Data Analisis Tematik APBN

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
LEO ISKANDAR, S.E
Abstrak:
Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa negara memiliki empat fungsi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara tersebut dapat diterjemahkan dalam fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Abstrak:
Salah satu dampak buruk yang timbul pada perkembangan teknologi dalam era globalisasi adalah penyalahgunaan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan jaringan komputer. Penguatan keamanan siber sangat penting untuk mengurangi dan mengatasi risiko siber, dimana besarnya urgensi keamanan siber berkaitan langsung dengan tingkat ketergantungan penggunaan di ruang siber. Seiring dengan pertumbuhan teknologi, ancaman siber terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan laporan monitoring BSSN, tingkat serangan siber di tahun 2019 mencapai 290,3 juta. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2021 yang mencapai 1,637 juta. Kemudian hingga Juni 2022 serangan siber juga telah mencapai 714,1 juta

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Abstrak:
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi tertua kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Daerah ini juga memiliki status atau otonomi khusus. Penetapan status keistimewaan Yogyakarta sudah memasuki masa 10 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Abstrak:
Salah satu dari lima visi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang prima. Visi tersebut sebagai pengejawantahan dari misi terbentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan (preambule) alinea keempat UUD 1945. Selain itu, program perlindungan WNI telah menjadi prioritas nasional Kemlu dalam RPJMN 2020-2024

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
Kenaikan harga-harga secara umum (inflasi) menjadi salah satu variabel makro ekonomi penting yang memengaruhi kondisi perekonomian. Hingga Juli 2022, tren inflasi Indonesia secara year to date (ytd) telah meningkat tinggi, bahkan tertinggi sejak tahun 2014 lalu. Inflasi nasional hingga Juli 2022 sebesar 3,8%, dan berpotensi terus meningkat hingga akhir tahun mendatang. Sementara rata-rata inflasi Indonesia sejak 2015 selalu terjaga dibawah 3,65%

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
Kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada awal Juli 2022 masih menyisakan misteri hingga saat ini. Mencuatnya kasus pembunuhan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap citra Polri. Hal ini terlihat dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri selama kasus ini bergulir. Inteligen Media Manajemen Polri menyatakan bahwa pada periode Januari-Juni 2022 kepercayaan publik terhadap Polri di media memiliki skor rata-rata sebesar 76%. Namun, kepercayaan publik menurun secara drastis karena mencuatnya kasus pembunuhan di Duren Tiga. Adanya dugaan rekayasa dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua memantik adanya seruan untuk melakukan reformasi di dalam tubuh Polri

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N

Abstrak:
Indonesia memiliki kebijakan fundamental dalam mengembangkan layanan keuangan inklusif berbasis teknologi digital, salah satunya termasuk digitalisasi distribusi Goverment To Person (G2P) yaitu program penyaluran bantuan sosial (bansos). Dalam hal digitalisasi dan integrasi program G2P yang dijalankan, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pemerintah dengan keputusan Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020-2024. Implementasi kebijakan ini berlandaskan pada prinsip 5T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat manajemen administrasi, dengan mengutamakan pengembangan infrastruktur, teknologi dan koordinasi yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan arah kebijakan yang digagas

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,

Abstrak:
Tenaga kerja informal mendominasi tenaga kerja di Indonesia, hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, modal usaha yang kecil, dan rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi kompetensi pekerja. Maka dari itu dengan latar belakang tersebut, pekerja lebih memilih untuk bekerja di sektor usaha informal, seperti: pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan usaha kecil lainnya

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM

Abstrak:
Pengembangan sektor pendidikan sangatlah penting guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2021 mencatat bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait pendidikan khususnya di daerah tertinggal seperti diantaranya: 1) belum tersedianya layanan pendidikan; 2) minimnya akses layanan pendidikan; 3) minimnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; 4) distribusi guru tidak seimbang; 5) angka partisipasi sekolah yang masih rendah; serta; 6) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai.