Analisis Ringkas Cepat

Sekilas:
Sistem otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia menyebabkan adanya desentralisasi atau pemberian kewenangan ke daerah-daerah termasuk di dalamnya desentralisasi fiskal (keuangan) dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan baru dan perimbangan keuangan untuk menjalankan fungsi yang ada (money follows function). Untuk membantu mendanai kebutuhan tersebut, pemerintah pusat melaksanakan transfer belanja dari pusat ke daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dari ketiga dana tersebut, sejak tahun 2010-2018 proporsi alokasi DAU merupakan yang terbesar dibanding dengan dana lainnya dimana hampir 60 persen transfer ke daerah di dominasi oleh DAU. DAU bertujuan secara umum untuk memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal serta bersifat block grant, sehingga dalam penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sekilas:
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan formula (Alokasi Formula) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Sekilas:
Menjelang pergantian tahun 2018, proses divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) telah rampung, ditandai dengan berubahnya kepemilikan saham PT Inalum pada PTFI menjadi sebesar 51,2 persen dan beralihnya status kontrak tambang PTFI dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Di satu sisi, proses divestasi yang sudah rampung tersebut akan memberikan dampak positif bagi keuangan PT Inalum, keuangan Pemerintah (APBN) dan makroekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Akan tetapi, proses divestasi ini juga dapat menimbulkan potensi masalah di masa yang akan datang, khususnya keuangan PT Inalum dalam jangka pendek dan menengah yang pada akhirnya juga akan berdampak negatif terhadap keuangan Pemerintah (APBN).

Sekilas:
Menganalisis bagaimana pengaruh PMN yang dialokasikan ke LPEI dapat meningkatkan kinerja pembiayaan ekspor Indonesia.

Sekilas:
Pemerintah disamping berperan untuk mengurangi konsumsi rokok, juga berkewajiban untuk melindungi para pekerja IHT dan petani tembakau, salah satunya dengan memberikan fasilitas pelatihan mengenai teknik rajangan tembakau agar sesuai dengan standar pabrikan. Sehingga produk olahan tembakau yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan industri hasil tembakau bisa terdorong untuk mendapatkan pangsa pasar baru untuk menjual hasil olahan tembakau mereka. Selain itu untuk mendorong perekonomian daerah penghasil tembakau, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk program pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.