Sekilas:
Investasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan
pembangunan suatu negara. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan
modal dan investasi yang besar, tidak hanya dari Pemerintah dan swasta
nasional namun termasuk dari luar negeri. Salah satu negara yang
berhasil mendatangkan investasi adalah Vietnam yang masuk dalam 20
besar tujuan investasi asing pada 2020. Dimana menurut Wold Bank
(2019), dari 33 perusahaan China yang memutuskan untuk merelokasi
operasinya ke negara lain, 23 perusahaan memilih Vietnam sebagai
tujuan mereka dan selebihnya memilih Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
Dari 33 perusahaan tersebut, diketahui tidak ada perusahaan yang
memilih Indonesia untuk merelokasi operasinya. Dalam menarik minat
investor, Indonesia dan Vietnam memiliki cara yang berbeda dengan hasil
berbeda juga.
Sekilas:
Produksi listrik ditargetkan untuk dapat memenuhi rasio elektrifikasi dan
konsumsi listrik per kapita. Kedua hal tersebut merupakan salah satu
program prioritas dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada
tahun 2024, rasio elektrifikasi ditargetkan untuk mencapai 100% dan
konsumsi listrik per kapita ditargetkan sebesar 1400 kWH/kapita. Di
samping itu, program pembangkit listrik 35.000 MW juga
direncanakan untuk tuntas pada tahun 2024.
Realisasi rasio elektrifikasi per akhir tahun 2022 telah mencapai 99,63%
dan konsumsi per triwulan I tahun 2023 telah mencapai 1.336
kWh/kapita (ESDM, 2023). Sementara itu, per Desember 2022, sebanyak
415 unit pembangkit dengan kapasitas 16.596 Megawatt (MW) atau 47%
dari Proyek Pembangkit 35.000 MW telah Commercial Operation Date
(COD) atau sudah beroperasi (ESDM, 2023).
Sekilas:
Kajian ini mengulas cost and benefit analysis dari program clean cooking
terhadap Masyarakat dan Anggaran Keuangan Negara, mekanisme
penyaluran program clean cooking terhadap targeted consumer, dan
pengaruh program clean cooking terhadap oversupply ketenagalistrikan PT
PLN (Persero).
Sekilas:
Pengelolaan anggaran terkait penguatan keamanan siber belum
sepenuhnyaefektif, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya serangan siber
di Indonesia danmasih relatif rendahnya indeks keamanan siber di
Indonesia dibandingkan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia.
Kondisi tersebut diperparahdengan temuan audit BPK RI yang
menunjukkan bahwa masih lemahnyakoordinasi antar instansi terkait
keamanan siber, kurangnya programpeningkatan kompetensi SDM
keamanan siber, dan program peningkatanawareness keamanan siber
yang belum direncanakan dengan akurat.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635