Data Analisis Tematik Akuntabilitas

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas bantuan sosial (bansos). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Kemensos pada IHPS II tahun 2021 menemukan masih terdapatnya permasalahan pengelolaan DTKS, antara lain: Perpres tentang pengelolaan DTKS belum dilaksanakan, regulasi atau ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme/standar/metodologi tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi belum ditetapkan, dan sistem pendukung database DTKS belum efektif dan memadai.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Kemenkes telah mengeluarkan peraturan terkait petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien Covid-19 dengan harapan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat lebih optimal. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Indonesia Emergency Response to Covid-19 Tahun 2020 dan Semester I 2021 pada Kemenkes menyatakan masih terdapat beberapa permasalahan. Atas permasalahan yang ada, maka Direktorat PKR Kemenkes harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembayaran klaim Covid-19 khususnya dalam hal melakukan registrasi pencatatan atas BAHV sebagai dasar pembayaran.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Tingginya angka TPT untuk pendidikan SMK, salah satunya dikarenakan mismatch antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kontribusi TPT pada tingkat SMK yang mendominasi selama lima tahun terakhir (2018-2022) ditunjukkan dengan masih banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Hanya 4,85 persen dari total usulan anggaran yang diajukan Kemendikbudristek tahun 2023 merupakan alokasi anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi. IHPS II tahun 2021, mengungkap bahwa Kemendikbudristek belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi secara memadai serta belum memiliki kurikulum yang link and match dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Selama periode 2017-2019, realisasi TKDD selalu mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 realisasi TKDD mengalami kontraksi sebesar 6,20 persen menjadi Rp762,53 triliun. Sementara itu pada tahun 2021 realisasi TKDD mengalami sedikit peningkatan sebesar 3,04 persen menjadi Rp785,71 triliun. Anggaran TKDD berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga pengalokasian TKDD disusun agar berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN dan RKP. Namun, dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 masih menunjukkan adanya permasalahan dalam penganggaran dan pengalokasian serta monitoring dan evaluasi TKDD sehingga belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan TKDD yang berkualitas.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara RI mengambil alih pengelolaan TMII. Pengambilalihan pengelolaan TMII oleh negara salah satunya didasarkan pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik sehingga nantinya ada pemasukan negara yang didapat dari pengelolaan TMII. Diketahui bahwa masih terdapat 30 unit aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp45.541.697.660 yang sudah disajikan dalam Laporan Keuangan TMII per 31 Desember 2020, namun belum dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Transisi, yang terdiri dari 25 unit gedung.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai trigger mechanism dalam upaya pemberantasan korupsi. Anggaran KPK meningkat rata-rata 10,2% per tahun di atas peningkatan belanja negara dalam periode yang sama yaitu sebesar 7,5%. IPK Indonesia tahun 2021 meningkat dari skor 37 menjadi 38 dan dari peringkat 102 menjadi 96. Sedangkan nilai IPAK mengalami tren meningkat hingga mendekati target RPJMN 2024

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah atu sektor unggulan Pemerintah Republik Indonesia. Namun, kenaikan PNBP sektor perikanan yang signifikan baru dialami di tahun 2021, yaitu sebesar 17,90% (yoy) dibandingkan tahun 2020. LHP BPK terhadap DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan Tahun 2020 hingga 2021 (Triwulan III) pada KKP serta Instansi Terkait Lainnya mengungkap terdapatnya beberapa permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara. Potensi kerugian penerimaan negara antara lain mengakibatkan negara kehilangan kesempatan memperoleh potensi PNBP PHP tahun 2020 s.d 2021 (triwulan III) dan terdapat perkiraan potensi PNBP izin pemanfaatan PPK belum dipungut.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Sertifikat uji tipe (SUT) merupakan bukti kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan standar yang wajib dilakukan. Setiap kendaraan yang telah memiliki SUT wajib dilakukan registrasi sesuai dengan spesifikasi teknis tipe kendaraan. PNBP pelayanan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) merupakan bagian dari PNBP Jasa Transportasi Komunikasi dan Teknologi di Kemenhub dengan nilai yang signifikan. Beberapa permasalahan terkait PNBP pelayanan SRUT tahun 2020 yaitu seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan belum dapat diuji terkait kepemilikan SRUT, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Permenhub No.33 Tahun 2018 yang belum sepenuhnya diakukan, serta adanya potensi kurang dan lebih pendapatan dari PNBP SRUT.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Salah satu target kinerja yang ditetapkan BPJS Kesehatan adalah rasio peserta prolanis terkendali paling sedikit 5 persen. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, rasio peserta prolanis terkendali pada Oktober 2020 masih berada di bawah 5 persen. Rendahnya capaian rasio peserta prolanis terkendali pada bulan Oktober tahun 2020 disebabkan karena BPJS Kesehatan belum melakukan kajian dan analisis pola layanan yang termuat dalam kebijakan terkait angka kontak, promotif dan preventif. LHP BPK RI mengungka beberapa kendala dalam pelaksanaan prolanis, yaitu tertundanya pelaksanaan kegiatan pengumpulan masa seperti edukasi klub dan senam bagi peserta prolanis akibat pandemi dan keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh FKTP dan labolatorium sehingga berpengaruh terhadap jumlah cakupan peserta prolanis yang memperoleh pelayanan Kesehatan.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 ialah 8,97 yang berarti sebagian besar penduduk hanya sekolah sampai dengan kelas 2 SMP. PIP merupakan salah satu program untuk mendukung masyarakat miskin atau rentan miskin agar dapat membiayai pendidikan. PIP ditargetkan setiap tahunnya dapat menyalurkan bantuan kepada 20 juta siswa. Namun, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, realisasi tersebut sulit terpenuhi. Salah satunya disebabkan perencanaan PIP belum disusun dengan memadai sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Kemendikbudristek perlu lebih optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi Dapodik, operator Dapodik sudah dibekali dengan pelatihan terkait dengan pengisian Dapodik, dan penyaluran PIP yang tidak tepat sasaran dapat dipertanggunjawabkan.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Penerimaan perpajakan merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam membangun negara. Selain itu, pajak sebagai sumber penerimaan negara juga berperan sangat penting untuk menstimulus perekonomian Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap data laporan pajak dari wajib pajak (WP) dan data pembayaran modul Penerimaan (MPN) Tahun 2020 mengungkap masih terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menimbulkani kerugian bagi penerimaan negara. Hasil pemeriksaan BPK atas database MPN Tahun 2020 masih terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari WP sebesar Rp20 triliun serta sanksi sebesar Rp1,5 triliun dan USD8,3 juta. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan temuan Tahun 2019.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
qqq

