Analisis APBN

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
“Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia” merupakan tema kebijakan fiskal yang tercantum dalam RAPBN 2020. Pemerintah mengharapkan melalui peningkatkan daya saing nasional yang bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia sebagai modal dalam memasuki era ekonomi berbasis digital. Hal ini dirasa penting untuk memastikan bonus demografi pada tahun 2030 mampu menjadi bonus lompatan kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tema kebijakan fiskal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh sebab itu, dibutuhkan guru yang berkualitas untuk melaksanakan beban tanggung jawab tersebut sehingga mampu menghasilkan SDM yang berkualitas.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Terbentuknya BPJS Kesehatan telah memberikan banyak fasilitas kesehatan kepada rakyat Indonesia diantaranya biaya kesehatan menjadi relatif terjangkau bahkan gratis untuk katagori masyarakat dibawah garis kemiskinan. Namun sejak awal terbentuknya hingga saat ini BPJS Kesehatan masih terus mengalamai defisit. Defisit tersebut dikarenakan beban jaminan kesehatan selalu lebih besar dari pendapatan iuran yang diterima. Beban jaminan kesehatan yang dikeluarkan tersebut terdiri dari Kapitasi, Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), Pelayanan Non Kapitasi Non CBG’s, Promotif dan Preventif. Kapitasi merupakan pengeluaran terbesar ke dua setelah RITL. Dana kapitasi tersebut diberikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan peserta yang terdaftar. Dengan dana kapitasi diharapkan 144 jenis penyakit non spesialistik dapat dituntaskan di FKTP tanpa harus ada rujukan. Namun rasio rujukan seluruh FKTP cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan digunakan dalam kegiatan seperti pengadaan moda transportasi darat dan air (minibus, pick up, speedboat, tambatan perahu, dermaga rakyat, jalan desa strategis dan jembatan gantung). DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT mulai tahun 2017 hingga saat ini. Dalam kurun waktu 2017-2019, alokasi DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp844 miliar hingga Rp1,5 triliun. Namun pada TA 2020 terjadi penurunan pada pagu indikatif DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan menjadi sebesar Rp1 triliun dari total alokasi DAK Afirmasi sebesar Rp7 triliun.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Kontribusi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan pada 2019 secara nasional tidak menunjukkan perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan Februari 2018 dan Agustus 2018. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar angkatan kerja yang meningkat dan masih didominasi oleh pekerja dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah mampu diserap oleh pasar tenaga kerja. Memastikan angkatan kerja tersebut memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja merupakan pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK), baik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk memperkuat peran BLK dalam upaya penyerapan tenaga kerja, Pemerintah menetapkan revitalisasi pendidikan vokasi (Sekolah Menegah Kejuruan dan Balai Latihan Kerja) menjadi salah satu agenda utama dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020. Revitalisasi ini akan membuahkan hasil memuaskan, jika Pemerintah benar-benar mampu memastikan faktor krusial apa saja yang harus direvitalisasi. Tulisan ini akan mencoba mengkaji faktor-faktor krusial tersebut, dengan melakukan penelitian lapangan ke beberapa balai latihan kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan melahirkan tantangan baru bagi Indonesia dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan otnomi daerah yang hanya berhenti pada kemandirian fiskal daerah menjauhkan dari tujuan awal lahirnya otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kekeliruan pemahaman terhadap autonomy is automoney berasal dari belum utuhnya pemahaman pemerintah daerah terhadap tahapan desentralisasi. Keberhasilan desentralisasi yang dipahami saat ini baru hanya sampai pada tahap desentralisasi fiskal, belum mencapai tahap desentralisasi ekonomi yang mengacu kemandirian ekonomi lokal dengan cara memperbaiki daya saing daerahnya.Rendahnya pemahaman makna otonomi daerah serta paradigma autonomy is automoney mengakibatkan peningkatan pungutan liar dan rent seeker baik dari kepala daerah maupun perangkat daerah yang menyebabkan iklim usaha di daerah belum optimal menarik minat investor.