Data Analisis Tematik APBN

Penulis: MUJIBURRAHMAN
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
 Badan Keamanan Laut RI merupakan salah satu Lembaga Negara Non Kementerian yang bertugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.  Anggaran belanja Bakamla menunjukkan penurunan yang sangat tajam pada 2022. Rata-rata anggaran belanja Bakamla tumbuh minus 10,08 persen per tahun.  Anggaran belanja Bakamla justru didominasi oleh belanja modal dan Barang yang mencapai 90 persen dari total belanja selama periode 2017-2022.  Anggaran belanja untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut relatif masih rendah (hanya 35 persen). dibandingkan dengan belanja dukungan manajemen (65 persen).  Target output prioritas menurun tajam hanya menyisakan 20 dan 15 output saja masing-masing pada 2021 dan 2022 seiring dengan menurunnya alokasi anggaran Bakamla.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
 Pemerintah Melalui Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan berbagai program baik represif maupun preventif untuk menyelesaikan permasalahan konflik Agraria.  Namun, sepanjang 2020 masih terjadi 241 kasus sengketa tanah.  Sepanjang tahun 2020 terjadi 17 kasus sengketa tanah yang berkaitan dengan PSN.  Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghadapi beberapa persoalan yaitu proses yang tertutup, intimidatif, manipulatif, hingga penggunaan cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi aspirasi atau protes dari masyarakat terdampak.  Pemerintah dinilai perlu untuk mendorong percepatan kegiatan- kegiatan dalam Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang

Penulis:
TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
 Pemilu 2024 diwacanakan akan dilaksanakan pada 21 Februari 2024 Pilpres dan Pileg serta 27 November 2024 untuk Pilkada.  Diperlukan mitigasi gangguan keamanan menjelang pemilu 2024.  Penggunaan isu negatif yang mengarah pada berita palsu selama proses Pemilu, terutama untuk menyerang kandidat, mengalami peningkatan sejak Pilpres tahun 2014.  Media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran isu negatif.  Apabila dilihat anggaran pengamanan POLRI untuk Pemilu 2019, di dalamnya belum terlihat anggaran pelaksanaan patroli siber.  Pada masa pra-pemilu potensi gangguan keamanan mungkin terjadi pada saat proses penyusunan daftar pemilih dan pencalonan.  Guna meminimalisir gangguan keamanan yang terjadi pada Pemilu 2024 maka POLRI perlu terus meningkatkan upaya pre-emtif, preventif dan penegakan hukum.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Pemerintah membatalkan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021 dikarenakan beberapa pertimbangan seperti kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji dapat terancam karena adanya pandemi Covid 19. • Dengan adanya pembatalan pelaksanaan ibadah haji menimbulkan adanya penumpukan jamaah yang terdaftar dan tambahan ongkos naik haji. • Pemerintah perlu melakukan upaya agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 dapat terlaksana meski di tengah pandemi Covid19 yaitu peningkatan vaksinasi, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota ibadah haji, dan memberikan subsidi ONH.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Sejak dikonfirmasi adanya Covid-19 tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, menjadikan pemerintah membuat kebijakan menerapkan PSBB dan PPKM guna membatasi mobilitas masyarakat, dan kebijakan ini berdampak kepada sektor pariwisata, dan perhotelan, serta penerbangan. • Penerapan PSBB dan PPKM serta adanya syarat tes RT-PCR sebagai syarat perjalanan telah memunculkan pro kontra terkait efektivitas hasil dari tes RT-PCR. • Tes RT-PCR menjadi salah satu syarat perjalanan yang dikeluhkan oleh masyarakat karena di awal pandemi Covid-19 harga tes RT-PCR ini sangatlah mahal yang disebabkan oleh alat tes perlu diimpor dan tempat tes yang menggunakan paket pemeriksaan (bundling). • Saat ini harga tes RT-PCR semakin murah disebabkan oleh reagen/alat tes yang bervariasi. Hal ini berpengaruh kepada minat masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Program ‘Kampus Merdeka’ merupakan program inovasi Kemendikbudristek yang bertujuan untuk membangun SDM, utamanya ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. • Program ini masih menjadi batu sandungan bagi para mahasiswa yang mendaftar adalah kurang matangnya mekanisme konversi SKS. • Selain masalah konversi SKS, kurang maksimalnya sosialisasi pun menjadi masalah yang menghambat para calon pendaftar untuk dapat mengikuti program ini. • Agar Program Kampus Merdeka di gelombang selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, diharapkan pemerintah dapat lebih memaksimalkan mekanisme konversi SKS dan sosialisasi.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
• Reformasi perpajakan yang menjadi agenda pemerintah tahun 2022 menyebabkan banyaknya perubahan peraturan, sehingga berpotensi meningkatnya perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah dan mengakibatkan meningkatnya potensi sengketa pajak. • Pada tahun 2020, terdapat 16.634 berkas sengketa pajak atau naik 10,5% dibandingkan tahun 2019. Dirjen Pajak yang menjadi pihak tergugat dan pengajuan banding masih mendominasi berkas sengketa, mencapai 88,1%, naik 13,8% dari tahun sebelumnya, yaitu dalam 14.660 berkas. • Sementara itu, tingkat kepatuhan WP meningkat, pada tahun 2019 sebesar 73% menjadi 77,63% di tahun 2020. • Pemerintah perlu serius memperhatikan peningkatan kasus sengketa pajak di tengah kepatuhan wajib pajak yang sudah meningkat. Dikhawatirkan sengketa yang meningkat tersebut dapat melunturkan kepercayaan WP dan momentum ketaatan WP dapat menurun. • Lunturnya kepercayaan WP dapat bedampak ke hal lain, yakni tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang berefek pada rendahnya pendapatan negara serta tingkat investasi. • Penerapan yurisprudensi diperlukan terutama pada penyelesaian sengketa peninjauan kembali

