Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP
Abstrak:
Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui Inpres No. 1/2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun bertujuan memperkuat stabilitas fiskal dan fokus pada program prioritas nasional. Namun, pemangkasan besar pada sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperlebar kesenjangan antarwilayah. Dampak lain juga dirasakan di daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dapat memperlambat layanan publik dan pembangunan lokal. Karena itu, efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan strategi mitigasi, kolaborasi pusat-daerah, serta penguatan kemitraan publik-swasta agar tetap mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Transfer ke Daerah (TKD) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal, serta menjamin tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. Sejak tahun 2020, TKD menempati porsi signifikan dalam APBN, dengan proporsi ratarata sebesar 27% dari total belanja negara. Dana ini dialokasikan melalui beberapa skema, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF), dan Dana Desa, dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.
Abstrak:
Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi aparatur negara sudah sejak lama dilakukan dengan banyak berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Namun, dalam era perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kompleks, tentunya masyarakat terus akan menuntut pelayanan yang lebih baik dan efisien dari pemerintah. Salah satu tantangan transformasi ini yaitu terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Bukan tidak mungkin, SDM aparatur di pemerintahan yang tidak berkinerja dengan baik akan tergantikan dengan teknologi. Berbagai persoalan manajemen SDM aparatur terkait dengan regulasi, aturan, pedoman, dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan urusan-urusan tata kelola SDM pemerintahan yaitu rekrutmen pegawai, mutasi pegawai, pelatihan dan pendidikan, pembagian kerja, penilaian dan prestasi kerja, dan pelaksanaan tugas kedinasan (Nahruddin, 2018).

Penulis:
Abstrak:

Penulis:
Abstrak: