Sekilas APBN
Sekilas:
Dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2022 disampaikan
bahwa serapan anggaran ketahanan pangan baru mencapai 40,7
persen per September 2022. Hal ini terjadi di tengah bayangan krisis
pangan akibat perang antara Rusia dan Ukraina yang dikhawatirkan
akan memicu gerak inflasi, lantaran distribusi komoditas terhambat.
Penyerapan anggaran ketahanan pangan tersebut direalisasikan oleh:
Kementan sebesar Rp9,85 triliun; Kemen PUPR sebesar Rp2,76 triliun;
dan KKP sebesar Rp1,60 triliun. Dilaporkan juga bahwa alokasi tertinggi
tercatat pada bidang jalan senilai Rp2,70 triliun dan terendah pada
bidang perdagangan Rp50 miliar. Di tahun 2022 ini, pembangunan
ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp94,1 triliun dalam
outlook APBN. Selama ini, anggaran ketahanan pangan dialokasikan
melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non K/L, maupun
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam belanja K/L,
anggaran tersebar pada Kementan dan KKP yang memiliki tugas pokok
meningkatkan produktivitas pangan di sektor pertanian dan perikanan,
serta Kemen PUPR yang berfokus pada pembangunan infrastruktur
pertanian (irigasi dan waduk/bendungan). Sementara itu, belanja non
K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, resi
gudang, dan antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi
harga pangan. Anggaran ketahanan pangan dalam TKDD dialokasikan
melalui: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tematik Pengembangan Food
Estate dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi (Pertanian,
Perikanan dan Hewani); DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan
Pertanian (DKPP); dan Dana Desa (DD) yang dialokasikan pada berbagai
upaya ketahanan pangan termasuk pembangunan lumbung pangan
desa. Pola penganggaran dalam ketahanan pangan tersebut telah
berlangsung sejak 2014 hingga kini.
Sekilas:
Penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
terancam mundur kembali. Proses penyelesaian proyek KCJB pun
membutuhkan biaya tambahan dari pemerintah. Biaya proyek
KCJB telah membengkak menjadi USD8 miliar (setara Rp114,24
triliun), atau bertambah USD1,9 miliar dari rencana awal sebesar
USD6,07 miliar. Penyebabnya adalah karena terjadinya cost
overrun (kelebihan biaya) dalam pengerjaannya. Proyek KCJB
awalnya ditargetkan selesai di tahun 2019, kemudian mundur ke
tahun 2022 dan yang terbaru targetnya mundur kembali menjadi
Juni 2023. Dirut Utama PT KAI menyatakan bahwa saat ini kas PT
Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) sudah menipis, dan jika
Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak cair di tahun ini, dapat
membuat penyelesaian proyek semakin terhambat dan target
terbaru yaitu pada Juni 2023 terancam mundur juga.
Sekilas:
Kondisi di mana harga-harga barang terus meningkat, gangguan pasokan
energi dan pangan, serta suku bunga naik memberikan sinyal bahwa krisis
baru pada perekonomian dunia akan terjadi. Ekonomi dunia akan
terperangkap pada kondisi pertumbuhan yang rendah namun di sisi lain
terjadi tekanan inflasi yang terus meningkat atau dikenal dengan sebutan
stagflasi. Tak terkecuali Indonesia, stagflasi ini bukan lagi menjadi suatu
perkiraan namun ancamannya telah ada di depan mata. Secara spasial
tekanan inflasi pada September 2022 terjadi di semua wilayah dan telah
melebihi batas target inflasi maksimal 4% yaitu 5,95% (yoy).
Sekilas:
APBN 2022 telah bekerja keras untuk mencover peningkatan
subsidi dan kompensasi energi yang jumlahnya meningkat
beberapa kali lipat dari APBN 2022 awal sebesar Rp152,5 triliun
menjadi Rp502,4 triliun. Dan diperkirakan subsidi dan kompensasi
energi sebesar 502,4 triliun ini tidak akan cukup hingga akhir tahun
karena fluktuasi harga internasional dan volume penggunaan yang
semakin naik terus karena meningkatnya aktivitas masyarakat.
Sekilas:
Eskalasi risiko global yang terjadi dewasa ini menciptakan risiko krisis
pangan, energi, serta meningkatkan probabilitas resesi di banyak negara.
Potensi krisis pangan dan energi tentunya juga menjadi ancaman serius
bagi negara berpendapatan rendah yang memiliki ketergantungan
terhadap impor dan akan menghadapi kerentanan fiskal. Kondisi ini
ditenggarai akan terus berlangsung hingga tahun 2023. Perlambatan
ekonomi negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi
memberikan tekanan kepada intensitas perdagangan internasional. Lebih
lanjut, dampak resesi ekonomi sangat berdampak bagi masyarakat yang
berujung lemahnya daya beli dan perlambatan ekonomi.
