Sekilas:
Di akhir bulan September 2022, Bank Indonesia (2022) melaporkan bahwa
inflasi pada komponen volatile food tercatat kembali mengalami deflasi
sebesar 0,79 persen (mtm), setelah pada bulan Agustus mencatatkan deflasi
sebesar 2,90 persen (mtm). Penurunan harga kelompok bahan pangan
tercatat terjadi pada beberapa komoditas seperti bawang merah, aneka
cabai dan minyak goreng. Namun disisi lain, kondisi berbeda justru terjadi
pada komoditas beras yang mengalami inflasi dalam dua bulan terakhir.
Harga beras tercatat terus mengalami kenaikan dari bulan Agustus hingga
saat ini yang disebabkan oleh biaya produksi gabah yang meningkat, serta
adanya dampak lanjutan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak
bersubsidi. Patut diketahui bahwa baik harga untuk beras medium maupun
beras premium, telah mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir.
Khususnya untuk harga beras medium yang saat ini sudah berada di angka
Rp10.800/kg atau naik sebesar 3,8 persen dari bulan Agustus sebesar
Rp10.400/kg.
Sekilas:
Pada pertengahan September lalu, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
sebagai Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan terhadap BBM dan mendorong tumbuhnya produsen kendaraan listrik
di tanah air. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini cukup menuai dilema.
Sekilas:
Lonjakan harga minyak mentah dunia memaksa pemerintah
mengambil kebijakan kenaikan harga BBM dalam negeri dan
mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Di tengah
penolakan tersebut, pemerintah masih terus mencari cara untuk
dapat menekan harga BBM. Salah satunya yaitu pemerintah
berencana untuk memasok minyak dari Rusia dengan harga yang
relatif lebih murah 30% dibandingkan dengan harga pasar
internasional. Namun, terdapat konsekuensi yang perlu menjadi
pertimbangan bagi pemerintah apabila tetap mengeksekusi
rencana tersebut.
Sekilas:
Dalam rapat panja bersama pemerintah pada 12 September
silam, Ketua Banggar DPR RI melontarkan wacana untuk dilakukan
kajian penghapusan 450 VA yang kemudian dialihkan bertahap ke
900 VA dan tetap bersubsidi. Wacana tersebut dilatarbelakangi
kondisi PLN yang terus mengalami kelebihan pasokan listrik.
Diproyeksi mencapai 6 gigawatt (GW) di tahun 2022 dan akan
bertambah menjadi 7,4 GW di tahun 2023, serta akan mencapai 41
GW di tahun 2030. Latar belakang lain yaitu beban subsidi dan
kompensasi. Dalam outlook APBN 2022, subsidi dan kompensasi
listrik tercatat sebesar Rp59,6 triliun. Namun, diproyeksikan
membengkak hingga akhir tahun 2022 menjadi sebesar Rp 131,02
triliun.
Sekilas:
Aksi Bjorka menuai sorotan pihak di negeri ini mulai dari pemerintah
hingga ke masyarakat umum. Penjualan data e-KTP, pembeberan
sejumlah data pribadi yang dimiliki oleh pejabat RI, hingga pembobolan
dokumen berharga milik negara. Bukti lain atas ancaman siber yang
tinggi pada basis data di Indonesia adalah peningkatan ancaman siber
sebesar 22 persen menjadi 11,8 juta di tahun 2022 yang pada tahun lalu
sebesar 9,6 juta ancaman dilansir dari Kaspersky. Jumlah ancaman ini
merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Perlu diketahui, bahwa
National Cyber Security Index (NCSI) Indonesia tahun 2022 adalah
38,96 dengan peringkat ke-83 dari 160 negara. Indeks tersebut
didukung dengan tingkat perkembangan digital sebesar 46,88.
Berbeda dengan Maroko yang tingkat perkembangan digitalnya 46,88
namun memiliki NCSI 70,13 dengan peringkat 30. Dari sini dapat kita
lihat bahwa dengan tingkatan perkembangan digital yang sama,
Maroko dapat mendapatkan posisi peringkat yang lebih tinggi. Melihat
lebih dalam pada bagaimana Maroko mampu meningkatkan NCSI-nya
meskipun dengan pengembangan digital yang setara dengan
Indonesia, ternyata diketahui bahwa Maroko memperoleh pinjaman
sebesar USD500 juta atau setara dengan Rp7,4 triliun dari World Bank
tahun lalu. Sementara itu, Indonesia dengan tingkat pengembangan
digital yang sama mengalokasikan anggaran yang kecil untuk
keamanan siber dan pengembangan digital dan menurun tiap
tahunnya dari tahun 2021 hingga 2023.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635