Data Analisis Tematik APBN

Penulis: MUJIBURRAHMAN
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
• Wilayah udara merupakan salah satu pertahanan terpenting dalam pertahanan militer. Setiap peperangan modern selalu menjadikan serangan udara sebagai pembuka perang. • Sejak Indonesia merdeka, kekuatan TNI AU secara rill relatif masih kecil dibandingkan negara tetangga seperti Singapura. • Rata-rata satu unit alutsista tempur udara Indonesia hanya digunakan untuk menjaga wilayah batas udara horizontal seluas 11.834 km2. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 2,98 km2. • Alutsista tempur utama udara Indonesia hanya sebanyak 79 unit atau 17,13% dari total alutsista TNI AU. Bandingkan dengan Singapura mencapai 48,36% atau 118 dari 244 unit. • Pembelian jet tempur Rafale meningkatkan jumlah alutsista TNI AU dari 461 unit menjadi 503 unit. Dimana berdampak pada naiknya jumlah alutsista tempur utama udara dari 17.13% menjadi 24.05%. TNI AU menjadi lebih presisi di level ASEAN.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
• KPBU adalah skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. • Kementerian ATR/BPN saat ini tengah mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan KPBU sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur untuk dapat menuju transformasi digital. • Skema KPBU dipilih oleh Kementerian ATR/BPN dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN. • Di samping adanya manfaat dari dilaksanakannya skema KPBU, Pemerintah juga menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti risiko kebocoran data, risiko fiskal, dan risiko infrastruktur. • Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal untuk meminimalisir adanya risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan skema KPBU.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Menurut Global Terrorism Index, Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi. Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6. • Selama pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan. • Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, perkembangan belanja penanganan terorisme fluktuatif. • Secara global, kematian akibat terorisme turun untuk tahun kelima berturut-turut pada 2019 menjadi 13.826 kematian, atau turun sebesar 15% dari tahun sebelumnya atau 59% dari puncaknya pada tahun 2014. • Pada 2021 terdapat dua program sinergitas BNPT bersama K/L lain yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. • Pada 2022, terdapat program BNPT ditujukan hanya di lima wilayah padahal di era modern saat ini penyebaran doktrin menggunakan teknologi internet tidak mengenal batas wilayah.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
• Angka defisit di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya diperbolehkan hingga 2022. Konsolidasi fiskal di tengah pandemi yang belum mereda, ketidakpastian ekonomi, serta penerimaan yang belum optimal hingga saat ini akan berpotensi memperlama pemulihan ekonomi. • Ketidakpastian global yang perlu diantisipasi ialah terjadinya inflasi yang cukup tinggi di sejumlah negara akibat gangguan rantai pasok dan kuatnya permintaan. Kenaikan harga, terutama minyak bumi, mulai bertransmisi ke biaya transportasi, seperti biaya angkut dan biaya kontainer, sehingga dapat memengaruhi peningkatan harga pangan. • Selain itu, Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2021 memberi isyarat bahwa suku bunga dana federal kemungkinan akan dinaikkan menjadi 0,75-1,00 persen pada akhir 2022 (IMF, 2022). • Di dalam negeri, salah satu faktor yang menjadi tantangan konsolidasi fiskal ialah pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sangat tinggi • Langkah konsolidasi fiskal pada 2023 perlu ditopang oleh reformasi yang komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan • KSSK harus terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. • Terkait pembangunan IKN, perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggarannya harus sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH

Abstrak:
• Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai menujukkan komitmen dalam menerapkan prinsip ekonomi biru yang salah satunya dilakukan dengan menerapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut diyakini berpotensi memberikan dampak mutiplier effect bagi perekonomian, namun dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan keberlangsungan kelautan dan perikanan. • Kebijakan penangkapan ikan terukur sudah mulai dilakukan secara bertahap pada Maret 2022, namun masih dihadapkan pada tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program, yaitu timbulnya kecenderungan tindakan high grading dan quota busting, kesiapan pelabuhan dan pro kontra aturan terkait sistem kontrak bagi pelaku perikanan. • Untuk itu, pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum wilayah perairan secara terintegrasi, melakukan pembenahan terhadap berbagai fasilitas pelabuhan, sekaligus membenahi sistem pendataan hasil tangkapan secara akurat.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78,26 triliun digunakan untuk prioritas nasional sebesar Rp76,96 triliun dan Rp1,296 untuk non prioritas nasional. • Target prioritas nasional Kemensos tahun 2022 yaitu: bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta KPM; bantuan pangan melalui program Kartu Sembako sebanyak 18,8 juta KPM; tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mutakhir mencakup 219.900.000 orang; pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di 364 kabupaten/kota; dan pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 728 desa/kelurahan, dll. • Capaian output prioritas nasional Kemensos tahun 2022 harus lebih memperhatikan sasaran program dan indikator kinerja program prioritas nasional tahun 2022 agar capaian output prioritas lebih tepat sasaran.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
• Pemerintah menargetkan setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 208.265.720 jiwa sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap pada tahun 2021. Namun sampai saat ini target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah belum tercapai. • Vaksinasi dosis lengkap baru mencapai 69,39 persen atau sebesar 144.506.997 jiwa dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 208,265.720 jiwa. Jika dilihat berdasarkan provinsi, tingkat vaksinasi terendah secara berturut turut adalah Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. • Indonesia membutuhkan sekurang￾kurangnya 96.219.176 dosis vaksin. Namun, ketersediaan vaksin sampai saat ini baru mencapai 49.920.402 dosis atau 51,9 persen dari kebutuhan nasional. • Dari 34 provinsi di Indonesia, baru sekitar 8,82 persen atau 3 provinsi yang sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
• Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia merupakan rumah dari 1.340 suku bangsa dengan 2.500 jenis bahasa serta kekayaan warisan budaya. • Agenda pemajuan kebudayaan salah satunya diwujudkan dengan memberikan bantuan FBK kepada para pelaku budaya. • FBK adalah kegiatan pendukungan berupa fasilitas dana hibah yang diberikan kepada kelompok ataupun perseorangan untuk mendorong pemajuan kebudayaan. • Pada tahun 2022, bantuan FBK diprioritaskan kepada pelaku budaya yang berada di wilayah 3T, penyandang disabilitas, perempuan dan kelompok lansia serta pelaku budaya yang berada pada provinsi dengan IPK di bawah rata-rata nasional tahun 2020.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI

Abstrak:
• Sebesar 80 persen kedelai Indonesia berasal dari impor setiap tahunnya. • Neraca perdagangan kedelai selalu defisit, rata-rata impor Indonesia mencapai 2 juta-2,5 juta ton per tahun. • Indonesia dalam lima tahun terakhir hanya mampu mencukupi kebutuhan kedelai dari produksi sendiri sebesar 9,15% dari total kebutuhan. • Laju pertumbuhan produksi dalam negeri lima tahun terakhir cenderung menurun 15,54% per tahun. • Ketergantungan Indonesia terhadap impor disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: ➢ Produktivitas kedelai lokal rendah ➢ Teknologi yang diadopsi petani lokal masih tradisional ➢ Preferensi pelaku usaha memiliki kebutuhan yang berbeda ➢ Kualitas kedelai lokal rendah ➢ Harga kedelai petani tidak dapat bersaing dengan impor

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
• Komoditas kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Namun saat ini, produksi dan produktivitasnya relatif lambat sehingga menekan kinerja ekspor di pasar perdagangan kopi dunia. • Salah satu penyebabnya adalah jalan produksi yang tidak memadai. Guna mengatasi hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan mendapat atensi Komisi V DPR RI. Antara lain: a) Program infrastruktur kerakyatan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang merupakan program KemenPUPR juga harus diarahkan dan diprioritaskan kepada pembangunan jalan produksi perkebunan kopi di wilayah-wilayah sentra utama kopi nasional. b) KemendesPDTT perlu mengawasi, mendorong dan memastikan penggunaan dana desa juga diperuntukan untuk membangun jalan usaha tani perkebunan kopi bagi desa yang merupakan sentra kopi. c) Mendorong kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara KemenPUPR dan KemendesPDTT dengan Kementan dan KLHK.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
Data dari ICO per tahun 2020, Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Namun, menurut Anton Apriyantono, Ketua Umum Dekopi, ekspor kopi cukup menurun. Sedangkan permintaan dalam negeri terus meningkat. Sehingga kondisi ini mendorong petani kopi untuk meningkatkan produksi. Untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah sebagai berikut: Pertama, membangun factory sharing di sentra-sentra produksi utama komoditas kopi Indonesia; Kedua, melakukan penguatan PLUT baik itu milik Kementerian Koperasi maupun pemda guna mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani maupun pelaku UMKM kopi; Ketiga, memperkuat pendampingan pengurusan aspek perizinan berusaha, perizinan eskpor, sertifikasi, permodalan kepada lembaga pembiayaan formal, dan perpajakan, tata kelola pembukuan atau keuangan, produksi, promosi dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran.

