Analisis APBN

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Sejak diintroduksi tahun 2001, bersamaan dengan pemberlakuan efektif Undang- Undang (UU) 22/1999 dan 25/1999, DAK telah mengalami metamorfosis dalam nilai alokasi, daerah penerima, dan cakupan bidang kegiatan. Awalnya di tahun 2003, DAK dialokasikan untuk 5 (lima) bidang saja, kini bidang alokasi DAK berkembang menjadi 11 bidang. Sementara itu DAK fisik bidang pendidikan bertujuan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. Hingga kini, DAK bidang pendidikan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah. Alokasi DAK dalam bidang ini terlihat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa masalah dalam pemanfaatan DAK Pendidikan ini diantaranya: masih ditemukan tumpang tindih kewenangan; ketersediaan lahan; permasalahan pada e-planning; keterlambatan pencairan DAK. Dari temuan BPK juga diketahui bahwa banyak dana yang tidak terserap secara optimal dan meninggalkan kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan. hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri karena ketidakterserapnya dana muncul karena permasalahan atau kendala yang dibahas sebelumnya. Selain itu, dari kajian Bappenas diketahui bahwa DAK pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM dan komponennya, seperti rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Selain itu, DAK pendidikan tidak atau belum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perbaikan indikator outcome kinerja pembangunan daerah. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa masalah dalam implementasi DAK saat ini lebih banyak diakibatkan oleh kurang baiknya mekanisme penentuan bidang prioritas dan daerah penerima DAK, bukan karena kecilnya jumlah moneter dari alokasi DAK per bidang tersebut. Jika dilihat, masih banyaknya ruang kelas yang rusak, perpustakaan dan laboratorium yang rusak, hadirnya DAK pendidikan masih perlu peningkatan dalam pemanfaatannya. Namun sayangnya, hingga kini indikator yang menyajikan kualitas peningkatan pendidikan masih belum ada sehingga sulit untuk mengukur efektivitas peran DAK pendidikan secara ilmiah.

Siklus: Lapsem

Sekilas:
Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 225 tahun 2017. Bagi sebagian daerah, pelaksanaan PMK 50/2017 ini dianggap menghambat penyerapan TKDD, salah satunya seperti ketidakpastian pendapatan dari DAU dalam APBD yang dapat mengakibatkan program/kegiatan daerah yang telah dilaksanakan ataupun sudah dilelang berpotensi tertunda atau dibatalkan. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan TKDD diantaranya seperti Awareness pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan masih rendah, belum selesainya pembuatan daftar kontrak, kesiapan Pemda melakukan proses pengadaan lelang yang sering kali terlambat dan belum pahamnya aparatur pemda dalam menyusun data capaian output dan outcome. Untuk itu perlu upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi memastikan penyerapan TKDD sesuai target yang telah disepakati. Pemahaman SDM daerah terhadap peraturan, sosialisasi peryaratan pelaporan, kepatuhan penyampaian laporan daerah , koordinasi antar OPD dan perencanaan dalam proses lelang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar tujuan utama pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik dapat tercapai.

Siklus: Lapsem

Sekilas:
Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp156,2 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp12,6 triliun bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2017 sebesar Rp168,9 triliun. Belanja subsidi dalam APBN tahun 2018 terdiri dari subsidi energi Rp94,5 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp61,7 triliun. Realisasi belanja subsidi semester 31 sampai Mei tahun 2018 sebesar Rp 60,97 triliun atau 39,03 persen terhadap APBN (Kemenkeu, 2018). Realisasi tersebut terdiri dari belanja subsidi energi sebesar Rp 49 triliun telah mencapai 51,85 persen anggaran yang dialokasi sedangkan realisasi belanja subsidi non energi sebesar Rp11,97 triliun atau 19,40 persen. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan belanja subsidi energi dipengaruhi perubahan ICP dan nilai tukar, sedangkan subsidi nonenergi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengalihan subsidi berbasis harga menjadi subsidi berbasis rumah tangga, dimana pengalokasian anggarannya melalui belanja bantuan sosial Kementerian/Lembaga. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Untuk itu, pemerintah harus mengelola belanja subsidi agar lebih optimal melalui perubahan mekanisme pengelolaan belanja subsidi yang lebih efektif, memangkas proses administrasi yang rumit, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi impor minyak. Melalui upaya tersebut diharapkan realisasi penyerapan anggaran bisa sesuai dengan target APBN.

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Artinya, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah, yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Merujuk pada karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang perlu didorong perkembangannya adalah sektor perikanan.

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah memerlukan dukungan dana yang besar. Peningkatan anggaran infrastruktur dalam APBN merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Namun peningkatan anggaran infrastruktur yang tidak disertai dengan peningkatan penerimaan negara mengakibatkan melebarnya defisit anggaran dalam APBN. Sehingga pemerintah memerlukan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Mengeluarkan SBN merupakan salah satu cara untuk memperoleh pembiayaan. Namun dalam setiap penerbitan SBN pemerintah harus menanggung biaya, baik itu biaya administrasi ataupun beban bunga. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengelola utang pemerintah. Utang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Namun utang juga dapat menimbulkan krisis ekonomi yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Sehingga analisis ini akan menganalisis bagaimana strategi pengelolaan utang saat ini? Dalam rangka melakukan pengelolaan utang, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel merupakan syarat utama agar utang dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional. Pengendalian inflasi juga harus dilakukan sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah dalam setiap penerbitan SBN dapat diminimalisir. Selain itu inflasi yang rendah dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Perbaikan yang terus menerus perlu pemerintah lakukan, khususnya dalam rangka meningkatkan invesment grade. Peningkatan investment grade dapat menekan cost of fund yang harus ditanggung pemerintah dalam setiap penerbitan SBN. Stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi diperlukan dalam rangka membangun iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu melakukan manajemen resiko yang baik dalam rangka menghindari default.