Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78,26 triliun digunakan untuk prioritas nasional sebesar Rp76,96 triliun dan Rp1,296 untuk non prioritas nasional. • Target prioritas nasional Kemensos tahun 2022 yaitu: bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta KPM; bantuan pangan melalui program Kartu Sembako sebanyak 18,8 juta KPM; tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mutakhir mencakup 219.900.000 orang; pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di 364 kabupaten/kota; dan pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 728 desa/kelurahan, dll. • Capaian output prioritas nasional Kemensos tahun 2022 harus lebih memperhatikan sasaran program dan indikator kinerja program prioritas nasional tahun 2022 agar capaian output prioritas lebih tepat sasaran.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Pemerintah menargetkan setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 208.265.720 jiwa sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap pada tahun 2021. Namun sampai saat ini target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah belum tercapai. • Vaksinasi dosis lengkap baru mencapai 69,39 persen atau sebesar 144.506.997 jiwa dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 208,265.720 jiwa. Jika dilihat berdasarkan provinsi, tingkat vaksinasi terendah secara berturut turut adalah Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. • Indonesia membutuhkan sekurang￾kurangnya 96.219.176 dosis vaksin. Namun, ketersediaan vaksin sampai saat ini baru mencapai 49.920.402 dosis atau 51,9 persen dari kebutuhan nasional. • Dari 34 provinsi di Indonesia, baru sekitar 8,82 persen atau 3 provinsi yang sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia merupakan rumah dari 1.340 suku bangsa dengan 2.500 jenis bahasa serta kekayaan warisan budaya. • Agenda pemajuan kebudayaan salah satunya diwujudkan dengan memberikan bantuan FBK kepada para pelaku budaya. • FBK adalah kegiatan pendukungan berupa fasilitas dana hibah yang diberikan kepada kelompok ataupun perseorangan untuk mendorong pemajuan kebudayaan. • Pada tahun 2022, bantuan FBK diprioritaskan kepada pelaku budaya yang berada di wilayah 3T, penyandang disabilitas, perempuan dan kelompok lansia serta pelaku budaya yang berada pada provinsi dengan IPK di bawah rata-rata nasional tahun 2020.

Penulis:

Abstrak:
• Sebesar 80 persen kedelai Indonesia berasal dari impor setiap tahunnya. • Neraca perdagangan kedelai selalu defisit, rata-rata impor Indonesia mencapai 2 juta-2,5 juta ton per tahun. • Indonesia dalam lima tahun terakhir hanya mampu mencukupi kebutuhan kedelai dari produksi sendiri sebesar 9,15% dari total kebutuhan. • Laju pertumbuhan produksi dalam negeri lima tahun terakhir cenderung menurun 15,54% per tahun. • Ketergantungan Indonesia terhadap impor disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: ➢ Produktivitas kedelai lokal rendah ➢ Teknologi yang diadopsi petani lokal masih tradisional ➢ Preferensi pelaku usaha memiliki kebutuhan yang berbeda ➢ Kualitas kedelai lokal rendah ➢ Harga kedelai petani tidak dapat bersaing dengan impor

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Abstrak:
• Komoditas kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Namun saat ini, produksi dan produktivitasnya relatif lambat sehingga menekan kinerja ekspor di pasar perdagangan kopi dunia. • Salah satu penyebabnya adalah jalan produksi yang tidak memadai. Guna mengatasi hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan mendapat atensi Komisi V DPR RI. Antara lain: a) Program infrastruktur kerakyatan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang merupakan program KemenPUPR juga harus diarahkan dan diprioritaskan kepada pembangunan jalan produksi perkebunan kopi di wilayah-wilayah sentra utama kopi nasional. b) KemendesPDTT perlu mengawasi, mendorong dan memastikan penggunaan dana desa juga diperuntukan untuk membangun jalan usaha tani perkebunan kopi bagi desa yang merupakan sentra kopi. c) Mendorong kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara KemenPUPR dan KemendesPDTT dengan Kementan dan KLHK.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Abstrak:
Data dari ICO per tahun 2020, Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Namun, menurut Anton Apriyantono, Ketua Umum Dekopi, ekspor kopi cukup menurun. Sedangkan permintaan dalam negeri terus meningkat. Sehingga kondisi ini mendorong petani kopi untuk meningkatkan produksi. Untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah sebagai berikut: Pertama, membangun factory sharing di sentra-sentra produksi utama komoditas kopi Indonesia; Kedua, melakukan penguatan PLUT baik itu milik Kementerian Koperasi maupun pemda guna mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani maupun pelaku UMKM kopi; Ketiga, memperkuat pendampingan pengurusan aspek perizinan berusaha, perizinan eskpor, sertifikasi, permodalan kepada lembaga pembiayaan formal, dan perpajakan, tata kelola pembukuan atau keuangan, produksi, promosi dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran.

