Referensi APBN
Sekilas:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk
Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi V yang terdiri dari 4
(empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 2 (dua)
Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, yaitu:
1.Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan DenganTujuan
Tertentu adalah:
a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengadaan
Barang dan Jasa TA 2013-2015 pada Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air
di Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara,
Gorontalo dan Kalimantan Timur dengan 26 temuan senilai
Rp175.209.510.000,00;
b.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengadaan
Barang dan Jasa TA 2013-2015 pada Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air
di Maluku dengan 8 temuan senilai Rp79.647.100.000,00;
c.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengadaan
Barang dan Jasa TA 2013-2015 pada Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air
di Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan 13 temuan
senilai Rp39.300.620.000,00;
d.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengadaan
Barang dan Jasa TA 2013-2015 pada Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air
di Papua dan Papua Barat dengan 25 temuan senilai Rp741.335.630.000,00.
2.Untuk Kementerian/Lembaga yang masuk dalam PemeriksaanKinerja
adalah:
a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyattentang Pengelolaan
Operasional Jalan Tol Atas Kelancaran Lalu Lintas dan Kebijakan Tarif pada
Kementerian PUPR, BPJT, dan BUJT di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Banten dengan 15 temuan,
b.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
tentang Pemeriksaan Atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi
terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara,
Sumatera Barat dan Sulawesi Utara dengan 30 temuan.
Sekilas:
Untuk mitra kerja Komisi VI, pemeriksaan dalam IHPS II Tahun 2017 ini terdiri
dari 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 1
(satu) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, yaitu:
1.Kementerian Perdagangan yaitu LHP Dengan Tujuan Tertentu atas
Pemeriksaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor
Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 dengan 10 temuan.
2.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas
Batam yaitu LHP Kinerja atas atas Efektivitas Pengelolaan Lahan dengan 9
temuan.
Sekilas:
Untuk mitra kerja Komisi VII, pemeriksaan dalam IHPS II Tahun 2017 ini
terdiri dari:
1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS):
a. Belanja SKK Migas dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2016 dengan 14 temuan dan nilai temuan sebesar
Rp10.281.300.000,
b. Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah
Kerja Rimau Blok Onshore South Sumatera pada SKK Migas dan KKKS PT
Medco E&P Rimau serta Instansi Terkait dengan 10 temuan dan nilai temuan
sebesar USD992,839.03,
c. Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah
Kerja (WK) East Kalimantan pada SKK Migas dan KKKS Chevron Indonesia
Company dengan 11 temuan dan nilai temuan sebesar USD13,418,329.96,
d. Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja
Berau, Muturi, dan Wiriagar Tahun 2016 pada SKK Migas dan KKKS BP Berau
Ltd. dengan 7 temuan dan nilai temuan sebesar USD35,310,982.10, dan
e. Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah
Kerja Sanga-Sanga pada SKK Migas, KKKS Vico Indonesia, dan Entitas Terkait
Lainnya dengan 5 temuan dan nilai temuan sebesar USD91,036.86.
2. Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM):
a. Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran
Energi Nasional dengan 9 temuan, dan
b. Pemanfaatan Produk-Produk Hasil Kegiatan Penelitian Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Geologi dengan 3 temuan.
Sekilas:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk
Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VIII, yang terdiri dari
3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, 2 (dua)
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja dan 1 (satu) Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, antara lain:
1. Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan
tertentu adalah:
a. Kementerian Agama tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Modal yang Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara dengan 10
temuan dan nilai temuan sebesar Rp11.111.830.000,00,
b. Kementerian Agama tentang Pengelolaan Keuangan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan 9 temuan dan nilai temuan sebesar
Rp547.300.000,00,
c. Kementerian Sosial tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Modal Bantuan Sosial dengan 26 temuan dan nilai temuan sebesar
Rp79.934.360.000,00.
2. Untuk Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Kinerja
adalah:
a. Kementerian Agama tentang Efektivitas Peningkatan Mutu Pendidik
Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan 6 temuan,
b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Efektivitas Program
Pengurangan Risiko Bencana dengan 17 temuan.
3.Untuk Kementerian/Lembaga yang masuk dalam PemeriksaanLaporan
Keuangan adalah Badan Penyelenggara Dana Abadi Umattentang Laporan
Keuangan Penutup Badan Penyelenggara DanaAbadi Umat yang berakhir
pada 30 Juni 2017 dengan opini WajarTanpa Pengecualian (WTP).
Sekilas:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk
Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi X yang terdiri dari 1
(satu) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja dan 4 (empat) Laporan Hasil
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, adalah:
1.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 1 LHP kinerjadan 1 LHP
PDTT, yaitu:
a.Pemeriksaan kinerja pada Kementerian Pendidikan danKebudayaan atas
Upaya Pemerintah dalam PemenuhanKebutuhan Guru dan Tenaga
Kependidikan yang Profesionaldengan 12 temuan,
b.Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BelanjaBarang dan
Belanja Modal dengan 6 temuan dan nilai temuan
sebesarRp2.880.190.000,00.
2.Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdapat 3LHP PDTT,
yaitu:
a.Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset padaUniversitas Udayana
di Bali dengan 10 temuan dan nilai temuan sebesarRp3.828.710.000,00,
b.Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset padaUniversitas
Lambung Mangkurat di Banjarmasin dengan 10 temuandan nilai temuan
Rp3.086.300.000,00,
c.Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset serta
PenetapanKekayaan Awal pada Universitas Airlangga di Surabaya dengan
12temuan dan nilai temuan Rp1.420.680.000,00.