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH

Abstrak:
• Sepanjang tahun 2021, meski produksi minyak goreng dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, namun harga minyak goreng secara nasional senantiasa mengalami tren kenaikan setiap bulannya. • Persoalan ini disebabkan oleh kenaikan bahan baku industri yaitu CPO yang melonjak tajam di pasar global sehingga biaya produksi minyak goreng pun meningkat menyesuaikan harga CPO. Persoalan ini pun turut dipengaruhi dengan menurunnya produksi CPO dalam negeri. • Untuk mengatasi persoalan kenaikan harga komoditas minyak goreng, maka terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation. Kedua, merumuskan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menyesuaikan HET yang berlaku dengan kondisi saat ini.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
• Hingga saat ini, Indonesia masih bersengketa dengan Vietnam dan China berkaitan dengan klaim hak berdaulat di perairan laut Natuna Utara. • Kontestasi klaim tersebut telah berlangsung lama dan belum menemukan titik terang. Tidak ada negara yang mau melepaskan perairan Laut Natuna Utara yang memiliki kekayaan melimpah terkandung di dalamnya. • Salah satu ladang gas alam di Blok Natuna D-Alpha menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. • Hingga saat ini, ada berbagai macam konflik dan pelanggaran teritorial yang terjadi di ZEE-I laut Natuna utara. Beberapa persoalan ditengarai sebagai penyebab tingginya konflik di perairan ini. Diantaranya yaitu: (1) Tumpang tindih klaim wilayah laut natuna; (2) Banyaknya kapal asing masuk perairan Indonesia; dan (3) Peran Bakamla Belum Optimal.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
• Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. • Alokasi anggaran Kemensetneg mengalami fluktuasi dari tahun 2017 – 2019. • Rata-rata realisasi anggaran Kemensetneg dalam 4 tahun terakhir selalu di atas 92 persen, dengan proporsi realisasi belanja barang mencapai 70 persen dari total realisasi belanja Kemensetneg. • Kemensetneg menjadi 3 besar K/L dengan total aset terbesar pada tahun 2020. Total Aset Kemensetneg tahun 2020 sebesar Rp635,45 triliun. • Proporsi PNBP terhadap total aset tetap yang dikelola Kemensetneg masih sangat kecil. • Proporsi PNBP terbesar Kemensetneg berasal dari BLU yang dikelolanya, diantaranya PPK GBK, dan PPK Kemayoran.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Kemenangan Taliban di Afghanistan berpotensi untuk meningkatkan motivasi kelompok ekstrimis untuk melakukan aksi teror di Indonesia. • Kelompok teroris di Indonesia tidak secara langsung berkaitan dengan Taliban, namun terdapat beberapa senior Jemaah Islamiyah yang merupakan alumni Afghanistan. • Kemenangan Taliban berpotensi untuk menjadi saran propaganda jaringan terorisme. • Kemenangan ini berpotensi untuk membangunkan sel tidur untuk melakukan penyebaran ideologi dan rekrutmen anggota baru. • Kemenangan Taliban di Afganistan memungkinkan Afghanistan menjadi medan latihan bagi jaringan teroris. • Media sosial menjadi sarana untuk penyebaran ideologi dan rekrutmen. • Pergeseran pola aksi terorisme juga terjadi, dimana banyak melibatkan perempuan. • Faktor ekonomi masih sangat dominan menjadi penyebab munculnya dan maraknya aksi teroris kelompok radikal yang terjadi di Indonesia.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI

Abstrak:
• Neraca perdagangan rumput laut selama 3 tahun terakhir mengalami surplus dengan rata- rata USD277,09 juta namun surplusnya neraca perdagangan didominasi ekspor raw material rata-rata 93 persen, sedangkan ekspor olahan hanya 6,4 persen. • Tantangan pengembangan rumput laut yaitu : ➢ Kualitas rumput laut tidak seragam. ➢ Rendahnya produktivitas budidaya rumput laut di Indonesia. ➢ Rantai distribusi pasar yang panjang. • Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah yaitu : ➢ Meningkatkan mutu kualitas rumput laut dengan standardisasi nasional. ➢ Meningkatkan teknologi dan inovasi pengembangan bibit rumput laut hasil kultur jaringan dan meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan. ➢ Mendorong pembangunan industri pengolahan di sentra produksi rumput laut.

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE

Abstrak:
• DAS yang sudah direvitalisasi meliputi DAS Asahan, Cisadane, Ciliwung dan Citarum. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi lahan kritis sebanyak 5,5 juta ha dan 15 DAS prioritas dari 108 DAS kritis untuk dipulihkan. Sementara, dalam RPJMN 2020- 2024, rehabilitasi lahan kritis sebanyak 150.000 Ha dengan harapan pemulihan 4 DAS kritis. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang masih harus dihadapi, mengingat target yang dicapai lebih sedikit, padahal hingga kini jumlah DAS kritis yang terus meningkat mencapai 17.076 DAS. • Terdapat beberapa permasalahan DAS, antara lain rendahnya potensi sumber daya lahan adanya implementasi aturan kewenangan DAS yang belum efektif, terhambatnya revitalisasi karena adanya karakteristik DAS yang berbeda, dan kurangnya perencanaan DAS secara terpadu.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.

Abstrak:
• Kontribusi ekspor UMKM terhadap terhadap total ekspor nonmigas baru mencapai 15,65 persen. Kontradiksi ini menyiratkan masih begitu rendahnya akses pasar UMKM ke pasar global. • Agar dapat meningkatkan daya saing ekspor UMKM terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya: Pertama, FTA Center Kemendag mempublikasikan lebih masif informasi produk potensial ekspor kepada UMKM. Upaya tersebut dibarengi dengan perbaikan pada aspek produksi seperti bahan baku, rantai produksi dan standardisasi. Kedua, mengoptimalkan layanan dan fasilitasi kepada para pelaku UMKM terkait akses produksi yang dilakukan oleh PLUT maupun Rumah Produksi Bersama agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Ketiga, bekerja sama dengan industri agar dapat memberikan bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
• Kegiatan eksploitasi sumur migas ilegal kian marak terjadi hingga saat ini. Menurut SKK Migas, saat ini terdapat sekitar 4.500 sumur minyak ilegal yang tersebar di Indonesia. • Kasus illegal drilling terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena dipicu adanya peraturan yang memberikan kewenangan pengelolaan sumur tua. Dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008, di mana kegiatan eksploitasi minyak di sumur tua harus dilakukan melalui izin pemilik konsesi. Selain itu, definisi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang perizinan tata ruang serta penertiban kegiatan illegal drilling. • Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, menyusun ketentuan dalam revisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang lebih terpadu. Kedua, memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemda terkait pengawasan dan penindakan. Ketiga, meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan illegal drilling.