Infografis

Siklus:

Sekilas:
Anggaran dan Realisasi dari Pendapatan Negara, Belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Pembiayaan Anggaran

Siklus:

Sekilas:
Terbentuknya BPJS Kesehatan telah memberikan banyak fasilitas kesehatan kepada rakyat Indonesia diantaranya biaya kesehatan menjadi relatif terjangkau bahkan gratis untuk katagori masyarakat dibawah garis kemiskinan. Namun sejak awal terbentuknya hingga saat ini BPJS Kesehatan masih terus mengalamai defisit. Defisit tersebut dikarenakan beban jaminan kesehatan selalu lebih besar dari pendapatan iuran yang diterima. Beban jaminan kesehatan yang dikeluarkan tersebut terdiri dari Kapitasi, Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), Pelayanan Non Kapitasi Non CBG’s, Promotif dan Preventif. Kapitasi merupakan pengeluaran terbesar ke dua setelah RITL. Dana kapitasi tersebut diberikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan peserta yang terdaftar. Dengan dana kapitasi diharapkan 144 jenis penyakit non spesialistik dapat dituntaskan di FKTP tanpa harus ada rujukan. Namun rasio rujukan seluruh FKTP cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Siklus:

Sekilas:
Hadirnya program bantuan sosial di Indonesia diperlukan guna percepatan pengentasan kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan telah mencapai level satu digit yang artinya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah telah "on track". Namun, dalam evaluasinya masih terdapat banyak masalah seperti: 1) Ketepatan sasaran sudah relatif baik meskipun masih ditemui exclusion dan inclusion error; 2) Besaran bantuan dinilai masih sangat kurang oleh masyarakat; 3) Ketepatan waktu penyaluran masih perlu diperbaiki; 4) Mayoritas responden lebih memilih penyaluran bansos secara tunai; 5) Pemanfaatan layanan keuangan untuk pencairan bantuan oleh KPM masih belum optimal.

Siklus:

Sekilas:
Perkembangan era ekonomi digital yang selaras dengan perkembangan teknologi mulai banyak memberikan perubahan dalam sistem perekonomian, termasuk di dalamnya adalah pasar tenaga kerja yang menunjukkan pergeseran struktur lapangan kerja. Transformasi lapangan kerja dinilai memiliki dua sisi mata pisau; artinya, fenomena ini dapat menjadi ancaman dan memberikan peluang secara bersamaan. Peluang- peluang yang dibawa oleh era ekonomi digital mensyaraktkan permintaan akan digital talent, atau setidaknya high-skilled dan well-prepared workers untuk dapat catch up dengan growth pace era ini.

Siklus:

Sekilas:
Pengelolaan BMN menjadi salah satu dari enam objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi aset BMN dalam berkontribusi meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan tata kelola BMN perlu ditegakkan mengingat penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN masih terbilang rendah meskipun terus menunjukkan peningkatan. Pada periode 2016 hingga 2018, pendapatan yang tercatat pada akun pemindahtanganan, pemanfaatan dan pengelolaan BMN serta pendapatan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan rata- rata sebesar Rp2.860 miliar atau hanya 0,87 persen dari rata-rata total PNBP tiga tahun terakhir. Temuan BPK yang berulang tiap tahunnya terkait pengelolaan BMN menandakan adanya kelemahan dalam tata kelola aset BMN selama ini. Adapun beberapa permasalahan terkait pengelolaan BMN saat ini yaitu belum kuatnya komitmen Pemerintah dalam tata kelola BMN, kualitas SDM petugas Pengelola dan Pengguna Barang masih terbatas, pelaksanaan siklus pengelolaan BMN belum optimal dan terdapat hambatan dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam meningkatkan potensi dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN ini serta mewujudkan tata kelola BMN yang tertib, professional dan akuntabel. Pertama, perlu digemakan tone from the top dari Pengelola Barang kepada seluruh Pengguna Barang yaitu Menteri/Pimpinan lembaga untuk mewajibkan pengelolaan, pelaporan yang akuntabel, dan pengawasan menyeluruh pada asetnya. Kedua, penempatan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemanfaatan aset BMN. Ketiga, pengelola BMN sebaiknya memiliki database yang terpusat untuk BMN yang idle dan underutilized, sehingga BMN tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara disewa atau dalam bentuk kerja sama dengan badan usaha. Keempat, perlu ada kebijakan terkait penggunaan aplikasi SIMAN, seperti membuat aturan secara resmi agar pelaporan BMN melalui aplikasi SIMAN dapat dilakukan secara bekala dan masing-masing K/L berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi aset dilingkungannya.