Siklus:
Sekilas:
Hai Sobat PKA, Bakamla RI memiliki tupoksi melakukan patroli keamanan
dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Dengan tugas besar tersebut, alokasi anggaran Bakamla terus mengalami
penurunan yang sangat tajam. Padahal ancaman keamanan di wilayah
perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sangat kompleks. Untuk
mengetahui bagaimana anggaran belanja Bakamla RI, terangkum dalam
BIB Komisi I Edisi 22. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana data-data
sesungguhnya, Yuk scrool ke kiri.
#PusatKajianAnggaran #BadanKeahlian
#SetjenDPRRI
#Bakamla
#AnggaranBelanjaBakamla
#ProgramPrioritas
#WilayahPerairan
#WilayahYurisdiksiIndonesia
#Komisi1
#Komisi1DPRRI
#Komisi_I
Siklus:
Sekilas:
Halo, Sobat PKA!
Kali ini kita akan membahas mengenai “Pembatalan Ibadah Haji
dan Upaya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022”.
Pemerintah membatalkan pemberangkatan Jemaah Haji melalui
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang
Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan
Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021/M. Alasan pemerintah
membatalkan pemberangkatan haji yaitu kesehatan, keselamatan,
dan keamanan jamaah haji dapat terancam karena adanya pandemi
Covid-19. Dampak pembatalan pemberangkatan calon Jemaah Haji
menyebabkan daftar tunggu calon ibadah haji menjadi lebih lama
karena pembatalan calon ibadah haji tahun 2020 dan 2021 akan
berimbas kepada pemberangkatan jemaah haji berikutnya tahun
1443 H/M. Begitupula, semakin bertambahnya animo masyarakat
dan terbatasnya kuota haji menyebabkan daftar tunggu menjadi
lebih lama bahkan saat ini bisa lebih 20-30 tahun. Upaya
pemerintah terkait pemberangkatan Jemaah Haji tahun 2022 yaitu
dengan membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah Tahun 2022 melalui
Keputusan Menteri Agama Nomor 936 Tahun 2021. Upaya
pemerintah lainnya terkait pemberangkatan ibadah haji tahun 2022
yaitu: BPIH Tahun 2022 akan dibahas bersama lagi antara
Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI; Kemenkes RI
akan menanggung biaya PCR Jemaah haji di dalam negeri
sebanyak 2 kali; dan pemerintah akan menurunkan biaya
penerbangan maskapai garuda sebesar Rp5.000.000.
Yuk, cek slide selanjutnya untuk informasi selengkapnya.
#PusatKajianAnggaran
#SetjenDPRRI
#APBNutukRakyat
# PembatalanIbadahHaji
#Komisi8
#Komisi8DPRRI
#Komisi_VIII
Siklus:
Sekilas:
Hai, Sobat PKA!
Kegiatan eksploitasi sumur migas ilegal (illegal drilling) masih
menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam kegiatan
industri hulu migas. SKK Migas memperkirakan saat ini terdapat
sekitar 4.500 sumur minyak ilegal yang tersebar di Indonesia
dengan jumlah produksi sumur mencapai 2.500 barrel oil per day
(BOPD). Bahkan jika dikelola dengan benar, sumur ilegal tersebut
berpotensi memproduksi hingga 10.000 BOPD. Namun di balik
potensinya, terdapat dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan,
dan hilangnya potensi penerimaan daerah. Oleh karenanya, perlu
dilakukan pembenahan dalam pengelolaan sumur ilegal ini.
Yuk geser slide untuk baca selengkapnya!
#PusatKajianAnggaran
#SetjenDPRRI
#KomisiVII
#IllegalDrilling
Siklus:
Sekilas:
Pada tahun ini Pusat Kajian Anggaran meraih predikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)
Siklus:
Sekilas:
Hai, sobat PKA!
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021
tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Perpres 82/2021)
sebagai salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah dalam rangka
menunjang fungsi pendidikan dan mendukung pemberdayaan
pesantren di Indonesia, Perpres tersebut merupakan aturan lanjutan
dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu pasal 49
ayat 2.
yuk slide gambar berikutnya, untuk lebih tau tentang dana abadi
pesantren!
#PusatKajianAnggaran
#Kemenag
#DanaAbadiPesantren
#APBNuntukRakyat
#Komisi_VIII
#Komisi8
#Komisi8DPRRI
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635