Analisis APBN

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2026 mencapai Rp109,67 triliun. Pagu indikatif Polri di tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 13% dari besaran alokasi anggaran di tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan outlook realisasi anggaran tahun 2024, maka besaran pagu indikatif Polri tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 11%.

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pagu Indikatif PPATK Tahun 2026 sebesar Rp199,1 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp199,1 miliar; dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Rp - miliar.

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Alokasi anggaran BPKP periode 2020–2024 terus meningkat dengan realisasi rata-rata di atas 93% yang mencerminkan efektivitas pengelolaan. Pada 2025, pagu awal sebesar Rp2,47 triliun mengalami efisiensi hingga 20,63% sehingga anggaran pasca realokasi menjadi Rp1,81 triliun. Pagu indikatif 2026 ditetapkan Rp2,07 triliun, dengan mayoritas alokasi untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,9 triliun (91,5%) dan hanya Rp176,4 miliar (8,5%) untuk Program Pengawasan Pembangunan. Kondisi ini menimbulkan risiko menurunnya kualitas pengawasan pembangunan dan akuntabilitas keuangan negara maupun daerah.

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp47.132,9 miliar, menurun dari Rp53.195,3 miliar pada APBN 2025 sebagai bentuk penyesuaian fiskal. Tren revisi anggaran besar pada periode 2022–2024 menunjukkan perlunya penguatan kualitas perencanaan untuk menghindari ketidakefisienan dan menjaga akuntabilitas. Realisasi anggaran 2020–2024 relatif tinggi di atas 94%, namun struktur belanja masih didominasi belanja barang dengan porsi belanja modal rendah. Kinerja kelembagaan cukup baik dengan 31 dari 33 indikator kinerja utama tercapai, meski tantangan masih ada pada kesinambungan fiskal dan pengendalian utang.

Siklus: Pembicaraan Pendahuluan

Sekilas:
Pagu indikatif LKPP tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp94,5 miliar, turun signifikan dari Rp166,7 miliar pada APBN 2025 akibat efisiensi fiskal sebesar 29,75 persen. Seluruh anggaran 2026 hanya dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen karena LKPP tidak lagi menjalankan program lain. Realisasi anggaran periode 2020–2024 rata-rata mencapai 96,12 persen, meskipun terdapat deviasi antar tahun karena ketidaksesuaian rencana penarikan dana. Kinerja LKPP tergolong sangat baik dengan rata-rata capaian strategis 105,87 persen, walau masih menghadapi kendala seperti pencatatan PBJ yang belum optimal, keterbatasan produk UMK-K, dan rendahnya penggunaan e-purchasing.