Infografis

Siklus:

Sekilas:
Sejak terjadinya perubahan mendasar pada sistem pemerintahan di tahun 1999 dari yang awalnya sentralistik menjadi desentralisasi, memberikan warna baru pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan melahirkan tantangan baru bagi Indonesia dalam pelaksanaannya. Urusan pemerintahan konkruen yang merupakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang pusat ke daerah memiliki konsekuensi anggaran yang harus disediakan daerah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Siklus:

Sekilas:
Ada beberapa hal yang harus menjadi fokus dan perhatian Pemerintah agar revitalisasi yang akan dilaksanakan dapat memberikan hasil yang memuaskan yaitu pertama, meningkatkan ketersediaan instruktur, baik kuantitas maupun kualitas serta meningkatkan kesejahteraan instruktur sehingga instruktur dapat lebih terpacu dalam meningkatkan kompetensinya. Kedua, peremajaan alat praktik serta sarana dan prasarana balai-balai latihan kerja melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pelatihan Kerja. Ketiga, menciptakan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, balai latihan kerja dan industri. Kolaborasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup penyusunan penyesuaian dan penetapan perubahan SKKNI, penyusunan kurikulum dan modul pelatihan (termasuk pembaharuan), peremajaan alat praktik pelatihan dan sarana prasarana pelatihan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), penempatan dan pemagangan peserta pelatihan, pemenuhan dan pengembangan instruktur non PNS, serta pembentukan dewan pengawas yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Siklus:

Sekilas:
Revisi undang-undang perpajakan mencakup revisi terhadap tiga undang- undang kunci dalam paket UU Perpajakan edisi 2008, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

Siklus:

Sekilas:
Prediksi dan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014-2018

Siklus:

Sekilas:
DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan digunakan dalam kegiatan seperti pengadaan moda transportasi darat dan air (minibus, pick up, speedboat, tambatan perahu, dermaga rakyat, jalan desa strategis dan jembatan gantung). DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT mulai tahun 2017 hingga saat ini. Dalam kurun waktu 2017-2019, alokasi DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp844 miliar hingga Rp1,5 triliun. Namun pada TA 2020 terjadi penurunan pada pagu indikatif DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan menjadi sebesar Rp1 triliun dari total alokasi DAK Afirmasi sebesar Rp7 triliun.