Analisis APBN

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pagu BNPT meningkat tajam dari Rp505,59 miliar pada 2018 menjadi Rp1,66 triliun pada 2026, dengan rata-rata realisasi anggaran 2018–2023 berkisar antara 74% hingga 106%. Pada 2025, pagu sebesar Rp626,4 miliar mengalami efisiensi 24,5% sesuai arahan Inpres 1/2025. Tahun 2026, alokasi terbesar dialokasikan untuk Program Penanggulangan Terorisme sebesar Rp1,44 triliun (62,3%), sedangkan Program Dukungan Manajemen Rp223,5 miliar (37,7%). Struktur belanja didominasi belanja pegawai 56,9%, mencerminkan ketergantungan BNPT pada SDM dalam pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terorisme.

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
BPIP memiliki tugas utama membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta mengkoordinasikan implementasinya di berbagai tingkatan. Pada 2025, BPIP memperoleh anggaran Rp374,4 miliar dengan dua program utama, yaitu Dukungan Manajemen dan Pembinaan Ideologi Pancasila, namun terkena efisiensi sebesar Rp191,55 miliar sesuai Inpres 1/2025. Pagu indikatif 2026 turun drastis menjadi Rp107,8 miliar, menjadikan BPIP sebagai salah satu lembaga dengan anggaran terkecil di antara K/L. Meskipun demikian, BPIP tetap diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 1, yakni memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM, dengan fokus pada pendidikan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibentuk melalui Perpres No. 157 Tahun 2024 sebagai pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memperkuat layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Pada 2025, kementerian ini mendapat pagu Rp15,96 triliun dengan efisiensi Rp4,49 triliun, sehingga tersisa Rp11,46 triliun. Pagu indikatif 2026 meningkat menjadi Rp17,15 triliun dengan alokasi terbesar untuk Program Dukungan Manajemen Rp11,37 triliun dan Program Penegakan serta Pelayanan Hukum Rp5,77 triliun. Fokus utama kebijakan meliputi penguatan layanan keimigrasian digital, penanganan overcapacity lapas, pemberantasan narkoba di rutan, serta peningkatan keamanan perlintasan WNI/WNA

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Kementerian Hukum merupakan hasil transformasi kelembagaan dari Kemenkumham yang dipisahkan menjadi empat kementerian di bawah koordinasi Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pada 2025, kementerian ini memperoleh pagu Rp5,06 triliun dengan efisiensi Rp1,68 triliun atau sekitar 33,1% sesuai Inpres 1/2025. Pagu indikatif 2026 menurun menjadi Rp3,93 triliun sejalan dengan kebijakan penghematan dan penyesuaian struktur kelembagaan baru. Komposisi anggaran didominasi oleh Program Dukungan Manajemen sebesar lebih dari 80%, menunjukkan fokus pada penguatan manajemen internal sebagai fondasi awal pasca pemisahan kelembagaan

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pagu indikatif Kemensetneg tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,13 triliun, turun 5,44% dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp2,47 triliun. Penurunan ini terjadi setelah lonjakan besar pada 2022–2023 akibat kebutuhan tambahan dukungan operasional Presiden/Wapres dan pembangunan IKN, di mana realisasi belanja sempat mencapai lebih dari 170%. Struktur belanja 2025 didominasi oleh belanja barang (57,6%), diikuti belanja pegawai (34,1%), sedangkan belanja modal kurang dari 10%. Arah kebijakan 2026 lebih menitikberatkan pada Program Layanan Presiden/Wapres yang menguasai porsi terbesar anggaran, sementara realisasi anggaran tetap terjaga baik dengan opini WTP dari BPK