Berita

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, menyelenggarakan Seminar dan Focus Group Discussion “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” 26 & 27 April 2021. Pada hari pertama H.Yandri Susanto, S.Pt., Ketua Komisi VIII DPR RI. Beliau memberikan Keynote Speech terkait pentingnya ketepatan DTKS sebagai rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Selama ini DTKS belum akurat dan reliabel sebagai rujukan dalam penyaluran bantuan bantuan baik oleh Kemensos maupun Kementerian/Lembaga lain. Di hari kedua, Focus Group Discussion diselenggarakan dengan Narasumber : M. Nana Trisolvena, M.T. (Wakil Rektor I UMC) Dr. Badawi, M.Si. (Wakil Rektor II UMC) Aip Syarifudin, M.Pd.I. (Dekan FAI UMC) Elya Kusuma Dewi, M.H. (Dekan FH UMC) Drs. Subhan (Dekan Fisip UMC) Drs. Asep Gunawan, M.Si. (Dekan FE UMC) Nuri Kartini, M.T. (Dekan Teknik UMC) Rohmat Hidayat, M.Si. (Dosen UMC) Puspa Dewi Yulianty S.Pd., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi UMC Prodi Manajemen) Prof. Dr. Ida Rosnida, SE., MM., Ak. CA (Direktur Pascasarjana UGJ Cirebon) Narasumber di Focus Group Discussion memaparkan materi dengan beberapa tema sesuai bidangnya: 1. Pentingnya literasi digital dalam mendukung kelancaran pemutakhiran data kesejahteraan sosial 2. Pelibatan Perguruan Tinggi Sebagai Quality Assurance Dalam Mewujudkan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Akurat dan Mutakhir 3. Tinjauan hukum kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan DTKS 4. Peran DTKS dalam Menekan Pemborosan Keuangan Negara Dan Menurunkan Tingkat Kemiskinan Wilayah 5. Tinjauan terhadap Pengaruh Pemanfaatan DTKS Dalam Menunjang Penentuan Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Lengkapnya terkait Focus Group Discussion dapat disaksikan dalam YouTube DPR RI, Link: https://www.youtube.com/watch?v=7WoMXhjAAPI Materi FGD : http://bit.ly/MateriFGD27April @dpr_ri @bk_dprri @indra_dprnow @helmyzasya @puslitbkdofficial @pusatpuubk_dpr @puskajianggaran @puspanlak_uu #SeminarFGD_DTKS #DTKS #PusatKajianAKN #PKAKN #DPRRI #SetjenDPRRI #BKDPRRI #badankeahliandprri

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, menyelenggarakan Seminar dan Focus Group Discussion “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” 26 & 27 April 2021. Pada hari pertama diselenggarakan seminar terlebih dahulu, agenda pertama Sambutan yang diberikan oleh : Arif Nurudin, M.T. (Rektor UMC); Drs. Helmizar, M.E. (Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI); dan Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI). Hadir juga sebagai Keynote Speaker: H. Yandri Susanto, S.Pt. (Ketua Komisi VIII DPR RI) Narasumber dalam agenda Seminar ini: Drs. Sutisna, M.Si. (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Cirebon) R. Dadang Heryadi, S.Sos. (Kepala Bidang P3SM Dinas Sosial Kab. Cirebon) Arif Nurudin, M.T. (Rektor UMC); Prof. Dr. Drs. H. Mukarto Siswoyo, M.Si. (Rektor Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon); dan Prof. Dr. Dedi Jubaedi, M.A. (Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Lengkap mengenai agenda Seminar ini dapat dilihat dalam YouTube “Setjen DPR RI Channel” di link berikut: https://www.youtube.com/watch? v=q9kphR1L84g Untuk materi Narasumber dapat didownload dalam link: http://bit.ly/MateriSeminarDTKS @dpr_ri @indra_dprnow @helmyzasya @puslitbkdofficial @pusatpuubk_dpr @puskajianggaran @puspanlak_uu #SeminarFGD_DTKS #DTKS #indradprnow #PusatKajianAKN #PKAKN #DPRRI #SetjenDPRRI #BKDPRRI #BadanKeahlian #univmuhammadiyahcirebon #univswadayagunungjati #bupaticirebon #walikotacirebon #kotacirebon

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) Online dalam rangka perbaikan data kesejahteraan sosial dengan tema: “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”. Seminar akan diadakan pada hari Senin, 26 April 2021, Pukul 13:00 WIB - Selesai dan FGD akan diadakan pada hari Selasa, 27 April 2021, Pukul 13:00 WIB – Selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi silahkan registrasi di link berikut http://bit.ly/SeminarFGDDTKS #SetjenDPR #BKD #PKAKN #iainsyehnurjati #univmuhammadiahcirebon #swadayagunungjati #kemensos #dinsos #kabupatencirebon #kotacirebon

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI yang dipimpin Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar, M.E. melakukan kunjungan ke Kota Bandung pada 21-23 April 2021. PKAKN melakukan diskusi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Pemerintah Daerah Kota Bandung, Dinas Sosial (DINSOS) Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat terkait Kajian “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” Drs. Helmizar, M.E. selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI menjelaskan terkait tugas dan fungsi PKAKN serta permasalahan pengelolaan DTKS Kota Bandung dan dilanjutkan dengan Tatang Muhtar, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan terdapat 66.734 Nama, NIK, dan KK dalam DTKS yang tidak valid selama tahun 2020. Setelah dilakukan proses pSn data, total DTKS yang berhasil disinkronisasi berjumlah 224.443 dengan status NIK yang valid berjumlah 169.619 dan yang tidak valid berjumlah 54.824. Selanjutnya dijelaskan oleh Dinas Sosial Kota Bandung meng-klaim bahwa saat ini perbaikan DTKS mencapai angka 96%, hal ini diapresiasi oleh seluruh Tim PKAKN. Terkait dengan anggaran, sarpras, dan SDM, Dinsos Kota Bandung memberikan keterangan bahwa tidak dirasakan adanya hambatan dan kekurangan. Bahkan Dinas Sosial Kota Bandung menganggarkan sebesar Rp3 miliar khusus untuk perbaikan data. Serta, Dinas Sosial Kota Bandung memiliki Satuan Tugas Verifikasi dan Validasi Data yang beranggotakan kurang lebih 400 orang. BPKP Jawa Barat memaparkan secara keseluruhan masyarakat Jawa Barat yang tercatat telah menerima paket bansos Covid-19 baik Bantuan dari Kemensos RI, Kemendes PDTT, Pemprov Jabar, Pemkab/Pemkot se-Jabar adalah : 13.703.318 KRTS , dari 14.837.385 Keluarga atau sekitar 92,35 persen dari seluruh Keluarga di Provinsi Jawa Barat. Lengkap terkait hasil Kajian DTKS akan di publish dalam website www.puskajiakn.dpr.go.id #KunkerPKAKN #DTKS #PusatKajianAKN #PKAKN #DPRRI #SetjenDPRRI #BKDPRRI #BadanKeahlian

Tema : Membangun Kemandirian Melalui Wirausaha Pembicara : 1. Drs. Helmizar, M.E. (Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI) 2. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. (Sesepuh UMC) 3. M. Muchlas Rowi, M.M. (Komisaris Independen PT. Jamkrindo) Waktu : Kamis, 8 April 2021 Pukul : 10:00 s/d Selesai Tempat : Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon Drs. Helmizar, M.E. (Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI) akan memaparkan bagaimana potensi pemuda dan dukungan kewirausahaan di Indonesia, dengan mengambil judul pemaparan "Pemuda Mandiri & Kreatif Melalui Wirausaha".