tiap provinsi. • Berdasarkan pendekatan rating scale terhadap variabel masalah ketenagakerjaan dan variabel kapasitas fiskal, maka diperoleh 11 (sebelas) provinsi yang idealnya memperoleh alokasi lebih besar dibanding provinsi lain.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
• Pembentukan LPI diharapkan mampu meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. • Aset negara dan aset BUMN dapat dimiliki oleh LPI. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan nilai aset LPI dapat membentuk perusahaan patungan dan mengalihkan aset BUMN. • Sebagai badan hukum, LPI tidak mengikuti ketentuan keuangan negara, kekayaan negara dan BUMN melainkan UU Cipta Kerja. Disamping itu pejabatnya tidak dapat dituntut Tindak Pidana Korupsi. • Pemindahtanganan aset BUMN kepada LPI hendaknya melalui mekanisme pengawasan serta persetujuan masyarakat yang diwakili DPR. Selain itu diperlukan harmonisasi aturan alih aset BUMN kepada LPI agar tidak berisiko mengganggu kinerja keuangan BUMN dan merugikan negara

Penulis: Dr.Tr. Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
• Potensi energi terbarukan mencapai 419,3 GW, yang terdiri dari 133 GW energi non￾intermittent dan 286,3 GW energi intermittent. Namun, baru dimanfaatkan sebesar 10,2 GW. • Terdapat peluang pengembangan energi terbarukan di daerah kepulauan. • Penggunaan EBT menjadi komitmen global karena telah sebagian besar negara di dunia telah melakukan ratifikasi Perjanjian Paris serta banyak perusahaan multi nasional telah berkomitmen terhadap pemanfaatan EBT.