Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
Pada periode 2020-2022, anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi anggaran Bappenas ialah Rp1.116,86 miliar, kemudian pada anggaran 2021 meningkat sebesar 58 persen menjadi Rp1.770,4 miliar. Bila dibandingkan pagu indikatifnya, anggaran di tahun 2021 ini juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 17 persen. Selanjutnya, alokasi anggaran Bappenas TA 2022 mengalami penurunan sebesar 22 persen menjadi Rp1.375,89 miliar dari anggaran 2021

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH

Abstrak:
Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan asumsi lifting minyak dan gas bumi untuk tahun 2023, sebesar 660-680 ribu barel per hari (bph) dan 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Penetapan asumsi tersebut didasarkan dengan pertimbangan: a) upaya mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi melalui aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi; b) pemanfaatan teknologi produksi seperti Enhaced Oil Recovery (EOR) yang terus didorong dalam menahan tingkat penurunan alamiah; serta c) percepatan plan of development dan komersialisasi proyekproyek utama yang diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada dapat menjadi tambahan produksi lifting.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI

Abstrak:
Nilai pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp6,18 triliun yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,30 triliun, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp1,81 triliun, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp771,3 miliar, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp122 miliar dan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp171,5 miliar

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.

Abstrak:
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa diklasifikasi dalam lima status, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT), melakukan penilaian pada desa dengan berpedoman pada IDM. Indeks ini memiliki tiga indikator utama yang dijadikan acuan dalam menilai desa, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Desa dapat diberikan status sebagai desa mandiri apabila telah memenuhi ketiga indikator tersebut

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.

Abstrak:
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Maret, 2021) sebesar 64,2 juta usaha dengan kontribusi sebesar 61,07 persen dari PDB. Salah satu dukungan BUMN terhadap pemberdayaan UMKM melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding BUMN asuransi dan penjaminan. Menurut data realisasi IFG sampai dengan Maret 2022, Askrindo telah merealisasikan penjaminan kredit UMKM sebesar 27,2 juta UMKM dan menyerap 49,2 juta lapangan pekerjaan. Sedangkan Jamkrindo berkontribusi dengan menyalurkan 23 juta kredit UMKM serta mampu menyerap 29,7 juta pekerja. Sehingga dapat diketahui kontribusi IFG terhadap UMKM di Indonesia cukup besar dengan total 50,2 juta jumlah UMKM dan mendukung penciptaan terhadap 78,9 lapangan pekerjaan

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Abstrak:
Beberapa program dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional saat ini telah diterapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), salah satunya program substitusi impor. Secara garis besar, program ini dilakukan dengan meningkatkan utilisasi produksi industri pengolahan dalam negeri secara bertahap. Pada tahun 2022, program substitusi impor ditargetkan mencapai 35 persen dengan target utilisasi dari sektor industri pengolahan sebesar 85 persen. Dari jumlah tersebut, target kontribusi sektor Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) sebesar 60 persen

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N

Abstrak:
Kelompok lanjut usia (lansia) merupakan kelompok penduduk yang berusia 65 tahun ke atas. Menurut BPS (2021), persentase lansia mencapai 10,82 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 29,3 juta orang. Hal ini menunjukan bahwa dengan jumlah tersebut Indonesia dikategorikan memasuki fase menua. Umumnya, seseorang yang beranjak memasuki masa lansia ini cenderung kurang produktif, dan mengalami penurunan kondisi fisiknya, bahkan kehilangan pendapatan. Kondisi tersebut berakibat pada rentannya lansia terhadap berbagai risiko dan guncangan, khususnya dalam hal sosial ekonomi

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kartu Prakerja (KP) merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi pencari kerja, pekerja/buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan/atau pekerja/buruh yang perlu meningkatkan kompetensinya, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program tersebut ditujukan untuk peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing angkatan kerja dan pengembangan kewirausahaan. Program ini disalurkan dengan skema semi bantuan sosial pada tahun 2020-2021

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM

Abstrak:
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang salah satunya adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yang diwujudkan salah satunya melalui peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc

Abstrak:
Dalam rangka mencapai tujuan reformasi perpajakan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, maka diperlukan dorongan yang tidak hanya dari sisi kebijakan namun juga dukungan dari sisi sistem administrasinya. Pada Oktober 2023 mendatang, pemerintah akan mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan atau Core Tax Administration System secara penuh untuk merespons tantangan potensial ke depan, seperti perkembangan ekonomi digital serta rekayasa keuangan yang semakin kompleks dan rumit. Sehingga, diperlukan sistem administrasi yang dapat menghasilkan data yang kuat melalui big data analysis

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE

Abstrak:
Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) & PokokPokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2023 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 20 Mei 2022, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. Penetapan asumsi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: a) adanya transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi yang akan memberikan modal fundamental yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023, b) dari sisi PDB pengeluaran, diasumsikan konsumsi rumah tangga tumbuh di kisaran 4,8-5,4 persen, konsumsi pemerintah tumbuh di kisaran 4,8-5,4 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh di kisaran 0,6-1,2 persen, investasi (PMTB) tumbuh dikisaran 6,1-6,7 persen, serta ekspor dan impor tumbuh di kisaran 6,8- 8,0 persen dan 6,6-7,8 persen, c) dari sisi PDB sektoral, diasumsikan sektor manufaktur tumbuh di kisaran 5,4-6,0 persen, sektor perdagangan tumbuh 5,0-5,6 persen, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh di kisaran 3,2-3,5 persen, sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh di kisaran 6,6-7,3 persen, serta sektor transportasi tumbuh 8,5-9,5 persen, d) telah mempertimbangkan risiko eksternal, seperti perang antara Rusia dan Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Tulisan ini kemudian akan membahas tentang beberapa catatan mengenai target pertumbuhan ekonomi dan tantangannya yang dapat menjadi masukan untuk pemerintah

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
KEM PPKF tahun 2023 merupakan gambaran dasar atas arah kebijakan ekonomi maupun fiskal tahun 2023, yang didalamnya memuat kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan untuk perencanaan tahun depan. Didalam belanja tersebut juga memuat pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Pagu Indikatif tahun anggaran 2023 disusun dan dibahas bersama melalui forum trilateral meeting dengan melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L, yang juga dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan terkini, hasil evaluasi, serta pembicaraan trilateral meeting, dengan memerhatikan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah dalam agenda Pembicaraan Pendahuluan. Berikut disajikan reviu atas Pagu Indikatif tahun 2023 pada mitra komisi I yakni Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Terkait perkembangan pagu indikatif Kemendgari, mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 4,1% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 sebesar Rp3,03 triliun, turun menjadi Rp2,91 triliun pada pagu indikatif tahun 2023. Penurunan tertinggi terjadi pada program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa yaitu turun sebesar 28,9%. Selain itu, program lain yang turun adalah Program Dukungan Manajemen. Sedangkan Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum justru mengalami peningkatan sebesar 68,5% dibanding pagu anggaran tahun 2022.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
LEO ISKANDAR, S.E
Abstrak:
Pagu Indikatif Polri TA 2023 adalah sebesar Rp95,10 triliun, menurun sebesar 14,3% dibandingkan APBN TA 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, melalui pelaksanaan program antara lain: program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri, program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, program Profesionalisme SDM Polri, program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dan program Dukungan Manajemen