Penulis:

Abstrak:
Transisi energi merupakan salah satu isu krusial yang diusung dalam presidensi G20 Indonesia. Di tahun 2060 atau lebih capat, Indonesia telah ditargetkan akan mencapai karbon netral. Tantangan yang dihadapi dalam menurunkan emisi karbon: pembangunan rendah karbon membutuhkan biaya yang besar, pajak karbon yang berdampak terhadap perekonomian perlu menjadi perhatian yang serius untuk itu pajak karbon jangan sampai berdampak dan menahan pemulihan ekonomi nasional khususnya terhadap sektor menengah dan kecil, pertumbuhan jumlah kendaraan di sektor transportasi sangat tinggi namun tidak diimbangi konsumsi BBM ke arah RON yang lebih tinggi, masih terbatasnya kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari pembangkit EBT, kurangnya ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan. Adapun alternatif kebijakan sebagai berikut: pemerintah perlu menggandeng sektor swasta yang berkomitmen untuk pertumbuhan hijau mengatasi kendala besarnya biaya dalam pembangunan rendah karbon, penerapan pajak karbon harus memperhatikan masyarakat kecil, mempercepat rencana switch, pemerintah perlu melakukan pengembangan interkoneksi transmisi dan jaringan listrik pintar, mengkombinasi teknologi elektrifikasi dengan pemanfaatan EBT.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
RS-Rutilahu sebagai salah satu upaya dalam penanganan yang diselenggarakan Kemensos dengan tujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin. • Kemensos berhasil merealisasikan 100 persen atau sesuai dari target yang diberikan sebanyak 7.210 KPM untuk bansos RS-Rutilahu kepada KPM. • Dalam melanjutkan program RS￾Rutilahu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas merujuk kepada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga semua masyarakat miskin akan mendapatkan kesempatan yang sama dan besaran bantuan yang lebih besar dikarenakan perbedaan wilayah mempengaruhi perbedaan harga bahan bangunan.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• KRIS JKN dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan ekuitas pelayanan, agar seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan yang sama baik pelayanan medis maupun non medis. • Harapannya pada tahun 2024 KRIS JKN sudah terimplementasi di seluruh wilayah indonesia. • DJSN bersama Kemenkes, Kemenkeu, dan BPJS Kesehatan telah menetapkan 12 kriteria RS untuk layak mengimplementasikan KRIS JKN hasil dari konsultasi publik dan self assessment. • Akhir tahun 2022 BPJS Kesehatan perlu memastikan RSUD dan RS Swasta siap mengimplementasikan KRIS JKN pada tahun 2023, jika tahun 2023 masih belum terimplementasi. Maka DJSN, Kemenkes, Kemenkeu, dan BPJS Kesehatan perlu melakukan evaluasi terkait kesiapan RS dalam memenuhi KRIS JKN baik dari segi kriteria maupun anggaran.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.

Abstrak:
• Memasuki tahun 2022, pemerintah menerapkan kebijakan PTM Terbatas pada satuan pendidikan berdasarkan prasyarat tertentu bagi satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan. • Pelaksanaan PTM Terbatas dimaksudkan untuk mengurangi learning loss dan risiko sosial antara lain kesenjangan capaian pembelajaran akibat perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. • Blended learning menjadi pilihan yang tepat pada kondisi saat ini. • Dukungan program dan kegiatan untuk mengimplemetasikan metode blended learning telah dilaksanakan, hanya perlu sinergi dan koordinasi yang kuat dalam rangka transformasi pendidikan nasional.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D

Abstrak:
• Kopi merupakan komoditas unggulan Indonesia dan menduduki peringkat 4 sebagai negara produsen biji kopi dunia. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan petani kopi masih memprihatinkan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, petani kopi tidak dapat hanya bergantung dari penghasilan kopi. • Penting membangun perekonomian petani kopi untuk menambah penghasilan sebelum masa panen. Salah satu upaya tersebut yaitu wisata tematik kopi. • Wisata tematik kopi merupakan wisata ke kebun kopi dengan mengikuti kegiatan perkebunan kopi rakyat dari mulai tata cara menanam, memetik, mengeringkan buah ceri kopi, pengolahan (bean roasting) sampai minum dan menikmati rasa kopi, serta budaya masyarakat di wilayah perkebunan kopi. • Tantangan pengembangan wisata tematik kopi yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sarana dan prasarana. • Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pembinanan baik soft skill maupun hard skill, serta bantuan mesin produksi dan pengolahan

