Berita

Tim Kunjungan Kerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI yang dipimpin Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar, M.E. melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 30 Maret 2021 dan Rabu, 31 Maret 2021. Dalam Kunjungan tersebut, PKAKN melakukan diskusi secara langsung (luring) dan daring melalui Zoom Meeting dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait Kajian “Program Bantuan Kuota Data Internet Pada Masa Pandemi Covid-19” yang sedang dikaji oleh Tim PKAKN. Kepala Pusat Kajian AKN, Drs. Helmizar, M.E. menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan kuota data internet terdapat beberapa permasalahan akuntabilitas yang kemungkinan besar akan berdampak pada efektivitas program bantuan. Diantaranya terdapat permasalahan basis data yang dalam perencanaan awal tidak mempertimbangkan kesesuaian kriteria penerima manfaat, alokasi bantuan yang tidak didasarkan pada tingkat kebutuhan peserta didik, dan kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi ketersediaan akses jaringan internet sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu pembelajaran. Drs. H. Wahyu Mijaya, SH., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. Jabar menjelaskan di tahun 2020 Disdik Prov. Jabar bekerja sama dengan salah satu provider yaitu Telkomsel. Telkomsel menyediakan 3,25 Juta kartu perdana baru yang dapat digunakan siswa sebesar 10GB secara gratis. Berbeda dengan yang diberikan Kemendikbud yang memberikan bantuan kuota dengan lebih dari satu provider. Selanjutnya, dalam diskusi dengan BPK Perwakilan Prov. Jabar, Kepala Perwakilan BPK Prov. Jabar, Agus Khotib menjelaskan bahwa keterlibatan Perwakilan BPK Prov. Jabar terhadap program bantuan kuota internet secara khusus tidak ada. Namun, secara tidak langsung dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD, program tersebut menjadi bahan pemeriksaan (secara sample) untuk menguji penggunaan kuota data internet yang bersumber dari APBD pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lengkapnya Kajian dapat diakses di www.puskajiakn.dpr.go.id #KunkerPKAKN #DPRRI #BKDPRRI #SetjenDPRRI #KuotaDataInternet #PKAKN

Dengan Tema bahasan “Implementasi Program Bantuan Kuota Data Internet di Lingkungan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020-2021” Diskusi bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dengan Tema bahasan “Menjamin Kepastian Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Program Bantuan Kuota Data Internet” Diskusi bersama Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Cirebon Dengan Tema bahasan “Arti Penting Program Bantuan Kuota Data Internet dalam Mendorong Peningkatan Mutu Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19” Hari/Tanggal: Rabu, 17 Maret 2021 Pkl: 09.00 WIB Meeting ID: 979 1533 3231 Passcode: PKAKN900 Sambutan: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum. Kepala Badan Keahlian DPR RI Drs. Helmizar, M.E. Kepala Pusat Kajian AKN Arif Nurudin, MT Rektor Univ. Muhammadiyah Cirebon Narasumber: 1. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI 2. Dr. Muhammad Hasan Chabibie, S.T., M.Si. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud RI 3. Arif Nurudin, MT Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon Moderator: Kiki Zakiah, S.E., M.AP Analis APBN Ahli Madya

Dengan Tema bahasan “Mengukur Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Kuota Data Internet” Hari/Tanggal: Selasa, 16 Maret 2021 Pkl: 13.00 WIB Meeting ID: 992 4440 5134 Passcode: PKAKN1300 Sambutan: Drs. Helmizar, M.E. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Arif Nurudin, MT. Rektor Univ. Muhammadiyah Cirebon Narasumber: 1. M. Nana Trisolvena, MT Wakil Rektor 1 UMC 2. Wiwi Hartati, S. Kom.,M.Si Wakil Rektor 2 UMC 3. Elya Kusuma Dewi, MH Dekan Fakultas Hukum 4. Sari Laelatul Qodriah, S.E. M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi 5. Ahmad Yusron, S.Sos., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 6. Bagus Nurul Iman, M.Pd Kepala Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Kunjungan Kerja ke BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Maret 2021, Pkl. 09.30 WIB dan disambut oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah: Wasis Prabowo, Korwas Bidang IPP-1: Petrus Ngorantutul, Korwas Bidang IPP-2: Kapsari, Korwas Bidang APD-1: Heru Tarsila, Korwas Bidang APD-2: Triwibowo Aji, Korwas Bidang Akuntan Negara-1: Maladi, Korwas Bidang Akuntan Negara-2: Marsudi, Korwas Bidang Investigasi-1: Purwoto Utomo, Korwas Bidang Investigasi-2: Jumanto, Korwas Bidang P3A: Sunarto, Kepala Bagian TU: Widyatmono Adapun kegiatan ini bermaksud untuk berdiskusi dan konfirmasi data terkait “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” atau DTKS.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Kunjungan Kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 9 Maret 2021, Pkl. 13.00 WIB dan disambut oleh Kepala Dinas: Drs. Adi Tri Hananto, Sekretris: Hasto Hikmahoni, SH., dan ADB: Sayogo Aji Kurniawan, S. Kom. Adapun kegiatan ini bermaksud untuk berdiskusi dan konfirmasi data terkait “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” atau DTKS.