Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N

Abstrak:
Di Indonesia, pemberian jaminan produk halal diatur melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)1. Peraturan perundangan ini didalamnya mengatur juga tentang hukum Islam berupa kewajiban memakan makanan yang halal dan thwaib (baik). Meskipun aturannya terbit di tahun 2014, sertifikasi halal dalam hal impor, distribusi, dan perdagangan produk baru diwajibkan mulai 17 Oktober 2019 di wilayah Indonesia. Selain itu, JPH diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Dalam hal pelaksanaan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan: a. kementerian dan/atau lembaga terkait; b. Lembaga Pemeriksa Halal; dan c. Majelis Ulama Indonesia

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,

Abstrak:
Pada Desember 2019, ada satu virus asal China yang mulai menginfeksi Indonesia pada Maret 2020 bernama Coronavirus Disease atau COVID-19 yang dalam keadaan inilah disebut pandemi COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi keadaan perekonomian dunia dan membuat situasi keuangan Indonesia tidak stabil. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Massal (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang biasa disebut PPKM. Dengan adanya PPKM, pendapatan masyarakat berkurang, akibatnya daya beli masyarakat berkurang

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
Komitmen dalam pengentasan buta aksara merupakan salah satu agenda pembangunan berkelanjutan global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pada target SDGs 4.6 dinyatakan bahwa pada tahun 2030 semua pemuda dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik pria maupun wanita, memiliki kemampuan literasi dan numerasi

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D

Abstrak:
ementerian pertanian (Kementan) telah menargetkan produksi padi sebesar 55,20 juta ton (Kompas.com, 2022). Target tersebut menjadi tantangan bagi Kementan, karena produksi padi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi pada 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43 persen dibanding produksi padi di 2020 yang sebesar 54,65 juta ton. Penurunan produksi tersebut juga dipengaruhi oleh turunnya luas panen. Luas panen padi pada 2021 mencapai sekitar 10,41 juta hektar, mengalami penurunan sebanyak 245,47 ribu hektar atau 2,30 persen dibanding luas panen padi di 2020 yang sebesar 10,66 juta hektar

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak

Abstrak:
Program rumah khusus merupakan penyediaan hunian layak huni untuk kebutuhan khusus yang timbul antara lain akibat dampak bencana, dampak pelaksanaan program pembangunan nasional, masyarakat di wilayah perbatasan/tertinggal/terluar, pemenuhan hunian untuk kelompok kebutuhan sosial tertentu, serta kondisi tertentu lainnya. Rumah khusus yang dibangun berupa rumah tunggal dan rumah deret menggunakan tipologi rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Penyediaan rumah khusus diperlukan guna mendukung pencapaian program satu juta rumah serta program pemulihan pasca bencana yang merupakan salah satu major project 2020-2024

Penulis: RAHAYUNINGSIH

Abstrak:
Pentingnya suatu produk dengan adanya branding Indikasi Geografis membuat produk tersebut terlindungi dari pemanfaatan atau pemalsuan produk serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics of Finance menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 persen jumlah paten akan berdampak terhadap ekonomi sebesar 6 persen. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pelaku UMKM produk indikasi geografis tersebut. Sebagai contoh produk pertama yang diterima Eropa adalah kopi gayo, sebelum adanya branding indikasi geografis harga kopi gayo berkisar Rp50.000 per kilogram dan setelah mempunyai branding indikasi geografis harga kopi gayo meningkat menjadi Rp120.000 per kilogram (DJKI,2022)

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
Berbagai upaya kebijakan transformasi ekonomi hijau tengah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui pengembangan industri hijau. Penerapan industri hijau di Indonesia telah terbukti memberikan dampak positif. Kementerian Perindustrian mencatat penerapan industri hijau setidaknya telah menghemat penggunaan energi sebesar Rp3,2 triliun serta penghematan air mencapai Rp169 miliar (Kemenperin, 2021). Dalam industri hijau, selain mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, proses produksi juga akan dilakukan dengan efisien dan efektif. Sehingga pada akhirnya, kegiatan pengembangan industri hijau diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi industri atas produk yang dihasilkan

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc

Abstrak:
emerintah mempertimbangkan, bahwa dalam menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Penyempurnaan atas perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal kemudian menjadi suatu kebutuhan. Oleh sebab itu, pemerintah mengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penulis:
NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Indonesia diketahui sebagai negara produsen, eksportir, sekaligus pemilik lahan perkebunan untuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Hal ini tercermin melalui tingkat produksi CPO Indonesia yang mencapai 46,88 juta ton dan ekspor CPO beserta produk olahan yang mencapai 34,2 juta ton pada tahun 2021 (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI, 2022). Pada tahun yang sama, tercatat luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 15,08 juta ha (Kementerian Pertanian, 2022). Tidak hanya itu, komoditas ini juga berkontribusi besar bagi perekonomian, dengan sumbangan sebesar 3,5 persen terhadap PDB serta 13,5 persen terhadap ekspor nonmigas (Kemenko Perekonomian, 2022)

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
• Dengan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan SPBE, peran infrastruktur TIK menjadi sangat penting sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi SPBE. • Indeks Kematangan SPBE Indonesia tahun 2021 sebesar 2,24 dari skala 5 • Indeks e-Government Indonesia pada tahun 2020 masih sangat rendah, yakni sebesar 0,66. Indeks tersebut menjadikan Indonesia berada pada posisi 88 dari 193 negara di dunia, atau posisi ke 7 dari 10 negara ASEAN. • Indonesia masih jauh tertinggal dalam Indikator Telecommunication Infrastructure Index (TII) atau infrastruktur telekomunikasi, berada pada posisi yang sejajar dengan negara Ghana, Yordania, dan Kamboja. • Hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki server untuk menyimpan dan mengelola data sendiri, namun belum sepenuhnya berstandar nasional maupun internasional.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
• Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian di daerah, baik dalam pengelolaan keuangan daerah, maupun untuk menggali potensi daerahnya, sehingga dalam jangka panjang tidak bergantung pada pemerintah pusat. • Tren Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan masih sangat sedikit daerah yang telah berstatus mandiri. • Ditengah belum mandirinya daerah, alokasi TKDD justru cenderung stagnan dan menurun. • Namun, menurunnya alokasi TKDD belum tentu menjadi suatu hal yang negatif jika melihat alokasi penggunaan anggaran di daerah, yang sebagiannya di peruntukan untuk belanja pegawai dan belanja barang & jasa. • Terdapat beberapa upaya untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal, diantaranya optimalisasi BUMD & BLU, mendorong UMKM dan industri kreatif, kolaborasi dengan swasta (startup, e-commerce), dan implementasi UU HKPD.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Salah satu dampak perang Rusia dan Ukraina ialah terjadinya imported inflation disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah. • Perang Rusia dan Ukraina memperparah gangguan rantai pasokan global akibat pandemi Covid-19. • Gangguan rantai pasokan global menyebabkan terjadinya peningkatan harga komoditas. • Peningkatan harga komoditas global, diikuti dengan peningkatan harga domestik. • Peningkatan harga kebutuhan pokok di tengah penurunan daya beli masyarakat menyebabkan adanya peningkatan angka kriminalitas. • Terdapat 14 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan angka kriminalitas di masa pandemi Covid-19. • Angka kriminalitas dimungkinkan akan terus mengalami peningkatan apabila terjadi peningkatan harga-harga kebutuhan pokok. • Adanya peningkatan harga kebutuhan pokok juga menyebabkan terjadinya penimbunan.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.

Abstrak:
Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi, pemerintah melakukan pengembangan hilirisasi industri pertanian yang difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama. Salah satunya adalah komoditas kelapa. Kelapa yang begitu banyak manfaat dan beragam produk turunannya ternyata belum dimaksimalkan potensinya di Indonesia. Industri kelapa kehilangan potensi nilai tambah sebesar Rp53,85 triliun pada 2018. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan). seharusnya industri kelapa bisa bernilai hingga Rp74,23 triliun, namun realisasinya hanya Rp20,38 triliun

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE

Abstrak:
Air bersih merupakan salah satu sumber daya kebutuhan utama yang dikonsumsi setiap individu manusia. Sedangkan krisis air bersih adalah jumlah air bersih yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Sudah sejak lama standar air bersih hingga ketersediaannya dihadapkan pada ancaman kelangkaan air akibat banyaknya ketidakseimbangan pembangunan. Selaras dengan hasil kajian Bappenas (2022) menyatakan bahwa di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis. Pada tahun 2045 diperkirakan akan mengalami defisit air hingga mencapai 40 persen.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Abstrak:
Pada tahun 2022, pemerintah akan melakukan transformasi sistem subsidi LPG 3 Kg menjadi subsidi tertutup. Maka subsidi yang saat ini berbasis komoditas akan diubah menjadi berbasis orang atau penerima manfaat. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya agar subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi beban APBN. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah dampaknya bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro. Jika penyaluran LPG subsidi dilakukan secara tertutup, bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha mikro/UMKM yang membutuhkan LPG 3 Kg melebihi kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah?

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
Industri furnitur adalah salah satu industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terdapat 500 ribu pekerja langsung dan 2,5 juta pekerja tidak langsung (Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), 2015). AMKRI (2015) mengestimasi setiap pertumbuhan USD 1 miliar ekspor furnitur akan mampu menyediakan 400-500 ribu pekerjaan. Industri furnitur juga merupakan industri yang produknya memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga menjadikannya sebagai komoditas strategis (Salim & Munadi, 2017).