Penulis:

Abstrak:
Transisi energi merupakan salah satu isu krusial yang diusung dalam presidensi G20 Indonesia. Di tahun 2060 atau lebih capat, Indonesia telah ditargetkan akan mencapai karbon netral. Tantangan yang dihadapi dalam menurunkan emisi karbon: pembangunan rendah karbon membutuhkan biaya yang besar, pajak karbon yang berdampak terhadap perekonomian perlu menjadi perhatian yang serius untuk itu pajak karbon jangan sampai berdampak dan menahan pemulihan ekonomi nasional khususnya terhadap sektor menengah dan kecil, pertumbuhan jumlah kendaraan di sektor transportasi sangat tinggi namun tidak diimbangi konsumsi BBM ke arah RON yang lebih tinggi, masih terbatasnya kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari pembangkit EBT, kurangnya ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan. Adapun alternatif kebijakan sebagai berikut: pemerintah perlu menggandeng sektor swasta yang berkomitmen untuk pertumbuhan hijau mengatasi kendala besarnya biaya dalam pembangunan rendah karbon, penerapan pajak karbon harus memperhatikan masyarakat kecil, mempercepat rencana switch, pemerintah perlu melakukan pengembangan interkoneksi transmisi dan jaringan listrik pintar, mengkombinasi teknologi elektrifikasi dengan pemanfaatan EBT.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
RS-Rutilahu sebagai salah satu upaya dalam penanganan yang diselenggarakan Kemensos dengan tujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin. • Kemensos berhasil merealisasikan 100 persen atau sesuai dari target yang diberikan sebanyak 7.210 KPM untuk bansos RS-Rutilahu kepada KPM. • Dalam melanjutkan program RS￾Rutilahu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas merujuk kepada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga semua masyarakat miskin akan mendapatkan kesempatan yang sama dan besaran bantuan yang lebih besar dikarenakan perbedaan wilayah mempengaruhi perbedaan harga bahan bangunan.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
• KRIS JKN dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan ekuitas pelayanan, agar seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan yang sama baik pelayanan medis maupun non medis. • Harapannya pada tahun 2024 KRIS JKN sudah terimplementasi di seluruh wilayah indonesia. • DJSN bersama Kemenkes, Kemenkeu, dan BPJS Kesehatan telah menetapkan 12 kriteria RS untuk layak mengimplementasikan KRIS JKN hasil dari konsultasi publik dan self assessment. • Akhir tahun 2022 BPJS Kesehatan perlu memastikan RSUD dan RS Swasta siap mengimplementasikan KRIS JKN pada tahun 2023, jika tahun 2023 masih belum terimplementasi. Maka DJSN, Kemenkes, Kemenkeu, dan BPJS Kesehatan perlu melakukan evaluasi terkait kesiapan RS dalam memenuhi KRIS JKN baik dari segi kriteria maupun anggaran.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Abstrak:
• Memasuki tahun 2022, pemerintah menerapkan kebijakan PTM Terbatas pada satuan pendidikan berdasarkan prasyarat tertentu bagi satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan. • Pelaksanaan PTM Terbatas dimaksudkan untuk mengurangi learning loss dan risiko sosial antara lain kesenjangan capaian pembelajaran akibat perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. • Blended learning menjadi pilihan yang tepat pada kondisi saat ini. • Dukungan program dan kegiatan untuk mengimplemetasikan metode blended learning telah dilaksanakan, hanya perlu sinergi dan koordinasi yang kuat dalam rangka transformasi pendidikan nasional.