Infografis

Siklus:

Sekilas:
Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Siklus:

Sekilas:
Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp156,2 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp12,6 triliun bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2017 sebesar Rp168,9 triliun. Belanja subsidi dalam APBN tahun 2018 terdiri dari subsidi energi Rp94,5 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp61,7 triliun. Realisasi belanja subsidi semester 31 sampai Mei tahun 2018 sebesar Rp 60,97 triliun atau 39,03 persen terhadap APBN (Kemenkeu, 2018). Realisasi tersebut terdiri dari belanja subsidi energi sebesar Rp 49 triliun telah mencapai 51,85 persen anggaran yang dialokasi sedangkan realisasi belanja subsidi non energi sebesar Rp11,97 triliun atau 19,40 persen. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan belanja subsidi energi dipengaruhi perubahan ICP dan nilai tukar, sedangkan subsidi nonenergi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengalihan subsidi berbasis harga menjadi subsidi berbasis rumah tangga, dimana pengalokasian anggarannya melalui belanja bantuan sosial Kementerian/Lembaga. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Untuk itu, pemerintah harus mengelola belanja subsidi agar lebih optimal melalui perubahan mekanisme pengelolaan belanja subsidi yang lebih efektif, memangkas proses administrasi yang rumit, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi impor minyak. Melalui upaya tersebut diharapkan realisasi penyerapan anggaran bisa sesuai dengan target APBN.

Siklus:

Sekilas:
Review Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Siklus Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

Siklus:

Sekilas:
Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 225 tahun 2017. Bagi sebagian daerah, pelaksanaan PMK 50/2017 ini dianggap menghambat penyerapan TKDD, salah satunya seperti ketidakpastian pendapatan dari DAU dalam APBD yang dapat mengakibatkan program/kegiatan daerah yang telah dilaksanakan ataupun sudah dilelang berpotensi tertunda atau dibatalkan. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan TKDD diantaranya seperti Awareness pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan masih rendah, belum selesainya pembuatan daftar kontrak, kesiapan Pemda melakukan proses pengadaan lelang yang sering kali terlambat dan belum pahamnya aparatur pemda dalam menyusun data capaian output dan outcome. Untuk itu perlu upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi memastikan penyerapan TKDD sesuai target yang telah disepakati. Pemahaman SDM daerah terhadap peraturan, sosialisasi peryaratan pelaporan, kepatuhan penyampaian laporan daerah , koordinasi antar OPD dan perencanaan dalam proses lelang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar tujuan utama pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik dapat tercapai.

Siklus:

Sekilas:
Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang strategis terhadap perekonomian. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi manfaat dari pembangunan infrastruktur, diantaranya peranan regulasi, tingkat kesadaran kepala daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya, keselarasan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan alokasi anggaran infrastruktur. Dalam analisis ini menyajikan dua contoh kasus daerah dengan karakteristik dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbeda. Dalam analisis lebih lanjut akan menggambarkan bagaimana peran setiap kepala daerah dalam meningkatkan daya ungkit pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.