Sekilas:
Bagaimana peluang yang ada akibat dari perang dagang antara
Amerika Serikat dan Tiongkok. pemerintah dan pelaku usaha
mesti mengupayakan peningkatan industri manufaktur yang
berorientasi ekspor dengan bahan baku lokal. Dengan
memanfaatkan material lokal dalam proses produksi untuk
produk ekspor maka akan membawa dampak juga terhadap
penguatan nilai tukar rupiah. Selain itu, para pelaku bisnis
harus di dorong agar dapat menyediakan produk yang
berkualitas guna mendapatkan pangsa pasar impor dengan porsi
yang lebih besar untuk kedua negara yang sedang mengalami
perang dagang.
Sekilas:
Menganalisis efektivitas PMN terhadap kinerja BUMN.
Berdasarkan perkembangan laba BUMN, pemerintah sebaiknya
mampu berperan dalam membuat diversifikasi dalam membantu
keuangan BUMN yaitu dengan pengelolaan dividen BUMN.
selanjutnya akan lebih baik jika BUMN tidak terlalu
mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Jika membutuhkan
tambahan modal (equity financing), perusahaan dapat
melibatkan investor swasta. Salah satu caranya adalah dengan
melibatkan manajer investasi agar mengajak investornya
menanamkan modal pada BUMN yang menjalankan proyek
infrastruktur.
Sekilas:
Mengetengahkan bagaimana efek dari subsidi pupuk yang
dilakukan pemerintah terhadap peningkatan produksi pangan
dan pemerataan kesejahteraan petani.Bantuan langsung pupuk,
pengurangan subsidi pupuk secara bertahap, realokasi subsidi
pupuk kimia ke pupuk organik menjadi beberapa alternatif
yang dapat ditempuh pemerintah guna mengoptimalkan fungsi
subsidi pupuk.
Sekilas:
Menganilisis seberapa besar pengaruh dana desa terhadap
swasembada pangan. Serta beberapa bentuk support pemerintah,
seperti diantaranya bantuan permodalan, peralatan giling
padi, kelengkapan administrasi modern seperti komputer,
jaringan telepon dan internet serta pelatihan tata kelola
usaha yang baik. Selain itu pelatihan pembukuan, manajemen
logistik dan distribusi juga diperlukan untuk mendukung
sistem administrasi BUMDes.
Sekilas:
Menganalisis merosotnya realisasi penyerapan DAK fisik. Jika
DAK Fisik dapat terserap dengan baik maka akan mampu
mendorong program prioritas kerja pemerintah. Pertumbuhan
infrastruktur dapat membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah
penerima DAK Fisik. Selain itu penguatan komunikasi antar
lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran pada
saat penyusunan anggaran akan meminimalisir terlambatnya
pencairan DAK Fisik.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635