Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Abstrak:
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi tertua kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Daerah ini juga memiliki status atau otonomi khusus. Penetapan status keistimewaan Yogyakarta sudah memasuki masa 10 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
Salah satu dari lima visi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang prima. Visi tersebut sebagai pengejawantahan dari misi terbentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan (preambule) alinea keempat UUD 1945. Selain itu, program perlindungan WNI telah menjadi prioritas nasional Kemlu dalam RPJMN 2020-2024

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
Kenaikan harga-harga secara umum (inflasi) menjadi salah satu variabel makro ekonomi penting yang memengaruhi kondisi perekonomian. Hingga Juli 2022, tren inflasi Indonesia secara year to date (ytd) telah meningkat tinggi, bahkan tertinggi sejak tahun 2014 lalu. Inflasi nasional hingga Juli 2022 sebesar 3,8%, dan berpotensi terus meningkat hingga akhir tahun mendatang. Sementara rata-rata inflasi Indonesia sejak 2015 selalu terjaga dibawah 3,65%

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
Kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada awal Juli 2022 masih menyisakan misteri hingga saat ini. Mencuatnya kasus pembunuhan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap citra Polri. Hal ini terlihat dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri selama kasus ini bergulir. Inteligen Media Manajemen Polri menyatakan bahwa pada periode Januari-Juni 2022 kepercayaan publik terhadap Polri di media memiliki skor rata-rata sebesar 76%. Namun, kepercayaan publik menurun secara drastis karena mencuatnya kasus pembunuhan di Duren Tiga. Adanya dugaan rekayasa dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua memantik adanya seruan untuk melakukan reformasi di dalam tubuh Polri

Penulis:

Abstrak:
Indonesia memiliki kebijakan fundamental dalam mengembangkan layanan keuangan inklusif berbasis teknologi digital, salah satunya termasuk digitalisasi distribusi Goverment To Person (G2P) yaitu program penyaluran bantuan sosial (bansos). Dalam hal digitalisasi dan integrasi program G2P yang dijalankan, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pemerintah dengan keputusan Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020-2024. Implementasi kebijakan ini berlandaskan pada prinsip 5T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat manajemen administrasi, dengan mengutamakan pengembangan infrastruktur, teknologi dan koordinasi yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan arah kebijakan yang digagas

Penulis:

Abstrak:
Tenaga kerja informal mendominasi tenaga kerja di Indonesia, hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, modal usaha yang kecil, dan rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi kompetensi pekerja. Maka dari itu dengan latar belakang tersebut, pekerja lebih memilih untuk bekerja di sektor usaha informal, seperti: pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan usaha kecil lainnya

Penulis:

Abstrak:
Pengembangan sektor pendidikan sangatlah penting guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2021 mencatat bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait pendidikan khususnya di daerah tertinggal seperti diantaranya: 1) belum tersedianya layanan pendidikan; 2) minimnya akses layanan pendidikan; 3) minimnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; 4) distribusi guru tidak seimbang; 5) angka partisipasi sekolah yang masih rendah; serta; 6) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
Pada akhir Juli 2022 terdapat beragam reaksi atas adanya pemblokiran sejumlah aplikasi atau platform digital pada 7 (tujuh) penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang dilakukan oleh Kominfo. Sejumlah pihak khususnya pengguna layanan PSE, menilai bahwa pemblokiran yang dilakukan dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Selain itu, dua dari platform tersebut juga sebagai subjek pajak pemungut PPN dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Hal ini dapat mengurangi potensi pajak yang semestinya diterima negara. Pemblokiran oleh Kominfo merupakan tindakan atau sanksi tegas bagi PSE yang tidak merespon maupun mendaftar layanan PSE, meskipun sebelumnya telah diberikan kesempatan dan tenggat waktu serta peringatan untuk mendaftar. Ditengah gejolak tersebut, tentunya kebijakan PSE sendiri memiliki sejumlah manfaat, termasuk didalamnya meningkatkan kedaulatan digital. Untuk itu dalam tulisan ini akan dijelaskan gambaran umum PSE, serta manfaat atas kebijakan tersebut

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.

Abstrak:
Tahapan Pemilu serentak tahun 2024 sudah resmi dimulai di bulan Juni 2022 melalui kesepakatan antara Pemerintah, DPR RI, lembaga penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Pada bulan Agustus ini sudah memasuki tahap pendaftaran partai politik yang verifikasinya dilakukan pada bulan desember 2022 nanti. Peran lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi sangat penting untuk terlaksananya pemilu yang langsung, aman, bebas, rahasia, jujur dan adil

Penulis: LEO ISKANDAR, S.E., M.Sc.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), disebutkan bahwa narkotika memiliki manfaat di bidang kesehatan dalam hal untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, narkotika juga memiliki potensi yang merugikan apabila disalahgunakan. Terlebih jika penyalahgunaan tersebut berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dimana sudah ada upaya terstruktur untuk mengedarkan narkotika secara illegal untuk digunakan di luar dari tujuan medis

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.

Abstrak:
Kebijakan migrasi siaran dari analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) secara resmi dimulai setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 72 angka 8 (sisipan Pasal 60A UU Penyiaran) UU Cipta Kerja, penyelenggaraan ASO harus dituntaskan paling lambat per 2 November 2022. Pemberlakuan ASO sudah dimulai pada tahap 1 per 30 April 2022 meliputi 56 wilayah dengan 166 kabupaten/kota. Sedangkan pada tahap 2 diberlakukan per 25 Agustus 2022 pada 31 wilayah di 110 kabupaten/kota

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
Selama tahun 2005 – 2014, setidaknya dari 1.569.164 tenaga honorer K1 dan K2, sekitar 1.070.092 telah diangkat/lulus seleksi menjadi PNS, dan 499.072 tidak diangkat karena tidak lulus seleksi/tidak memenuhi kriteria. Setelahnya, secara bertahap pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terus diupayakan. Paska perekrutan P3K pada tahun 2019, setidaknya masih terdapat 410.010 tenaga honorer (123.502 tenaga pendidik; 4.782 tenaga kesehatan; 2.333 penyuluh; dan 279.393 tenaga administrasi) yang masih belum lulus seleksi untuk diangkat menjadi CPNS/P3K. Sementara pada tahun 2021, terdapat setidaknya 51.492 tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS/P3K tahun 2021

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
LEO ISKANDAR, S.E., M.Sc.
Abstrak:
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat adanya pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 1998. Pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 1997 menyebabkan penarikan dana besarbesaran oleh nasabah perbankan. Hal ini menyebabkan gangguan likuiditas perbankan di Indonesia. Untuk itu pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk memberikan skema bantuan yang dikenal dengan BLBI kepada 48 bank di Indonesia dengan besaran bantuan mencapai Rp144,53 triliun.