Penulis: Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP
Abstrak:
qw

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Masih terdapat masalah pada validasi data lokasi BTS dimana pelaksanaan survei validasi data dilakukan setelah penandatanganan kontrak pembelian. Selain itu, terdapat komponen biaya yang berbeda dalam penawaran harga KAK, HPS dan kontrak payung. Dalam pelaksanaan kontrak terdapat masalah diantaranya: 1) Nilai antara kontrak pembelian berbeda dengan kontrak payung; 2) Potensi pemborosan atas komponen biaya dalam kontrak payung; 3) Lokasi lahan pembangunan BTS belum seluruhnya memperoleh izin IMB dan belum didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai lahan; 4) Pembangunan BTS 4G di Kepri belum didukung dengan amandemen kontrak pembelian; 5) Potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek BTS 4G.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Pemerintah memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tantangan pinjaman daerah adalah sebagian besar daerah belum secara optimal memanfaatkan potensi tersebut untuk pembiayaan daerah. Kemendagri memiliki peran dalam pembinaan dan pengendalian pinjaman daerah. Hal penting yang perlu menjadi perhatian Kemendagri terkait pinjaman daerah, yaitu mengenai regulasi pedoman pelaksanaan yang belum dilaksanakan dan pemberian pertimbangan atas usulan pinjaman daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau (Komnas HAM) didirikan dengan tujuan menurut UU No. 39 Tahun 1999. Tugas dan wewenang komnas HAM mengalami perkembangan. Anggaran Komnas HAM 2005-2022 meningkat menjadi empat kali lipat atau peningkatan per tahun rata-rata sebesar 8,51%. Mayoritas anggaran dibelanjakan untuk belanja barang, kemudian diikuti oleh belanja pegawai dan belanja modal. Beberapa prestasi Komnas HAM antara lain: 1) Nilai Kinerja Anggaran “Sangat Baik”; 2) Capaian Indeks RB dan Nilai AKIP konsisten meningkat; 3) Tercapainya Sasaran Strategis; serta 4) Opini WTP BPK. Terdapat temuan BPK dalam IHPS I 2022 yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan dapat meningkatkan tata kelola Komnas HAM.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Salah satu fokus pemerintah adalah menangani isu dan tantangan Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3. Total nilai ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 yaitu Rp32 miliar. Untuk itu Kementerian LHK perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kajian komprehensif atas potensi pemanfaatan semua limbah B3; menyusun pola pengembangan kompetensi SDM terkait pemantauan limbah B3 yang berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur aplikasi SIRAJA; dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Fasyankes untuk menginventarisir penghasil limbah B3 penanganan Covid-19.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Pada tahun 2021, masih terdapat sekitar 20 persen rumah tangga yang belum terjangkau sanitasi layak dengan kondisi akses sanitasi layak di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan kondisi nasional (BPS). Peningkatan akses sanitasi layak di perdesaan salah satunya dilakukan melalui program Sandes dengan sasaran desa dengan gizi buruk, buang air besar sembarangan tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah serta desa yang tertinggal dan berkembang. Berbagai permasalahan terkait program Sandes yaitu pedoman teknis belum sepenuhnya memberikan pedoman pembangunan prasarana bagi penerima manfaat berkebutuhan khusus; perencanaan yang belum dilakukan dengan tepat sasaran dan menyeluruh; pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang belum memadai.