Penulis:

Abstrak:
• Jembatan timbang berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang yang melebihi batas ketentuan. Peranan jembatan timbang menjadi penting mengingat dampak negatif dari kendaraan ODOL yang berupa kerugian dalam biaya pemeliharaan jalan, peningkatan kecelakaan lalu lintas, polusi lingkungan serta kemacetan. • Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan UPPKB berada pada Pemerintah Pusat yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perhubungan Provinsi. • Permasalahan terkait jembatan timbang di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, teknologi yang terbatas, permasalahan terkait SDM, belum semua kendaraan angkutan barang yang masuk dalam jembatan timbang, belum adanya sanksi yang menimbulkan efek jera. • Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu mempercepat pengembangan sarana dan prasarana jembatan timbang, menambah jumlah jembatan timbang, mengembangkan penggunaan teknologi, menambah SDM jembatan timbang dengan kompetensi di bidangnya, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar.

Penulis:

Abstrak:
• Banyaknya jumlah UMKM saat ini tidak sejalan dengan rasio kewirausahaan di Indonesia yang relatif masih rendah, yaitu hanya sebesar 3,47 persen. Salah satu kendala mendasar yang dihadapi oleh UMKM adalah penyaluran kredit yang belum optimal. • Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang strategi percepatan pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021- 2024. • Pengembangan kewirausahaan nasional tersebut diperlukan salah satunya untuk menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas wirausaha dan skala usaha. • Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu pemaknaan nomenklatur program dan penganggaran yang sama, pembagian peran, serta sinkronisasi dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
• Besarnya potensi batubara Indonesia menempatkannya sebagai negara produsen batubara terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2021, sebanyak 78,3 persen produksi batubara untuk diekspor, sementara sebesar 21,7 persen digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. • Terdapat beberapa isu terkait komoditas batubara. Pertama, inkonsistensi target produksi batubara. Kedua, lambatnya proses persetujuan RKAB dari pemerintah. Ketiga, mahalnya biaya proyek hilirisasi batubara. • Untuk itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, perlunya menetapkan target produksi batubara yang konsisten sesuai dengan sasaran dalam KEN. Kedua, perlunya mempercepat proses evaluasi dan persetujuan atas RKAB yang diajukan oleh pemegang IUP/IUPK. Ketiga, mendorong komitmen pemerintah untuk mendorong program hilirisasi batubara.

Penulis:

Abstrak:
• Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA) dalam merespon kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi. • Dengan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun yang merupakan PMN Rp30 triliun dari APBN Tahun 2020 dan 2021, serta pengalihan saham pemerintah sebesar Rp45 triliun, diharapkan dapat menjadi kendaraan finansial untuk mengoptimalisasikan aset secara jangka panjang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta dapat mengurangi ketergantungan dana jangka pendek dan tercapainya stabilitas ekonomi. • Transparansi, akuntabilitas, dan governance LPI sangat penting untuk diperkuat. Hal ini mengingat kompleksnya model bisnis yang dijalankan LPI. • LPI perlu mengimplementasikan risk managemet yang ketat dan terukur, mengingat variasi investasi dan cukup fleksibel, karena berpotensi terdapat loss of span of control management. • Meskipun LPI mengutamakan dana eksternal dalam bentuk ekuitas, karakter institusi kuasi-pemerintah akan memengaruhi sovereign risk/rating investasi Indonesia. • Mengingat LPI adalah suatu institusi dengan misi khusus, serta mengingat potensi keterkaitan LPI dengan sistem finansial domestik yang cukup besar, maka diharapkan Menteri Keuangan dapat membuat pengaturan teknis lanjutan perihal pembinaan yang mengikutsertakan OJK dan BI.

Penulis:

Abstrak:
▪ Pemerintah Indonesia berencana melarang ekspor bahan mentah pada produk pertambangan pada tahun 2022 secara bertahap yang meliputi bauksit, tembaga, emas, aluminium lalu timah. Larangan ini merupakan lanjutan dari kebijakan menyetop ekspor bahan mentah nikel yang telah dilakukan sejak tahun 2020. ▪ Pelarangan ekspor bahan mentah ini dapat mempercepat perubahan paradigma terhadap konsep perdagangan luar negeri Indonesia yang sebelumnya lebih berorientasi bahan tambang, kelapa sawit, dan karet dengan nilai tambah yang rendah dan sangat mudah dipengaruhi oleh tidak stabilnya harga komoditas di tingkat internasional. ▪ Hilirisasi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan lapangan pekerjaan, serta diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak.