
Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Saat ini setiap aspek kehidupan tak lepas dari pemanfaatan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dan menjadi hal yang sangat
penting. Pemanfaatan TIK salah satunya melalui penggunaan internet
juga terus mengalami pertumbuhan. Hingga kuartal II tahun 2020,
tercatat penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 196,7 juta
jiwa atau setara dengan 73,7% penduduk (APJII, 2020). Nilai tersebut
juga meningkat sebesar 64,8% dibandingkan tahun 2018. Dengan
meningkatnya pengguna internet, hal ini mengindikasikan bahwa
kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan
teknologi juga mengalami peningkatan
Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
LEO ISKANDAR, S.E., M.Sc.
Abstrak:
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga
nonstruktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). KASN memiliki
kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan manajemen ASN dalam rangka menjamin terwujudnya
sistem merit. Selain itu, KASN juga memiliki kewenangan yang untuk
melakukan pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode
perilaku ASN.
Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Sejak tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa
Indonesia sudah berada pada level darurat narkoba. Hal ini terlihat dari
tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Gambar 1).
Apabila dilihat dari persebaran wilayah provinsi maka kasus dan
tersangka tertinggi tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa
Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.
Abstrak:
Kenaikan harga CPO dunia hingga perubahan cuaca ekstrem
telah mendorong kenaikan harga komoditas pangan sejak akhir
tahun IaIu. SeIain itu, konfIik geopoIitik Rusia dan Ukraina juga
mendorong kenaikan harga-harga bahan pokok tidak terkecuali
minyak goreng sebagai produk turunan CPO. Berdasarkan Survei
Pemantauan Harga oIeh Bank Indonesia pada 1 ApriI 2022, minyak
goreng adaIah komoditas utama penyumbang infIasi volatile food
ApriI 2022 sampai dengan minggu pertama yaitu sebesar 0,24
persen month to month (mtm). Laju infIasi domestik tahun 2022
diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2021, namun masih
berada pada rentang sasaran infIasi di angka 2,0-4,0 persen. Kondisi
kenaikan harga tersebut, mendorong pemerintah untuk turun
tangan menjaga daya beIi masyarakat miskin dan rentan miskin
Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Laporan COP26 atas perubahan iklim dan kesehatan di tahun
2021 menyatakan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada
kesehatan yang menyebabkan kematian dan penyakit dalam
berbagai cara, seperti peristiwa cuaca ekstrem dengan frekuensi
kejadian tinggi, gelombang panas, badai dan banjir, gangguan sistem
pangan, peningkatan zoonosis dan penyakit bawaan makanan, air,
dan vektor, serta masalah kesehatan mental. Risiko kesehatan akibat
perubahan iklim ini secara tidak proporsional justru berdampak
pada pihak yang paling rentan dan kurang beruntung, seperti
perempuan, anak-anak, etnis minoritas, keluarga miskin, migran
atau orang yang kehilangan tempat tinggal, lansia, dan mereka yang
memiliki kondisi masalah kesehatan.
Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Konsep Culture Development Indicators (CDIs) yang
dikeluarkan oleh UNESCO dapat menunjukkan kontribusi
kebudayaan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian,
pembangunan, dan dapat membantu individu serta masyarakat
memperluas pilihan hidup sekaligus beradaptasi terhadap
perubahan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah juga
menyusun indeks untuk melihat kinerja pembangunan kebudayaan
yang disebut dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang
dapat menunjukkan dukungan kebudayaan terhadap pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi
Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
adalah melakukan pengawasan dan memberantas penyelundupan
kegiatan ekspor dan impor. Untuk itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
antara Komisi XI dan DJBC pada 4 April 2022 lalu, DPR meminta agar DJBC
dapat memperkuat perannya sebagai pengawas dan pelindung masyarakat
(community protector) melalui pengawasan terhadap barang-barang yang
tergolong barang larangan dan pembatasan. DJBC juga diharapkan juga
mampu meningkatkan pengawasan dalam merespons modus baru
penjualan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan Narkotika Psikotropika dan
Prekursor (NPP) yang telah beralih dari penjualan offline menjadi
penjualan online di marketplace.
Penulis:
Abstrak:
Kementerian Perindustrian tengah mengusulkan untuk
memperluas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)
terhadap 13 sektor industri tambahan. HGBT sebagaimana yang
dimaksud, saat ini telah diberikan kepada 7 sektor industri sesuai
dengan ketetapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020. Melalui beleid
tersebut, 7 sektor industri yang direkomendasikan telah
mendapatkan penyesuaian tarif gas dengan harga USD6/MMBTU.
Ketujuh sektor industri tersebut yaitu: Industri Pupuk,
Oleochemical, Petrokimia, Baja, Keramik, Kaca dan Sarung Tangan
Karet. Penyesuaian harga gas bumi merupakan insentif yang
diberikan oleh pemerintah dengan mengurangi penerimaan
bagian negara yang diperhitungkan, sehingga dinilai tidak akan
merugikan perusahaan kontraktor migas. Kebijakan ini
merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri
nasional
Penulis:
Abstrak:
Tempurung kelapa mayoritas hanya dianggap sebagai limbah.
Padahal, tempurung kelapa dapat diolah lagi menjadi produk yang
memiliki nilai jual tinggi dan bahkan dapat menjangkau pasar
ekspor yaitu briket arang kelapa. Data BPS menunjukan bahwa
nilai ekspor arang kelapa tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar
4,68 persen dengan nilai ekspor mencapai USD151,88 juta,
walupun capaian ini tidak lebih besar dari tahun 2018 yang
mencapai USD155,60 juta
Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Pasal 28 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap
warga negara Indonesia dan wajib dijamin oleh negara adalah hak
atas tempat tinggal yang layak. Sejalan dengan amanah konstitusi
tersebut, pemerintah menempatkan peningkatan persentase
rumah tangga yang memiliki hunian layak dan terjangkau sebagai
salah satu target agenda pembangunan 2020-2024. Pemerintah
menargetkan peningkatan persentase rumah tangga yang
menempati hunian layak dan terjangkau, dari 56,51% pada tahun
2019 menjadi 70% di tahun 2024
Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Menjelang hari raya Idul Fitri harga pangan dan bahan pokok
seperti gula, minyak goreng, kedelai, gula, cabai, daging sapi,
daging ayam dan telur mengalami kenaikan siginifikan. Sekretaris
Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia
(IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menilai reli kenaikan harga
kebutuhan pokok atau bapok pada awal tahun ini tidak wajar
lantaran terjadi 30 hari sebelum momen Ramadhan. Biasanya,
gejolak harga baru kelihatan satu pekan sebelum Ramadhan
Penulis:
Abstrak:
Sejak 1 April 2022, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non
subsidi jenis Pertamax Turbo, Dextile dan Pertamina Dex
mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dilihat dari Keputusan
Menteri ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga
Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar
Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan
Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Naiknya harga BBM
non subsidi ini merupakan respon atas harga minyak mentah dunia
yang terus melonjak. Alasan pemerintah menaikan harga BBM non
subsidi disebabkan oleh harga minyak mentah dunia telah
menembus US$ 100 per barel hingga akhir Maret 2022. Salah satu
penyebab utama kenaikan harga minyak mentah dunia tersebut
adalah perang antara Rusia dan Ukraina
Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya
pulih akibat pandemi, pemerintah secara resmi telah menaikkan pajak
pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen tepat pada tanggal 1 April
2022. Kebijakan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang No. 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU
tersebut mengatur bahwa beberapa barang yang dibebaskan dari
pengenaan PPN di antaranya barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan
kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, dan jasa
pendidikan. Pemerintah membandingkan bahwa tarif PPN di Indonesia
masih di bawah rata-rata PPN di negara OECD dan negara lainnya, yaitu
sebesar 15%, sehingga masih ada ruang bagi Indonesia untuk
menaikkan tarif PPN (setkab.go.id)
Penulis:
Abstrak:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji
untuk menaikkan harga gas LPG 3 kg. Pemerintah menyebutkan
kenaikan harga LPG 3 kg bisa mengurangi beban kerugian Pertamina
akibat beberapa subsidi lain. Saat ini, pemerintah terus ditekan dengan
harga komoditas yang terus naik. Harga minyak yang ditetapkan dalam
APBN 2022 adalah sebesar USD63 per barel, namun pada Maret 2022
harga minyak Indonesia sudah melonjak hampir 2 kali lipat yaitu
mencapai USD114,77 per barel
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635