Data Analisis Tematik APBN

Vol. II / No. 6 - April 2022

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.

Abstrak:
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan salah satu kekuatan utama dalam struktur pertahanan militer Indonesia. Berdasarkan Perkasad No 57 Tahun 2013 bahwa tugas TNI AD adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dengan prioritas yang diarahkan untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Dalam rangka tugas tersebut, TNI AD membutuhkan alutsista yang canggih, modern dan presisi. Sebagai matra kekuatan utama militer, TNI AD mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan dua matra lainnya (udara dan laut). Dengan demikian bagaimana perkembangan anggaran TNI AD termasuk anggaran modernisasi alutsistanya?

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Abstrak:
Presiden dalam Sidang Kabinet terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 menekankan bahwa terdapat 5 hal terkait perkembangan ekonomi nasional. Salah satu dari lima arahan tersebut ialah seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dihimbau untuk melakukan percepatan realisasi baik APBN maupun APBD.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, karena anggota MPR merupakan para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.




Vol. II / No. 6 - April 2022

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
Wakaf merupakan instrumen keuangan syariah yang mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan umat dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Menurut para ahli hukum Islam, Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama memperkenalkan wakaf, setelah itu para sahabat Nabi mengikuti ajaran ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummar bin Khattab yang mewakafkan kebunnya agar wakaf dikelola dengan produktif yaitu tetap pokoknya serta hasilnya disedekahkan guna kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf terus berkembang di era khalifah dinasti Ummayah dan Abbasiyah, wakaf tidak hanya untuk membiayai fakir miskin namun digunakan untuk pemberdayaan ekonomi guna kesejahteraan umat seperti modal membangun perpustakaan dan lembaga pendidikan, membiayai operasional yayasan, dan memberikan beasiswa bagi yang membutuhkan. Setelah era khalifah, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional oleh masing-masing negara muslim diantaranya negara Mesir mengelola wakaf melalui kementerian wakaf, negara Arab mengelola wakaf melalui Departemen Haji dan Wakaf, dll

Penulis:

Abstrak:
Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia mengalami perubahan/transisi beban penyakit yang diukur menggunakan Disability Adjusted Life Years (DALYs) yaitu menghitung beban penyakit menurut kematian dan kesakitan/kecacatan. Berdasarkan laporan Global Burden of Disease tahun 2017 diketahui bahwa penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan tahun 1990. Pada tahun 1990 terdapat lima beban penyakit utama di Indonesia yang sebagian besar merupakan penyakit menular/masalah kesehatan ibu, anak dan gizi diantaranya neonatal disorder, lower respiratory infection, diarrheal disease, tuberculosis dan stroke. Namun pada tahun 2017, lima beban penyakit utama di Indonesia didominasi oleh beban penyakit tidak menular yang diantaranya adalah stroke, ischemic heart disease, diabetes, neonatal disorder dan tuberculosis

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Abstrak:
Pemberlakuan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 membawa berbagai konsekuensi antara lain potensi meningkatnya learning loss akibat menurunnya kuantitas pertemuan di dalam kelas yang menjadi ciri utama pembelajaran sebelum era pandemi Covid-19. Secara umum learning loss dalam dunia pendidikan mengacu pada menurunnya pengetahuan dan keterampilan atau kemunduran dalam proses akademik sebagai akibat dari adanya kesenjangan pendidikan atau faktor-faktor tertentu seperti libur panjang, putus sekolah karena alasan ekonomi, dan proses pembelajaran yang tidak efektif




Vol. II / No. 5 - April 2022

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.

Abstrak:
Sektor Informasi dan Komunikasi (infokom) menjadi salah satu sektor pendukung PDB dengan laju pertumbuhan yang tertinggi (pada tahun 2021 tertinggi kedua setelah sektor kesehatan)

Penulis:

Abstrak:
Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian untuk memotret pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri pada waktu periode tertentu.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
TIO RIYONO, S.E.

Abstrak:
Gagasan penundaan pemilu 2024 menuai banyak kritik dan polemik. Sejumlah kalangan menilai saat ini tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan penundaan pemilu




Vol. II / No. 5 - April 2022

Penulis:

Abstrak:
Di Indonesia, pemberian jaminan produk halal diatur melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)1. Peraturan perundangan ini didalamnya mengatur juga tentang hukum Islam berupa kewajiban memakan makanan yang halal dan thwaib (baik). Meskipun aturannya terbit di tahun 2014, sertifikasi halal dalam hal impor, distribusi, dan perdagangan produk baru diwajibkan mulai 17 Oktober 2019 di wilayah Indonesia. Selain itu, JPH diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Dalam hal pelaksanaan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan: a. kementerian dan/atau lembaga terkait; b. Lembaga Pemeriksa Halal; dan c. Majelis Ulama Indonesia

Penulis:

Abstrak:
Pada Desember 2019, ada satu virus asal China yang mulai menginfeksi Indonesia pada Maret 2020 bernama Coronavirus Disease atau COVID-19 yang dalam keadaan inilah disebut pandemi COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi keadaan perekonomian dunia dan membuat situasi keuangan Indonesia tidak stabil. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Massal (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang biasa disebut PPKM. Dengan adanya PPKM, pendapatan masyarakat berkurang, akibatnya daya beli masyarakat berkurang

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
Komitmen dalam pengentasan buta aksara merupakan salah satu agenda pembangunan berkelanjutan global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pada target SDGs 4.6 dinyatakan bahwa pada tahun 2030 semua pemuda dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik pria maupun wanita, memiliki kemampuan literasi dan numerasi




Vol. II / No. 5 - April 2022

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D

Abstrak:
ementerian pertanian (Kementan) telah menargetkan produksi padi sebesar 55,20 juta ton (Kompas.com, 2022). Target tersebut menjadi tantangan bagi Kementan, karena produksi padi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi pada 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43 persen dibanding produksi padi di 2020 yang sebesar 54,65 juta ton. Penurunan produksi tersebut juga dipengaruhi oleh turunnya luas panen. Luas panen padi pada 2021 mencapai sekitar 10,41 juta hektar, mengalami penurunan sebanyak 245,47 ribu hektar atau 2,30 persen dibanding luas panen padi di 2020 yang sebesar 10,66 juta hektar

Penulis:

Abstrak:
Program rumah khusus merupakan penyediaan hunian layak huni untuk kebutuhan khusus yang timbul antara lain akibat dampak bencana, dampak pelaksanaan program pembangunan nasional, masyarakat di wilayah perbatasan/tertinggal/terluar, pemenuhan hunian untuk kelompok kebutuhan sosial tertentu, serta kondisi tertentu lainnya. Rumah khusus yang dibangun berupa rumah tunggal dan rumah deret menggunakan tipologi rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Penyediaan rumah khusus diperlukan guna mendukung pencapaian program satu juta rumah serta program pemulihan pasca bencana yang merupakan salah satu major project 2020-2024

Penulis:

Abstrak:
Pentingnya suatu produk dengan adanya branding Indikasi Geografis membuat produk tersebut terlindungi dari pemanfaatan atau pemalsuan produk serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics of Finance menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 persen jumlah paten akan berdampak terhadap ekonomi sebesar 6 persen. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pelaku UMKM produk indikasi geografis tersebut. Sebagai contoh produk pertama yang diterima Eropa adalah kopi gayo, sebelum adanya branding indikasi geografis harga kopi gayo berkisar Rp50.000 per kilogram dan setelah mempunyai branding indikasi geografis harga kopi gayo meningkat menjadi Rp120.000 per kilogram (DJKI,2022)

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
Berbagai upaya kebijakan transformasi ekonomi hijau tengah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui pengembangan industri hijau. Penerapan industri hijau di Indonesia telah terbukti memberikan dampak positif. Kementerian Perindustrian mencatat penerapan industri hijau setidaknya telah menghemat penggunaan energi sebesar Rp3,2 triliun serta penghematan air mencapai Rp169 miliar (Kemenperin, 2021). Dalam industri hijau, selain mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, proses produksi juga akan dilakukan dengan efisien dan efektif. Sehingga pada akhirnya, kegiatan pengembangan industri hijau diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi industri atas produk yang dihasilkan




← Sebelumnya 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Selanjutnya →