

Siklus:
Pembicaraan Pendahuluan
Sekilas:
Anggaran LPSK yang mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2021
hingga 2024, termasuk dukungan hibah dari Pemerintah Jepang untuk
penguatan tata kelola. Pada tahun 2025, pagu awal sebesar Rp229,92
miliar mengalami efisiensi sehingga menjadi Rp85,42 miliar, dengan fokus
utama pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Struktur belanja
didominasi oleh belanja barang yang mencerminkan intensitas kegiatan
operasional dalam perlindungan saksi dan korban. Selain itu, jumlah
permohonan perlindungan meningkat pesat pada tahun 2024, serta
program Sahabat Saksi dan Korban telah berkembang di berbagai provinsi
di Indonesia.

Siklus:
Pembicaraan Pendahuluan
Sekilas:
peran Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai lembaga baru yang fokus
pada pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk reformasi regulasi dan
penyusunan strategi nasional. Pada tahun 2025, anggaran kementerian
sebesar Rp174,32 miliar mengalami efisiensi menjadi Rp113,85 miliar,
sedangkan pada tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp718,2 miliar
untuk dua program utama. Program tersebut mencakup dukungan
manajemen serta pemajuan dan penegakan HAM dengan cakupan kerja
yang luas, termasuk perlindungan buruh migran dan penanganan kasus
stateless. Selain itu, kementerian juga menangani berbagai isu strategis
seperti TPPO dan konflik perampasan ruang hidup masyarakat.
Siklus:
Pembicaraan Pendahuluan
Sekilas:
Pagu Indikatif Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Tahun 2026 sebesar Rp1.650,7 miliar; dengan rincian
Program Dukungan Manajemen Rp208,6 miliar dan
Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah
Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
Rp1.442,2 miliar.

Siklus:
APBN Induk
Sekilas:
Berisi analisis tentang Capaian Anggaran Dan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Potren Anggaran Kementerian Luar Negeri, Perkembangan Anggaran Belanja Badan Intelijen Negara 2019-2024, Sekilas Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara, Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Keamanan Laut, serta Capaian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635