Sekilas APBN

Sekilas:
Sepanjang 32 bulan terakhir sejak Mei 2020, neraca perdagangan Indonesia tercatat konsisten surplus yang turut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Capaian ini bersumber dari kenaikan ekspor komoditas berbasis sumber daya alam dan harga komoditas global yang tinggi khususnya di sepanjang tahun 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Desember 2022 secara keseluruhan tercatat surplus USD54,46 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD35,42 miliar. Namun tren harga komoditas yang cenderung menurun serta ancaman resesi pada beberapa negara mitra dagang terbesar, akan menjadi tantangan yang besar bagi kinerja neraca perdagangan tahun 2023 untuk tetap bertahan positif. Komoditas non migas dari golongan barang (HS 2 digit) yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor ialah bahan bakar mineral dengan kontribusi 19,2 persen sepanjang 2022 serta lemak dan minyak hewani/nabati (12,76 persen). Namun, bila dilihat dari pertumbuhan month-to-month (m-t-m), ekspor bahan bakar mineral serta lemak dan minyak/nabati mengalami kontraksi masing-masing 9,44 persen dan 9,47 persen di bulan Desember 2022. Hal ini tidak terlepas dari harga komoditas baik batu bara maupun minyak sawit yang mulai melandai serta permintaan global yang mulai lesu. World Bank (2023) mencatat, harga komoditas batu bara mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar 10,3 persen (q-t-q) pada kuartal IV 2022.

Sekilas:
Harga beras selama periode Januari 2022 sampai Januari 2023 terus mengalami kenaikan. Sebagai contoh, beras kualitas medium I dari Rp9.100/kg Januari 2022 menjadi Rp10.500/kg Januari 2023. Menurut Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal (detikfinance, 2023), kenaikan harga beras ini disebabkan ketersediaan barang yang tidak banyak. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan data beras nasional. Menurut data BPS, produksi padi tahun 2022 mencapai 55,67 juta ton atau apabila dikonversi menjadi beras adalah sebesar 32,08 juta ton. Apabila produksi beras tahun 2022 dikurangi konsumsi beras sebesar 22,96 juta ton dan cadangan beras nasional sebesar 4,59 juta ton, maka produksi beras masih surplus sebesar 4,52 juta ton.

Sekilas:
Penyusunan peta jalan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang tak kunjung selesai berdampak pada ketidakjelasan arah pembangunan industri TPT Indonesia. Berbagai permasalahan di industri TPT, antara lain: penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor TPT; pemutusan hubungan kerja yang meningkat pada industri TPT diakhir tahun 2022; penurunan utilitas industri serat sebesar 20 persen, industri pemintalan sebesar 30 persen, industri penenunan dan perajutan sebesar 50 persen, serta industri garmen dan pakaian bayi masing-masing sebesar 50 persen dan 20-30 persen; tingginya angka impor bahan baku, dimana lebih dari 80 persen bahan baku kapas industri tekstil Indonesia bergantung pada produk impor; rendahnya daya tarik investasi, hal ini disebabkan salah satunya ketersediaan bahan baku industri tekstil belum dapat disediakan dari dalam negeri; dan penggunaan mesin tua dengan produktivitas rendah sehingga menyebabkan daya saing produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia juga rendah, seharusnya dapat diminimalisir terjadi jika peta jalan industri TPT jelas.

Sekilas:
Penemuan potensi minyak dan gas (migas) jumbo Cekungan Warim di Papua yang diperkirakan oleh Kementerian ESDM memiliki potensi lebih besar dari Blok Masela, memberikan angin segar bagi Indonesia untuk dapat mencapai target 1 juta barel di tahun 2030. Terdapat 70 cekungan yang belum dilakukan eksplorasi sehingga dapat menjadi daya tarik pelaku usaha sektor hulu migas untuk berinvestasi di Indonesia. Jika dilihat dari pelaksanaan fiscal term hulu migas, maka investasi hulu migas Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Timor Leste, sebagaimana terlihat pada matrik tabel berikut ini. Berdasarkan matrik di atas, split kontrak Indonesia antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pemerintah memiliki nilai paling kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya, yaitu 15-20% untuk KKKS di minyak dan 20-40% untuk KKKS di gas. Padahal usaha hulu migas memiliki tingkat risiko yang tinggi dan berbeda antara satu wilayah kerja (WK) dengan WK yang lain. Sehingga seyogyanya insentif fiskal maupun nonfiskal yang diberikan juga berbeda.

Sekilas:
Pemerintah tengah merumuskan aturan terkait subsidi kendaraan listrik guna memperkuat ekosistem elektrifikasi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan cadangan nikel, mengurangi subsidi Bahan Bakar Miinyak (BBM), mempercepat realisasi investasi kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Dengan harga kendaraan listrik yang masih relatif lebih mahal dibanding kendaraan berbasis BBM, pemberian insentif tentu dapat menarik minat masyarakat agar beralih dari kendaraan BBM ke kendaraan yang ramah lingkungan. Nantinya kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dengan kandungan lokal sesuai yang dipersyaratkan akan mendapat subsidi sebesar Rp 40 juta (mobil hybrid), Rp 80 juta (mobil listrik berbasis baterai), Rp 8 juta (motor listrik) dan Rp 5 juta (motor listrik hasil konversi). Dengan demikian subsidi BBM dapat dialihkan kepada stimulus yang diberikan kepada kendaraan listrik. Lebih lanjut, kebijakan ini juga dapat mendorong penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).